Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News OPINI — Presiden Jokowi telah meneken peraturan tentang kenaikan gaji PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, serta Polri sebesar 8%. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS.
Sejumlah pengamat politik pun meyakininya sebagai strategi untuk mendulang suara bagi pasangan capres-cawapres tertentu. Bagaimana pun, kalangan ASN berpotensi menambah angka hingga 4,28 juta suara. Hal ini tentu saja bisa melejitkan jarak kemenangan terhadap paslon lainnya. Namun demikian, Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenpanRB, Mohammad Averrouce, menampik tudingan itu. Menurutnya, kenaikan gaji ini diberikan untuk meningkatkan kinerja para ASN. (BBC Indonesia, 1-2-2024).
Mesin Birokrasi
Sejatinya, kebijakan menaikkan gaji ASN demi mendulang suara di pemilu adalah cara lama yang sudah berlangsung sejak Orde Baru. Saat itu, birokrasi menjadi mesin yang menjaga keberlangsungan kekuasaan presiden. Terlebih saat ini, juga sekaligus menjelang akhir masa jabatan kepala negara. Tidak heran, penguasa hendak memanjakan para ASN dengan menaikkan gaji mereka.
Sejumlah ASN memang menyebut bahwa kenaikan gaji ini tidak akan menggoyahkan pilihan politik mereka saat hari pencoblosan. Meski demikian, realitas di lapangan sangat mungkin bertolak belakang. Bagaimana pun, kalangan ASN toh berpeluang untuk sangat mudah digerakkan agar memilih salah satu paslon tertentu. Secara jumlah, hasil akhir perolehan suara dari kalangan mereka pun sudah bisa diprediksi.
Tidak hanya itu, kebijakan ini juga sejalan dengan program bansos yang tidak kalah jor-joran. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut anggaran bansos naik drastis dari Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024 ini. Tidakkah ini berkelindan?
Tidak Signifikan?
Meski demikian, sejumlah ASN menyebut bahwa kenaikan gaji sebesar 8% itu tidak terlalu signifikan lantaran selama lima tahun terakhir tidak ada kenaikan sama sekali. Terkait hal ini, Kemendagri mencatat 400 ribu ASN baik PNS dan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) masuk ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk diketahui, jumlah tersebut (400 ribu) adalah 10% dari total ASN di seluruh Indonesia yang banyaknya 4,2 juta orang.
Perihal ASN bergaji rendah ini, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan bahwa mereka termasuk ke golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli. Ia juga mencontohkan ASN Golongan II dengan gaji 7 juta, maka dianggap berhak menerima zakat, bahkan bansos.
Indikator ASN untuk bisa dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, lanjutnya, juga terkait tempat tinggal. Menurut ketentuan Kementerian PUPR, paparnya, ukuran tempat tinggal ideal adalah 9 meter persegi per orang. Jika kurang dari itu, berarti ASN itu terkategori miskin. Entah bagaimana perhitungannya sehingga angka-angka tersebut bisa menentukan tingkat kemiskinan seorang ASN?
Hanya saja data BPS menunjukkan, nilai garis kemiskinan (GK) berdasarkan ukuran pengeluaran minimum pada September 2022 meningkat dibandingkan Maret 2022, dari semula Rp 505.469 menjadi sebesar Rp 535.547 per kapita per bulan. Artinya, pengeluaran masyarakat kurang dari Rp 17.851 per hari termasuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, warga negara Indonesia dengan penghasilan di bawah Rp 535.547 per kapita masuk kategori tidak mampu.
Mencermati data ini, benarkah kalangan ASN layak disebut miskin? Demikian halnya dengan kebijakan akan kenaikan gajinya, tidakkah ini jelas-jelas lebih kental dengan unsur politis jelang pesta demokrasi?
Budaya Patronase
Kebijakan kenaikan gaji ASN juga disebabkan masih kuatnya budaya patronase, yakni seseorang yang memberikan sesuatu harus diberi balasan. Budaya ini tidak ubahnya tindakan balas budi terhadap suatu kepentingan tertentu. Tidak heran, budaya patronase nyatanya menjadi salah satu penyubur praktik korupsi di Tanah Air.
Mencermati angka-angka rupiah yang terkorupsi dari tahun ke tahun, tampak jelas bahwa angka kasus korupsi di negeri kita bukannya berkurang tetapi justru makin parah. Kalangan ASN bahkan telah dikenal sebagai lingkungan yang paling subur akan praktik korupsi itu sendiri.
Mirisnya, di sisi lain, budaya patronase ternyata menyebabkan hilangnya sikap kritis masyarakat terhadap perilaku elite yang menyalahgunakan kekuasaan. Sebab, sebagian masyarakat menilai tindakan korup para elite tetap bertujuan baik dan untuk kepentingan mereka. Namun sungguh, hal ini adalah bukti rusaknya cara pandang khalayak. Bagaimana mungkin korupnya seorang pejabat dianggap bertujuan baik, padahal perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap amanah dari rakyat?
Faktor Produksi
Peningkatan kualitas kinerja ASN sejatinya bisa diukur tanpa harus mengandalkan parameter berupa kenaikan gaji. Namun dalam kacamata sistem kapitalisme, kualitas kinerja seorang pegawai justru sangat bergantung pada besaran gaji, begitupun sebaliknya.
Sering kali kita menemukan seorang pegawai bergaji rendah kendati pekerjaannya memiliki tingkat kesulitan tinggi atau memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Kondisi ini terjadi karena kapitalisme memosisikan gaji pegawai sebagai bagian dari faktor produksi. Sementara itu, kapitalisme sendiri adalah sistem yang fokus pada kegiatan produksi. Nyatanya konsep ini tidak hanya terjadi pada penggajian pegawai pabrik, tetapi juga pegawai pemerintah.
Lebih parahnya lagi, kapitalisme juga berasas manfaat. Segala sesuatu yang dianggap bermanfaat, pasti akan diambil meski harus menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu, jelas mustahil jika kebijakan kenaikan gaji pegawai pemerintah tidak ditetapkan berdasarkan asas manfaat pula.
Penetapan Gaji ASN menurut Islam
Mengutip buku Politik Ekonomi Islam karya Syekh Abdurrahman al-Maliki, ajir (pekerja) adalah setiap orang yang bekerja dengan mendapatkan gaji, baik pihak musta’jir (pengontrak kerja) itu individu, jemaah, atau negara. Dalam hal ini, ASN termasuk kategori ajir bagi negara. Gaji/upah (ujrah) bagi ajir ini bisa diperoleh ketika dirinya telah mengerahkan tenaganya untuk ditukar.
Dalam penentuan besaran ujrah bagi ajir, harus ada standar yang menentukan nilai tenaga yang akan ditukar. Sebagai contoh, jika seorang perajin mengambil upah, maka ia mengambilnya sebanding dengan harta yang ia hasilkan. Namun seorang insinyur, jika ia mengambil upah, maka ia tidak mengambilnya sebanding dengan harta yang ia hasilkan. Sebabnya, ia tidak menghasilkan harta apa pun, tetapi ia mengambil upah sebanding dengan manfaat yang ia berikan kepada musta’jir.
Dengan begitu, sesungguhnya transaksi jual beli berbeda dengan transaksi pengontrakan ajir (ijarah), dan harga berbeda dengan upah. Ini menunjukkan transaksi ijarah tidak dibangun berdasarkan transaksi jual beli, demikian pula sebaliknya. Sebabnya, mendasarkan penentuan salah satu atas selainnya, bisa berdampak pada harga barang/produk menurut upah yang dituntut ajir.
Harga produk semestinya diputuskan oleh musta’jir (pemilik barang/produk yang mempekerjakan ajir), bukan oleh ajir (pekerja yang dikontrak untuk memproduksi barang). Jika penentuan harga dicampuradukkan dengan penetapan gaji ajir, maka hal ini bisa menyebabkan kesewenang-wenangan oleh seorang musta’jir kepada ajir. Akibatnya, musta’jir bisa menaikkan maupun menurunkan upah ajir dengan seenaknya atas dalih naik dan turunnya harga produk.
Untuk itu, penentuan upah ajir semestinya berdasarkan nilai manfaat (jasa) pada tenaga yang diusahakannya. Ini karena manfaatlah yang menjadi tempat pertukaran, sedangkan tenaga dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat.
Upah seorang ajir ditentukan berdasarkan kesepakatan antara ajir dan musta’jir, dengan besaran upah yang disebutkan (ajru al-musamma) sehingga keduanya terikat dengan upah tersebut. Jika keduanya tidak sepakat atas suatu besaran upah, maka besaran upah tersebut ditentukan menurut para ahli (khubara’) di pasar umum/bursa terhadap manfaat kerja tersebut (ajru al-mitsl).
Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mempekerjakan seorang ajir sampai ia memberitahukan upahnya.” (HR An-Nasa’i).
Wallahualam bissawab. [MNews]
