Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan berbagai cara pemerintah untuk menekan besaran impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Indonesia. Hal ini melalui pemanfaatan gas bumi melalui berbagai program, antara lain jaringan gas kota (jargas) dan juga Compressed Natural Gas (CNG). Pengoptimalan pemanfaatan gas bumi dalam negeri diyakini akan mendekatkan akses energi kepada masyarakat dan mengurangi impor LPG di dalam negeri (CNBC Indonesia, 12-4-2024).
Masih Melimpah
Memang, sumber daya gas bumi di Indonesia ternyata masih berlimpah. Hal ini terbukti dari temuan-temuan baru dengan jumlah yang fantastis belakangan ini. Hal ini diharapkan turut mencerahkan bisnis industri hulu gas Indonesia.
Ini berkelindan dengan pernyataan Kepala LEMIGAS Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto bahwa saat ini sudah terdapat 900 ribu sambungan jargas ke rumah tangga. Jika diasumsikan mensubstitusi LPG 3 kg, lanjutnya, maka pemasangan jargas tersebut akan menghemat subsidi LPG hingga Rp1,6 triliun dan penghematan devisa sekitar US$ 140 juta.
Sebagai informasi, sejauh ini realisasi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri pada 2023 mencapai 68,2% terutama untuk industri, dan sisanya untuk ekspor. Di samping itu, berdasarkan kalkulasi LEMIGAS, terdapat penurunan emisi dari penggunaan jargas dan CNG hingga 12% dibandingkan penggunaan LPG. Sedangkan di sektor industri, pemanfaatan CNG yang umumnya menyubstitusi solar akan menurunkan emisi sekitar 23%. Hal ini pun diklaim akan menguatkan posisi gas sebagai pilihan utama di era transisi energi.
Skema Public Service Obligation (PSO)
PT PGN Tbk (PGAS), Subholding Gas Pertamina, mengungkapkan harga gas dari sektor hulu yang didapatkan untuk program jargas saat ini masih dikenakan tarif komersial. Sebabnya, perusahaan masih melaksanakan program jargas secara mandiri atau business-to-business (B to B), tanpa menggunakan skema subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program jargas pemerintah untuk rumah tangga ini juga sebagai salah satu bentuk layanan perusahaan untuk publik atau Public Service Obligation (PSO). PSO di Indonesia diklaim sebagai salah satu jenis subsidi yang terus meningkat setiap tahunnya. PSO di Indonesia dilatarbelakangi disparitas (perbedaan) harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga yang ditetapkan Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa terjamin dan terjangkau oleh publik.
Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan kegiatan BUMN itu sendiri. Jika tidak viabel (mampu hidup) secara finansial, Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan BUMN itu, termasuk margin yang diharapkan. Untuk itu, akan terjadi intervensi politik dalam penentuan harga.
Berdasarkan hal ini, pihak PGN sendiri saat ini tengah berupaya mengusulkan untuk bisa mendapatkan harga gas di hulu yang sama dengan harga gas dalam program jargas yang menggunakan skema APBN, yakni sebesar US$ 4,72 per MMBTU (Million British Thermal Unit). Untuk diketahui, saat ini harga gas komersial (tanpa APBN) sekitar Rp6.000-Rp 10.000 per meter kubik atau setara sekitar Rp14.000 per kilo gram (kg). Sementara itu, harga LPG nonsubsidi (LPG tabung 12 kg) bisa sekitar Rp18.000 per kg.
Meski terkesan murah, hal ini tidak akan menjamin jargas lebih murah dibandingkan LPG. Sebabnya, sejak awal pembandingnya adalah LPG nonsubsidi, maka kita bisa memperkirakan bahwa ke depannya variabel komparasi harga jargas adalah harga LPG nonsubsidi, bukan harga LPG subsidi sebagaimana gas melon. Dengan kata lain, skema PSO untuk pengadaan jargas ini sejatinya nama lain privatisasi migas oleh BUMN.
Benarkah Mengurangi Impor LPG?
Pemerintah memang boleh saja mengeklaim bahwa penggunaan jargas bisa mengurangi impor LPG sekaligus menghemat subsidinya. Namun demikian, kita tidak boleh lupa, bahwa pemerintah juga sudah berulang kali mengupayakan untuk mencabut subsidi LPG melon, bagaimana pun caranya. Jika sudah begitu, stok LPG melon seringkali langka di pasaran. Apalagi, dampak pencabutan subsidi LPG 12 kg maupun komersialisasi Bright Gas (gas dengan tabung warna pink) sejauh ini ternyata membuat harganya sangat tidak ramah dengan kantong rakyat.
Demikian pula, sudah jamak kita ketahui bahwa relasi pemerintah dengan rakyat tidak ubahnya penjual dan pembeli. Tersebab hal itu, temuan-temuan blok gas raksasa justru cepat atau lambat akan diserahkan kepada investor, alih-alih dikelola sendiri oleh pemerintah.
Belum lagi pembangunan infrastruktur dalam rangka konversi ke jargas untuk bisa menjangkau rumah tiap penduduk, hal ini juga membutuhkan pendanaan yang tentunya akan masuk sebagai bagian dari biaya produksi. Tidak pelak, ini akan memacu pemerintah untuk menerbitkan kebijakan harga gas menurut faktor keekonomian. Dengan kata lain, harga jargas akan jauh lebih mahal dibandingkan gas melon.
Namun, bisa jadi pada saat yang sama gas melon akan dicabut subsidinya dan dihilangkan dari pasaran. Akibatnya, rakyat terpaksa harus menggunakan jargas meski dengan harga yang lebih mahal. Namun, untuk membeli LPG melon maupun jenis tabung lainnya juga tidak kalah mahal. Untuk itu, relakah kita?
Haramnya Privatisasi SDA
Skema apa pun dalam kacamata kapitalisme adalah dalam rangka meraih profit sebesar-besarnya. Ini tentu berbeda dengan Islam, yang memosisikan gas sebagai SDA kepemilikan umum. Pada saat yang sama, pemerintah menjamin ketersediaan SDA tersebut bagi rakyatnya secara gratis.
Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah)
Makna api (an-naar) dalam hadis tersebut bukan sebatas api itu sendiri, melainkan sumber yang dengannya bisa menimbulkan api. Termasuk dalam pengertian ini adalah seluruh SDA yang bisa menghasilkan energi, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, listrik, dan yang semisal dengannya.
Gas bumi adalah SDA dengan deposit melimpah. Selain itu, gas bumi juga barang yang dibutuhkan publik, maka posisinya adalah barang milik umat. Untuk itu, haram dimiliki individu (privatisasi), baik swasta asing maupun dalam negeri.
Tugas pemerintah di sini adalah semata-mata mengelolanya dan mengembalikan hasilnya kepada pemilik sejati SDA tersebut, yakni rakyat. Tentu tidak layak jika pemerintah malah mengutus salah satu BUMN untuk memprivatisasinya. Pasalnya, ke depannya sangat mungkin kesempatan privatisasi itu melebar kepada korporasi yang lain.
Hal serupa sudah terjadi untuk komersialisasi BBM, yakni pemerintah telah memosisikan Pertamina selaku BUMN sebagaimana korporasi BBM pada umumnya. Akibatnya, privatisasi dan komersialisasi BBM justru menguat. Jika demikian adanya, relakah kita? Wallahualam bissawab. [MNews]
