Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Satu lagi proyek pemerintah yang kontroversial. Pemerintah akan membuat proyek lumbung pangan alias food estate baru di Papua. Lahan lumbung pangan tersebut akan ditanami tebu. Namun, belum terealisasi, proyek tersebut sudah mendapatkan kritik keras. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proyek tersebut hanya siasat untuk membabat hutan demi menjual kayu.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian mengungkap, selama ini tidak ada garansi bahwa pembangunan proyek food estate dibuat tanpa proses penggundulan hutan.
Uli mengatakan, “Di Papua sebenarnya beberapa tahun lalu, teman-teman Walhi Papua melihat, mencurigai, menduga praktik pembangunan food estate di Papua sebenarnya bukan untuk membangun pangan, tapi hanya untuk mengambil sumber daya kayunya saja.”
Uli menegaskan bahwa ada praktik pencurian kayu yang terlegitimasi melalui rencana program food estate (Kumparan, 10-2-2024).
Food Estate, Merusak Hutan
Food estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya.
Food estate merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang tengah digencarkan pemerintah. Proyek ini dilakukan di beberapa daerah, seperti Kalimantan Tengah (30 ribu hektare); Kabupaten Sumba Tengah, NTT (10 ribu hektare); Kabupaten Gresik, Jawa Timur (1.175 hektare); Kabupaten Garut, Jawa Barat (1.000 hektare); Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (1.000 hektare); Kabupaten Humbahas, Sumatra Utara; dll.. Adapun di Papua, food estate berlokasi di Merauke. Meski food estate yang sudah ada dinilai gagal oleh banyak pihak, saat ini pemerintah berencana membangun food estate baru di Papua, Sumatra Selatan, dan NTT.
Pembangunan food estate di berbagai wilayah tersebut menggunakan areal wilayah hutan. Hal ini dilegitimasi oleh aturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Beleid tersebut membolehkan hutan lindung diubah menjadi food estate. Dengan dikeluarkannya aturan ini, ada legitimasi untuk membuka hutan atas nama pembangunan food estate. Hal ini tentu akan menyebabkan kerusakan hutan dan memperkuat dominasi korporasi kapitalis terhadap wilayah hutan.
Sementara itu, data Walhi tahun 2020 menunjukkan bahwa 33,45 juta hektare atau 26,57% kawasan hutan telah dikaveling untuk kepentingan bisnis korporasi. Tercatat, lebih dari 26 juta hektare kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan bisnis selama 20 tahun belakangan. Dengan adanya kebolehan membuka hutan lindung untuk food estate, kondisi hutan akan makin rusak.
Menakar Efektivitas Food Estate
Food Estate merupakan konsep yang mendorong pertanian skala besar dengan mengandalkan kolaborasi negara dan investasi. Walhi menyebut, food estate merupakan konsep pertanian tanpa petani. Hal ini karena proyek food estate tidak melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaannya, bahkan komoditas yang ditanam tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak cocok dengan karakter lahan. Itulah sebabnya banyak food estate yang gagal dan tidak pernah panen.
Misalnya, food estate Gunung Mas, Kalteng yang gagal ditanami singkong, lantas untuk menutupi kegagalan tersebut akhirnya lahan ditanami jagung, tetapi hasilnya juga tidak bagus. Sebagian tanaman jagung bisa tumbuh bagus, tetapi ternyata ditanam di polybag. Food estate Gunung Mas juga tidak melibatkan masyarakat setempat dalam pengerjaannya.
Food Estate dan Ancaman Kelaparan di Papua
Papua saat ini masih mengalami problem serius berupa kelaparan, padahal proyek food estate sudah ada di Papua sejak masa Presiden SBY. Pada 2008, SBY membuat program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Terdapat 36 perusahaan yang terlibat menggarap program MIFEE, di antaranya adalah Wilmar International, Medco Group, Rajawali Group, Murdaya Poo Group, PT Bangun Tjipta Sarana, Sinar Mas Group, dan Artha Graha Group.
Untuk proyek ini, pemerintah membuka hutan seluas 1,2 juta hektare. Dari MIFEE, pemerintah menargetkan akan memperoleh tambahan cadangan pangan sebesar 1,95 juta ton beras, 2,02 juta ton jagung, 167.000 ton kedelai, 64.000 ekor sapi, 2,5 juta ton gula, dan 937.000 ton CPO per tahun (Kompas, 6-2-2024). Namun, proyek ini gagal, bahkan hutan yang menghasilkan sagu (makanan pokok masyarakat Papua) justru rusak karenanya.
Sementara itu, kelaparan masih menghantui Papua. Pada November 2023, terjadi bencana kelaparan di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Krisis iklim dan gagal panen diduga menjadi pemicu meninggalnya puluhan orang di 13 kampung. Selain itu, 12.000 orang terdampak akibat bencana tersebut.
Kelaparan merupakan bencana berulang di Papua. Pada Agustus 2023 juga telah terjadi bencana kelaparan di Kabupaten Puncak yang menyebabkan meninggalnya enam orang dan 7.500 warga lainnya terdampak. Pada Agustus 2022, telah terjadi bencana kelaparan di Papua. Tiga orang meninggal, satu orang kritis, dan 500 orang kelaparan pada kejadian tersebut.
Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam
Gagalnya food estate sejatinya merupakan kegagalan kapitalisme, yakni kegagalan mekanisme ekonomi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yakni pangan. Hal ini dikarenakan tujuan pembangunan bukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tetapi menguntungkan segelintir korporasi kapitalis. Dalam proyek ini, para kapitalis mendapatkan keuntungan berlipat dengan memperoleh hasil hutan berupa kayu dan dilibatkan dalam eksekusi proyek.
Sementara itu, rakyat dirugikan dengan kehilangan ruang hidup. Hutan yang asri menjadi rusak. Bencana kelaparan tidak tersolusi. Sedangkan pemerintah sibuk berkolaborasi dengan pemilik korporasi untuk meraup keuntungan pribadi.
Hal ini berbeda dengan pembangunan di dalam Islam. Islam menggariskan bahwa penguasa adalah penanggung jawab rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda,
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari)
Oleh karenanya, pemimpin di dalam Islam akan berkhidmat untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan sibuk mencari keuntungan untuk pribadi dan korporasi oligarki pendukung kontestasi.
Khilafah menjalankan syariat Islam berupa politik ekonomi Islam, yaitu terwujudnya jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat, termasuk pangan, secara orang per orang. Khilafah menyolusi kelaparan dengan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui mekanisme intensifikasi lahan, ekstensifikasi lahan, penggunaan teknologi tercanggih, pemberian bantuan pupuk, sarana produksi pertanian, benih, pestisida, dll..
Ekstensifikasi lahan dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam terkait hukum-hukum tanah, bukan dengan penggundulan hutan, melainkan mengaktifkan lahan tidur/tanah mati yang selama ini tidak terurus. Khilafah menjaga kelestarian hutan dengan mengambil manfaatnya secara bertanggung jawab. Dengan pelaksanaan syariat kafah tersebut, Khilafah menyelesaikan problem kelaparan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Wallahualam bissawab. [MNews]
