Muslimah News, NASIONAL — Dirjen Vokasi Kemendikbudristek akan mempersiapkan tenaga kerja di bidang bioteknologi dan mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan Future of Jobs Survey 2023, terdapat 62—64% perusahaan yang akan mengadopsi bidang tersebut.
Seakan gayung bersambut, Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM dengan Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI) melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang bertujuan untuk menjalin kesepakatan bersama di bidang pengembangan SDM dan inovasi teknologi lingkungan hidup.
Demikian juga empat Politeknik menjalin kerja sama dengan PT Enerflow Engineering Indonesia dan PT Siskindo Utama Dharma, bersama Institut Teknologi PLN yang fokus di bidang lingkungan.
Keempat perguruan tinggi vokasi itu adalah Politeknik Negeri Batam, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politenik Negeri Manado.
Upaya pemerintah yang diikuti beberapa kampus untuk membidik peningkatan SDM di bidang lingkungan mitigasi perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari komitmen Indonesia untuk mengadopsi kebijakan pembangunan pro iklim termasuk beralih ke ekonomi hijau.
Indonesia membuka banyak lapangan kerja hijau antara lain dari sektor pengembangan energi terbarukan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan jenis-jenis industri ramah lingkungan lainnya. Menurut Greenpeace Indonesia, peralihan ke ekonomi berkelanjutan diramal mampu membuka hingga 19,4 juta lapangan kerja baru.
Tekanan Global
Pengamat politik ekonomi Zikra Asril menilai, pendidikan vokasi ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan global.
“Arah pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja di bidang mitigasi perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari tekanan global untuk mengadopsi kebijakan perubahan iklim,” tuturnya kepada MNews, Rabu (14-2-2024).
Menurutnya, pendidikan vokasi ini ditujukan untuk liberalisasi energi di Indonesia dengan label transisi energi.
“Ini sebagaimana diungkapkan International Partners Group (IPG), yang menyambut baik peluncuran Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan (JETP) Indonesia,” tambahnya.
IPG lanjutnya, dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dengan anggotanya, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, Inggris, dan Irlandia Utara.
“Paket pendanaan sebesar 20 miliar dolar akan dicairkan melalui berbagai mekanisme, termasuk melalui hibah, pinjaman konsesi dan pinjaman lunak, serta investasi dan jaminan,” jelasnya.
Korban
Zikra menerangkan, desain pembangunan pro iklim pemerintah akan menumbuhkan Industri transisi energi. Jenis industri ini, ucapnya, membutuhkan SDM, maka SDM Indonesia akan menjadi korban eksploitasi dengan dalih lapangan kerja di tengah sulitnya lapangan kerja saat ini.
“Sekali lagi! Potensi SDM yang besar negeri ini hanya menjadi sasaran eksploitasi demi kepentingan para kapitalis!” kritiknya.
Di sisi lain, terangnya, proyek transisi energi akan menargetkan investasi mulai dari energi panas bumi, air,Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), bioenergi, energi surya, Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), energi angin, selain juga mengadopsi perdagangan karbon.
“Semua proyek investasi ini hakikatnya adalah proyek “pencuci dosa” negara-negara industri maju. Merekalah yang memproduksi emisi CO2 terbesar dari aktivitas industrinya. Yang miris dari proyek ini adalah penggunaan SDM Indonesia yang notabenenya adalah generasi muda bangsa,” ungkapnya miris.
Ia meyakini, generasi muda akan disasar untuk menjadi “pencuci dosa” para kapitalis (investor) dengan dalih skill di bidang lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di dunia kerja.
“Padahal nyatanya, kapitalis akan makin leluasa untuk mengeksploitasi alam dengan kebijakan perubahan iklimnya dalam bentuk transisi energi dan perdagangan karbon,” tegasnya.
Ia berkesimpulan, penyiapan SDM yang terkait dengan bidang lingkungan dan mitigasi perubahan iklim adalah bentuk lain dari proyek Eksploitasi SDA dan SDM negeri ini untuk kepentingan kapitalis global. “Mereka bernarasi membuat solusi palsu atas nama perubahan iklim,” pungkasnya. [MNews/IA]
