![[Kabar] Pakar: Statistika Rentan Digunakan untuk Berbohong](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2024/02/photo_2024-02-21_17-08-31.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Lembaga analis media sosial Drone Emprit menyebut quick count atau hitung cepat dan isu kecurangan pemilu menjadi topik yang banyak dibahas warganet pada Pemilu 2024.
“Dirty Vote, kecurangan pemilu, dan politik dinasti sangat tinggi volumenya, ketiganya berhubungan. Netizen banyak melihat kecurangan, menghubungkannya dengan fakta dan cerita yang dibangun dalam film Dirty Vote, dan menjadi kenyataan,” ujarnya.
Rentan
Menanggapi isu kecurangan, utamanya melalui proses hitung cepat, pakar statistika Dr. Kusman Sadik menilai statistika rentan digunakan untuk berbohong.
“Tahun 1954 Darrell Huff menulis sebuah buku yang sangat terkenal How to Lie with Statistics (Bagaimana Berbohong dengan Statistika). Jadi statistika itu memang sangat rentan digunakan untuk berbohong,” ungkapnya di Kabar Petang: “Selalu Ada desain Kecurangan di Setiap Pilpres?” di kanal Khilafah News, Ahad (18-2-2024).
Meski demikian Kusman memberi catatan, survei termasuk quick count merupakan alat statistika yang lazim digunakan dalam sebuah riset.
“Statistika sebagai salah satu cabang ilmu itu netral. Cuma masalahnya kadang-kadang orang menggunakan kamuflase sains. Yang dituju bukan memprediksi ,tapi untuk memengaruhi opini,” jelasnya.
Ia mengibaratkan sebuah pisau yang bisa digunakan sebagai alat membuat masakan, tetapi bisa juga untuk melukai seseorang, tergantung siapa yang menggunakan.
“Artinya, ada orang yang menyalahgunakan sains untuk kepentingan tertentu termasuk di bidang politik. Politik pragmatisme selalu terkait dua hal, uang dan kekuasaan. Kalau orang mencurigai, bukan statistiknya yang dicurigai, tetapi kamuflasenya,” jelasnya.
Tiga Kondisi
Kusman mengatakan, pintu kecurangan pemilu bisa terjadi di tiga kondisi, yakni prapemilu, saat pemilu, dan pascapemilu.
“Prapemilu, fakta ketidaknetralan penguasa untuk memenangkan paslon tertentu itu tampak, padahal semestinya penguasa sebagai penyelenggara pemilu harus netral. Film dokumenter Dirty Vote saya kira itu fakta bukan fitnah, ada ketidaknetralan penguasa, ” terangnya.
Ia melanjutkan, saat pemilu, banyak diberitakan adanya surat suara yang sudah dicoblos untuk paslon tertentu, ada intimidasi dari aparat desa untuk mencoblos paslon tertentu dan lain-lain.
“Pasca pemilu, yang menjadi soroton adalah quick count dan aplikasi Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) KPU. Ada indikasi penggelembungan suara dari paslon tertentu yang membuat masyarakat resah,” bebernya.
Ia mencontohkan penggelembungan suara itu dengan mengutip berita dari sebuah akun yang menyebut bahwa di TPS 035 Kelurahan Bantur, Kecamatan Bantur, Malang Jawa Timur, paslon nomor urut 02 mendapat 136 suara di TPS, tetapi di Sirekap tertulis 136.188 suara.
Ia juga mengungkapkan keheranannya bahwa website Sirekap terhubungan dengan Alibaba Cloud di Singapura.
“Padahal ada Perpres Nomor 82 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan infrastruktur informasi vital tentang itu. Data hasil pemilu mestinya masuk dalam klasifikasi data yang strategis, tapi kok servernya sampai ada di Singapura. Apakah Indonesia tidak memilki kemampuan menyimpan data sebesar itu?” tanyanya heran.
Makanya, ia menilai, wajar kalau masyarakat bertanya-tanya ada apa di balik itu, karena meresahkan dan bisa berdampak kepada orang tidak percaya lagi kepada hasil pemilu.
Nyata
Terkait kerusakan demokrasi, Kusman menilai, kerusakan demokrasi itu nyata bukan klaim, bahkan telah mendapat sorotan dari para akademisi dunia.
“Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt tahun 2018 menulis buku How Democracies Die (Bagaimana Demokrasi Itu Mati) mirip dengan judul buku David Runciman How Democracy Ends (Bagaimana Demokrasi Berakhir). Kedua buku ini memaparkan fakta dan analisis fakta di berbagai dunia, termasuk di Amerika, bagaimana demokrasi itu bisa mengalami kemunduran bahkan kematian,” tuturnya.
Dalam buku itu, jelasnya, dikatakan bahwa kematian demokrasi karena dibunuh oleh elite penguasa, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, yang ini akan mengarah kepada keruntuhan sistem demokrasi.
“Coba kita petakan, apa yang dikatakan Levitsky terhadap kegaduhan Pemilu 2024 di Indonesia menemukan faktanya, bahwa demokrasi itu memang pada akhirnya dikendalikan oleh segelintir elite yang punya kuasa yang kemudian dituding sekarang ini sebagai pelaku kecurangan,” bebernya.
Kecurangan-kecurangan itu, menurutnya, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di semua negara yang menerapkan demokrasi sehingga fakta-fakta yang dikemukakan oleh Livitsky menemukan faktanya.
“Rakyat sesungguhnya punya kepercayaan menuju pemilu, berharap menemukan pemimpin amanah, tapi penguasalah yang membunuh demokrasi. Rakyat hanya sebagai sumber legalitas demi tercapainya kepentingan elit penguasa dengan menghalalkan segala cara, yang penting menang,” imbuhnya.
Kusman melanjutkan, hampir setiap pemilu begitu, menjelang pemilu rakyat yang menjadi fokus, tetapi setelah pemilu, output hukum maupun perundang-undangan tidak berpihak kepada rakyat.
“Fakta rusaknya demokrasi itu makin nyata. Mudah-mudahan pengalaman pahit ini semakin memberikan kesadaran bahwa sistem demokrasi akan mengalami kematiannya.Sudah saatnya meninggalkan demokrasi,” pungkasnya. [MNews/IA]
