[Kabar] Civitas Academica Risau terhadap Pelaksanaan Demokrasi, Pendidik: Wajar!

Muslimah News, NASIONAL — Kampus-kampus mulai bergerak menyuarakan sikap atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Beberapa kampus, seperti UGM, UII, UI, Universitas Andalas, Unpad, Universitas Airlangga tampil menyuarakan kerisauan mereka atas pelaksanaan demokrasi.

Dosen Departemen Politik Fisip Unair Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, Indonesia didesain sebagai negara hukum, apa yang dilakukan Jokowi justru tidak mencerminkan sebagai pemimpin negara.

“Kita menyaksikan berbagai pemelencengan-pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik tengah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan,” ucapnya.

Hal itu kata Airlangga bisa dilihat dari upaya Jokowi memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah aturan syarat mendaftar sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.

“Ini merupakan indikasi penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral,” duganya.

Airlangga juga menyorot ketidaktegasan pemimpin pemerintah untuk menunjukkan netralitas dalam ucapan dan tindakan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang memiliki kecenderungan membela pasangan calon tertentu karena memiliki hubungan kekeluargaan.

Wajar

Pendidik Nurul Husna, S.Pd. menilai, munculnya pernyataan sikap atas nama civitas academica dari beberapa kampus terhadap pemerintahan Jokowi saat ini merupakan hal yang wajar terjadi.

Meski demikian, Nurul menyesalkan sangat lambannya intelektual kampus memainkan perannya sebagai agent of control.

“Pasalnya, pemerintahan Jokowi saat ini telah menunjukkan praktik buruk pelanggaran konstitusi dan tidak mampu menjalankan etika publik merawat demokrasi dan pemerintahan yang bebas KKN,” ucapnya kepada MNews, Ahad (11-2-2024).

Hal ini, menurutnya, terbukti dengan gamblang ketika Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negeri ini menunjukkan kecenderungan dan keberpihakannya terhadap salah satu paslon di Pilpres 2024.

“Jokowi juga terindikasi menggunakan fasilitas negara maupun aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral. Fakta ini menambah panjang daftar kerusakan demokrasi sekuler yang diterapkan saat ini bahwa kebijakan dijalankan sesuai keinginan pihak yang berkuasa,” ulasnya.

Ia membeberkan, sistem yang dibuat oleh manusia ini dengan mudah “diobok-obok” oleh orang yang berkepentingan. “Maka, adanya penyalahgunaan kekuasaan acap kali terjadi dan tidak dapat dihindari,” tambahnya.

Islam

Menurut Nurul, ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Aturan konstitusi Islam, terangnya, wajib dijalankan oleh penguasa dengan kedaulatan di tangan syarak.

“Kebijakan seorang penguasa harus selalu terikat dengan hukum syarak, bukan hawa nafsu pribadi, baik terkait rakyat umum maupun keluarga. Seorang penguasa di dalam Islam tidak akan serampangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarga,” bebernya.

Ia mencontohkan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan pelita ketika anaknya mendatanginya untuk membicarakan tentang ibunya.

“Demikian pula keteladanan kepemimpinan Umar bin Khaththab yang pernah menegur anaknya Abdullah ketika menggembala unta di padang rumput subur milik negara hingga untanya lebih gemuk daripada unta milik orang lain,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sistem Islam menjadikan setiap khalifah memiliki sikap warak akan setiap langkah kebijakan, sikapnya terhadap rakyat, maupun aturan yang diterapkan.

“Sosok pemimpin yang penuh dengan kehati-hatian dalam menjalankan amanah karena sangat memahami bahwa kekuasaan akan menjadi pertanggungjawaban besar kelak di hadapan Allah Swt.. Maka, tidakkah kita merindukan sistem Islam membawa perubahan hakiki atau masih berharap pada demokrasi?” tanyanya memungkasi penuturan. [MNews/IA]