Jargon Hilirisasi Berujung Malapetaka

Jargon Hilirisasi Berujung Malapetaka

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Selama ini, hilirisasi diunggulkan sebagai upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan ekonomi hijau. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Bagaimana bisa?

Akhir tahun lalu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan hilirisasi SDA dapat mendukung terwujudnya ekonomi hijau di Indonesia. Dikutip dari Antara (7-12-2023), selain CPO, komoditas lain yang dikembangkan untuk mendukung industri hijau adalah nikel yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai. Klaim ini seolah-olah manis, tetapi sebenarnya berbahaya.

Realitasnya sungguh berkebalikan dengan konsep ekonomi hijau. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan fakta kerusakan lingkungan akibat hilirisasi industri nikel di Maluku Utara. Manajer Advokasi Tambang Walhi Maluku Utara Mubaliq Tomagola menyatakan bahwa proyek strategis nasional (PSN) tersebut secara langsung membuat sungai-sungai hancur.

Di antara sungai yang rusak adalah Sungai Akejira dan Ake Kobe yang membentang melewati permukiman Desa Woekop, Worjerana, Kulo Jaya, dan Lukulamo, di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah.

Mubaliq mengatakan, “Air sungai tampak berwarna merah kecokelatan, sangat persis menunjukkan bahwa air tersebut terkontaminasi tanah galian ore nikel.” (Tempo, 29-1-2024).

Menurutnya, perubahan warna dari kedua air sungai itu sudah terjadi sejak 2018 dan masih keruh sampai sekarang. Terkontaminasinya air dengan ore tambang nikel membuat warga kehilangan akses terhadap air bersih dari dua sungai tersebut, padahal sebelumnya aliran sungai tersebut merupakan sumber air bersih untuk berbagai keperluan rumah tangga warga.

Akibat Hilirisasi

Walhi menduga operasi tambang nikel yang dilakukan oleh PT Weda Bay Nickel (WBN) yang berada di hulu sungai menjadi penyebab air terkontaminasi. Selain PT WBN, PT Tekindo Energi diduga juga berkontribusi dalam memperkeruh warna air dua sungai tersebut.  

Selain sungai Akejira dan Ake Kobe, Sungai Sageyan di Kampung Sagea, Kec. Weda Utara, Halmahera Tengah juga bernasib sama. Air sungai yang terhubung dengan wilayah karst ini juga kerap berubah warna menjadi merah kecokelatan meskipun tidak ada hujan di daerah tersebut.

Perubahan air Sungai Sagea disebabkan oleh operasi tambang PT WBN di hulu. Sedangkan selama ini Sungai Sagea merupakan objek wisata sekaligus sumber air minum warga kampung Sagea. Peristiwa rusaknya sungai akibat hilirisasi juga terjadi di Sungai Sangaji, Maba, Halmahera Timur dan Sungai Toduku di Obi, Halmahera Selatan.

Berdasarkan data Greenpeace, akibat penambangan dan pengolahan nikel, sebanyak 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Status kualitas air di Teluk Weda dan Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran. Kondisi yang sama juga terjadi perairan Teluk Buli, Halmahera Timur. Perairan di Teluk Weda, Pulau Obi, dan Teluk Buli merupakan wilayah yang dekat dengan kawasan industri hilirisasi nikel.

Laporan Climate Rights International (CRI) yang dirilis 17-1-2024 menunjukkan, salah satu industri nikel terbesar yang saat ini dioperasikan oleh PT Indonesia Nikel Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah menyebabkan deforestasi, pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan.

Sedangkan berdasarkan wawancara CRI pada 45 warga yang tinggal di dekat kegiatan peleburan (smelting) di IWIP dan pertambangan nikel di Halmahera, perusahaan-perusahaan kerap mengintimidasi warga untuk menjual lahan mereka dengan murah. Jika menolak, perusahaan akan mengintimidasi dengan menggunakan oknum aparat untuk menakuti-nakuti warga (VOA Indonesia, 18-1-2024).

Ironi Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau didefinisikan sebagai suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan kesetaraan sosial  masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan (ppsdmaparatur, 24-1-2024).

Ekonomi hijau kini menjadi arus global dan Indonesia masuk di dalam putarannya. Indonesia telah menyusun perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada UN Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP) 23 tahun 2017 di Jerman.

Namun, pembangunan ekonomi hijau di dalam sistem kapitalisme nyatanya penuh ironi. Demi mewujudkan energi ramah lingkungan, proses produksinya ternyata merusak lingkungan. Industri baterai yang konon ramah lingkungan, misalnya, nyatanya pengolahan (hilirisasi) nikelnya justru merusak lingkungan.

Research Manager Trend Asia Zakki Amali menyatakan, alih-alih menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara malah mengoperasikan 14 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mendukung hilirisasi nikel. Miris, PLTU tersebut menggunakan batu bara kualitas rendah sehingga menghasilkan polusi udara yang sangat buruk.

Penambangan nikel di daerah tersebut  juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Hutan tropis seluas 5.331 hektare, telah ditebang di dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara. Inilah paradoks pembangunan dalam kapitalisme. Jargonnya ekonomi hijau, tetapi faktanya merusak lingkungan.

Kondisi ini lazim terjadi dalam sistem kapitalisme karena karakter dasar kapitalisme yang menjadikan manfaat dan keuntungan materi sebagai tujuan pembangunan. Akibatnya, demi pembangunan yang menguntungkan segelintir oligarki, rakyat dan alam dijadikan tumbal.

Pembangunan dalam Islam

Kondisi yang berbeda terjadi dalam sistem Islam. Islam menegaskan pemahaman bahwa umat Islam harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Swt. berfirman, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya’: 107).

Berdasarkan ayat ini, pembangunan di dalam Islam ditujukan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Artinya, pembangunan harus membawa kebaikan bagi manusia maupun alam semesta. Dengan demikian, Islam mengharamkan pembangunan yang eksploitatif hingga merusak hutan dan sungai, berikut satwa yang ada di dalamnya, serta merusak kehidupan manusia.

Islam menggariskan bahwa setiap amal manusia, termasuk pembangunan, harus terikat syariat-Nya. Allah Swt. berfirman, “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-A’raf: 56).

Berdasarkan ayat ini, pembangunan harus diatur secara baik dan teliti agar tidak menghasilkan kerusakan di muka bumi, baik kerusakan yang menimpa manusia maupun alam, karena sesungguhnya manusia dan alam itu saling terkait.

Khilafah sebagai pihak yang menerapkan syariat Islam akan membuat aturan administrasi sebagai standar operasional prosedur pelaksanaan pembangunan. Khilafah akan melakukan industrialisasi, tetapi harus menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir oligarki.

Khilafah tidak akan mengorbankan manusia dan alam demi meraih cuan dari proyek pembangunan. Jika ada individu atau  perusahaan yang merusak lingkungan, Khilafah akan memberikan sanksi yang tegas dan menjerakan. Khilafah juga melarang penguasaan tambang oleh individu, yakni oleh swasta. Tambang, termasuk nikel, akan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dengan demikian, alam akan terjaga kelestariannya.

Khilafah akan memastikan limbah apa pun, termasuk pertambangan, diolah terlebih dahulu sehingga tidak mengandung B3 yang bisa membahayakan manusia dan alam. Demikianlah mekanisme pembangunan dalam Khilafah sehingga mewujudkan kelestarian lingkungan yang nyata, bukan menjadi malapetaka. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *