Partisipasi Politik Perempuan, Harus dalam Bingkai Syariat

Partisipasi Politik Perempuan, Harus dalam Bingkai Syariat

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Sejak satu dekade terakhir, partisipasi politik perempuan selalu menjadi perbincangan. Kebijakan yang lahir sebagai produk dari sistem politik dirasa kurang jika suara perempuan terabaikan. Jumlah ketercukupan perwakilan perempuan di badan legislatif kemudian menjadi indikator untuk mengukur partisipasi politik.

Selama periode 2019–2024, ada 21% dari total kursi di DPR RI yang diduduki oleh perempuan. Ini setara 120 orang dari total 575 anggota. Pertanyaannya, apakah standar partisipasi politik perempuan murni berdasarkan pada keterwakilan mereka di badan legislatif? Ataukah terjunnya perempuan di ranah politik memiliki makna luas lebih dari sekadar duduk menjadi anggota legislatif?

Perempuan dan Dilema Partisipasi Politik

Minimnya peran politik perempuan pada akhirnya menggulirkan wacana emansipasi. Para aktivis perempuan berpendapat bahwa tempat berkiprah perempuan tidak hanya berkutat pada persoalan rumah tangga dan keluarga. Lebih dari itu, perempuan harus berperan di sektor publik tanpa diskriminasi.

Isu marginalisasi yang kaum perempuan alami di berbagai sektor menjadi landasan bangkitnya perjuangan kaum feminis. Oleh sebab itu, seruan kesetaraan dan penetapan kebijakan yang bias gender menjadi segelintir isu yang terus digulirkan.

Sayangnya, di tengah masifnya kampanye pemberdayaan perempuan di sektor publik, masyarakat justru mendapati fakta menyedihkan akibat bablasnya kaum perempuan berkiprah. Anggapan sebagai masyarakat kelas dua telah mendorong naluri superior perempuan untuk berdikari dan merdeka dari penindasan kaum lelaki. Kemandirian ekonomi yang telah dimiliki justru kerap memicu gejolak dalam rumah tangga.

Atas realitas tersebut, tidak sedikit perempuan yang akhirnya antipati dengan politik. Dalih bahwa dunia politik penuh dengan praktik culas menjadikan perempuan takut membahas politik, padahal aktivitas politik lekat dengan aktivitas untuk membangkitkan kesadaran umat.

Di sisi lain, logika kaum feminis yang menganggap bahwa masuknya perempuan ke ranah politik praktis adalah solusi, ternyata menuai masalah. Alih-alih memberi solusi bagi perempuan, gerakan feminisme justru berdampak pada jauhnya kaum perempuan dari fitrahnya.

Dalam tataran kenegaraan, meski beberapa tokoh perempuan telah menduduki posisi strategis di tampuk pemerintahan, permasalahan perempuan sama sekali tidak menunjukkan penurunan. Angka KDRT tetap tinggi, kekerasan seksual terus bertambah, sedangkan problem perempuan tetap tidak kunjung usai. Anehnya, malah Islam yang dianggap biang kerok atas berbagai permasalahan yang menimpa perempuan.

Ini sebuah dilema. Mereka yang antipati dengan politik menganggap politik bukan bagian dari Islam, sedangkan para pembenci Islam menuduh Islam sebagai penyebab terkekangnya perempuan. Lantas, bagaimana Islam memberdayakan perempuan dalam politik?

Islam Memberdayakan Perempuan dalam Berpolitik

Memang, ada yang berpendapat bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik tidak layak dan melanggar fitrah. Ini sesungguhnya bersumber dari pemahaman yang salah dalam memaknai politik. Mereka memaknai politik dengan pemaknaan yang sempit dan terbatas. Alhasil, mereka menjauh dari aktivitas politik.

Sayangnya, menjadi apolitis justru memantik keberpihakan pada hukum positif yang notabene sekuler. Akhirnya, Islam hanya menjadi seruan-seruan moral untuk perbaikan individu, padahal sebagai sebuah sistem hidup, Islam sejatinya memiliki lensa yang agung dan aturan yang unik tatkala mendudukkan peran politik perempuan.

Allah Swt. telah menurunkan seperangkat aturan untuk menjelaskan mengenai pemberdayaan perempuan, baik di sektor domestik maupun publik. Dalam sektor domestik, peran perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Tidak seperti yang digambarkan oleh kaum feminis, Islam justru menjadikan amanah tersebut sebagai kunci keberhasilan keluarga dan masyarakat. Dari didikan seorang ibulah, generasi cemerlang harapan masa depan suatu bangsa terwujud.

Ibu memiliki posisi yang sangat strategis dalam melahirkan generasi peradaban. Tugas tersebut mengharuskan seorang ibu memiliki pengetahuan yang mumpuni serta wawasan luas agar mampu mencetak generasi rabani. Kewajiban perempuan di ranah domestik sama sekali tidak menunjukkan ketertindasannya oleh kaum laki-laki karena kewajiban sebagai ibu merupakan kedudukan mulia yang Allah ganjar banyak pahala.

Pada sektor publik, Islam menggariskan kewajiban kepada perempuan untuk turut serta menyebarkan dakwah Islam. Hal tersebut mengharuskan kaum perempuan untuk menuntut ilmu, mengajarkannya, dan dengan ilmu itu pula ia menjalankan perannya dalam memperhatikan kemaslahatan umat seraya mengadopsi solusi bagi umat.

Peran perempuan di sektor publik ini sejatinya adalah aktivitas politik itu sendiri. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya, Afkaru Siyasi, mendefinisikan bahwa politik bermakna ‘mengatur urusan umat’. Negara berperan sebagai institusi yang mengatur urusan umat secara praktis, sedangkan umat mengoreksi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Aktivitas politik tidak hanya dibebankan kepada laki-laki sebab perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat. Nas terkait kewajiban beraktivitas politik ini banyak tertuang dalam dalil, baik di Al-Qur’an maupun Sunah.

Allah Swt. berfirman dalam Ali Imran: 104, “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kebaikan (Islam), memerintahkan yang makruf, dan mencegah kemungkaran.”

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang bangun pada pagi hari dan tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, ia tidak termasuk golongan mereka.” (HR Al-Hakim dan Al-Khatib).

Aktivitas politik tersebut mengharuskan seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bergabung dalam sebuah jemaah/partai politik yang melaksanakan aktivitas menyeru pada Islam dan melakukan amar makruf nahi mungkar.

Aktivitas yang dilakukan partai politik adalah mengungkap kebobrokan pemikiran kufur di tengah masyarakat, mengungkap persekongkolan penguasa dan musuh, serta mengadopsi berbagai kemaslahatan umat dalam kerangka pemikiran Islam. Perjuangan partai politik ini tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan dakwah yang bersifat pemikiran, sebagaimana yang Rasulullah saw. contohkan.

Khatimah

Demikianlah peran politik yang seharusnya perempuan perjuangkan. Melalui aktivitas ini, tercipta atmosfer muhasabah kepada penguasa sebagai wujud dari aktivitas amar makruf nahi mungkar. Ini tentu sangat berbeda dengan fakta politik hari ini yang penuh intrik dan oportunistis. Alih-alih memperjuangkan rakyat, politik hari ini lebih diwarnai dengan upaya penyelamatan kepentingan oligarki dan melanggengkan politik dinasti.

Oleh karenanya, tidak ada pilihan, kecuali kembali menyelami makna politik sesuai perspektif Islam. Tidak acuh akan hal ini akan bermuara pada terabaikannya syariat. Dalam kondisi inilah, nasihat Rasulullah penting untuk kita resapi.

Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Amanah diberikan kepada pengkhianat. Orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidhah turut berbicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah ruwaibidhah itu?” Beliau saw. menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum.” (HR Ibnu Majah).

Memilih sikap apolitis memang bukan pilihan bijak. Namun, partisipasi politiknya wajib merujuk pada bingkai Islam, yakni dengan menyelami firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *