KTT Non-Blok ke-19, Gagal Mengambil Posisi yang Jelas mengenai Perang Gaza

KTT Non-Blok ke-19, Gagal Mengambil Posisi yang Jelas mengenai Perang Gaza

Penulis: Profesor Ahmed Al-Khatwani

Muslimah News, ANALISIS INTERNASIONAL — KTT negara-negara Non-Blok telah dilaksanakan pada 19—20 Januari 2024 di Ibu kota Uganda, Kampala. Ini adalah KTT ke-19 bagi Gerakan Non-Blok (GNB) dengan slogan “Memperkuat Kerja Sama untuk Kesejahteraan Global Bersama”. KTT ini diketuai oleh Uganda yang menjadi ketua bergilir GNB dan dihadiri oleh 93 negara dari 120 negara yang tergabung dalam GNB.

Isu Palestina telah mengharuskan berlangsungnya pertemuan-pertemuan GNB. Ini karena dalam level perpolitikan, ia merupakan isu terpenting dibandingkan isu-isu lainnya saat ini. Bahkan, lebih penting dari isu-isu benua Afrika yang negara-negaranya telah memiliki sikap yang jelas. 

Kelompok Arab menyerukan kepada KTT untuk mengambil sikap yang seragam, formal, dan teoritis mengenai Perang Gaza. Sementara itu, Afrika Selatan memimpin pembelaan terhadap Palestina secara praktis dan jelas dengan anggapan bahwa masalah Palestina adalah masalah mereka sendiri. 

Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor memberikan penjelasan latar belakang gugatan yang ia rujuk ke Mahkamah Internasional. Ia meminta keputusan luar biasa yang memaksa entitas Yahudi agar segera melakukan gencatan senjata.

Dengan dukungan tetangganya, yakni Negara Bagian Namibia, Afrika Selatan secara tertutup terlibat dalam serangkaian diskusi politik dan undang-undang untuk memasukkan istilah “genosida” dalam deklarasi politik khusus mengenai Palestina pada KTT kali ini. 

Akan tetapi, posisi India dan Singapura menghambat Afrika Selatan karena kata sepakat di antara para anggota gagal diraih disebabkan mereka. Mereka berdalih bahwa masalah tersebut menjadi tanggung jawab Mahkamah Internasional. Sebagaimana yang telah dikatakan, isu ini adalah yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menentukan definisi hukum terhadap apa yang telah dilakukan Isra*l, dan hal ini tidak berada dalam yurisdiksi GNB. 

India—yang notabene adalah salah satu negara penting pendiri GNB—tidak menyembunyikan keberpihakannya kepada Yahudi dalam peperangan di Gaza. Menteri luar Negeri India S. Jaishankar berkata, “Intimidasi dan penyanderaan adalah perkara yang tidak dapat diterima.” 

Kemudian ia menyatakan bahwa perbuatan Ham*s adalah bentuk terorisme, tetapi tidak menggambarkan pembantaian yang dilakukan Yahudi terhadap Gaza dengan penggambaran yang sama.

Sementara itu, sepanjang sejarah India dan sejak PM pertamanya, Jawarhalal Nehru bersama Indira Ghandi, India selalu mendukung permasalahan Palestina. Akan tetapi, ketika Partai Bharatiya Janata Hindu menduduki pemerintahan, sikap politik India mulai condong kepada Yahudi. Mereka memihak Yahudi dan “belajar” darinya cara membasmi etnis untuk diaplikasikan di Kashmir yang terjajah.

Adapun Uganda sebagai negara tuan rumah, posisinya secara umum sangat mendukung entitas Yahudi. Bahkan, di Mahkamah Internasional, hakim Uganda lebih ekstrem dibandingkan hakim dari negara entitas Yahudi. 

Terdapat empat tindakan peradilan yang menuntut entitas Yahudi untuk mematuhinya. Tindakan peradilan ini berupa penghentian pelanggaran di Gaza yang disetujui 15 dari 17 hakim, dan ditentang oleh hakim Isra*l juga hakim Uganda. 

Hakim Uganda, Sibutinde, mengambil jalannya sendiri dengan menjadi satu-satunya hakim yang menentang dua poin lain dari tindakan yang diambil, meskipun ada persetujuan dari anggota komite lainnya, yaitu Isra*l.

Kedua tindakan tersebut adalah tuntutan agar Isra*l segera memastikan tersampaikannya bantuan kemanusiaan ke Gaza, mencegah hasutan langsung untuk memusnahkan warga Palestina di Jalur Gaza, dan menghukum para penghasutnya. Sungguh, posisi hakim Uganda lebih ekstrem dibandingkan posisi hakim Isra*l itu sendiri.

GNB seperti halnya organisasi Liga Arab, merupakan sebuah gerakan gagal yang tidak memiliki pengaruh. Dalam KTT terakhirnya ini, mereka gagal untuk menghasilkan sekadar resolusi yang menyerukan kecaman lisan terhadap entitas Yahudi. Bahkan, hasil dari KTT terakhir ini tidak lebih dari makna yang samar mengenai solidaritas dan dukungan verbal umum secara tak langsung terhadap Palestina. 

Wakil Tetap Uganda untuk PBB, Duta Besar Adonia Ibari, mengatakan, “Deklarasi politik tentang Palestina mencakup penegasan dukungan terhadap rakyat Palestina dan seruan untuk gencatan senjata.”  

Terlepas dari lemahnya GNB, dalam KTT ini telah terbukti bahwa sikap Afrika Selatan dan Namibia lebih baik dibandingkan sikap seluruh negara Arab yang terbiasa dengan sikap retorik yang tidak ada nilainya.

Adapun Afrika Selatan, setidaknya mereka berusaha melakukan sesuatu yang praktis. Meskipun tidak memberikan dampak nyata, tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan yang serius melalui Mahkamah Internasional sesuai kemampuannya. 

Diikuti oleh Namibia yang bergabung dengan mereka secara praktis dan berpartisipasi dalam aktivitas peradilannya. Alhasil, Namibia mengajukan permohonan yang menyebutkan di dalamnya bahwa Palestina adalah negara anggota GNB dan rakyatnya menjadi sasaran pembersihan etnis; Isra*l menghancurkan lingkungan sosial orang-orang Palestina, dan menerapkan kebijakan pengusiran paksa terhadap mereka.

Oleh karena itu, Perang Isra*l dari sudut pandang hukum termasuk dalam kategori genosida. Inilah yang dikatakan Namibia, negara Afrika yang lemah. Sedangkan negara-negara Arab tidak berpartisipasi dengan Afrika Selatan dalam sikap praktisnya, kecuali melalui bualan media. 

Berbeda dengan Afrika Selatan dan Namibia, negara bagian India pada KTT ini justru muncul sebagai musuh umat Islam di mana pun, tidak hanya di India dan Kashmir. Diketahui bahwa India adalah negara anggota pendiri GNB, tetapi kemudian sikapnya tiba-tiba berbalik sehingga ia pun berpihak pada entitas Yahudi secara terbuka, lalu diikuti Singapura dengan sikap permusuhan yang lebih sedikit.

Hal ini ditambah dengan negara tuan rumah KTT tersebut, yaitu Uganda yang menunjukkan permusuhan terbuka terhadap isu Palestina dan menyatakan bahwa isu Palestina tidak dibahas dalam KTT tersebut. Perwakilan Uganda dalam KTT mengatakan, “Gerakan ini adalah sebuah kelompok politik, bukan kelompok perundang-undangan.” 

Pernyataan inilah yang akhirnya menggagalkan usulan untuk mengategorikan peristiwa di Gaza adalah genosida. Pernyataan yang diharapkan dapat dihasilkan oleh KTT tersebut, meskipun hanya dari sudut pandang teoritis.

Mayoritas negara-negara Non-Blok adalah negara-negara yang bias dan tidak dapat diharapkan satu kebaikan pun darinya. Ditambah keberadaannya sebagai negara-negara yang tunduk, dan bersikap hanya untuk melayani para penjajah kafir sejak didirikan hampir 70 tahun lalu. Gerakan ini hanya menunjukkan bias terhadap negara-negara besar dan tidak mengimplementasikan namanya sendiri, Non-Blok, bahkan bersikap sebaliknya. 

Pada masa lalu, Amerika dan Britania Raya telah menggunakan GNB untuk menghadapi Uni Soviet dengan slogan netralitas positif. Begitu pun sebelumnya, GNB juga digunakan untuk memoles pemimpin diktator yang gagal seperti Abdel Nasser dan Tito, juga digunakan dalam menjatuhkan persekongkolan antarnegara. Pada konferensinya, GNB hanya didominasi oleh kegaduhan media massa, tidak lebih dari itu. [MNews]

Sumber artikel: Media Muslim Timur Tengah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *