[Kabar] PHK sebagai Kedok Melonggarkan Beban Pemberian Pesangon? Akademisi: Itu Benar!

[Kabar] PHK sebagai Kedok Melonggarkan Beban Pemberian Pesangon? Akademisi: Itu Benar!

Muslimah News, NASIONAL — Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai kedok. Apalagi PHK marak terjadi usai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Kebijakan itu dinilai telah melonggarkan kewajiban perusahaan dalam memberikan pesangon.

Benar

Akademisi asal Jakarta Dr. Ira Geraldina membenarkan pendapat Presiden Aspek ini. “Pendapat Presiden Aspek Indonesia yang mengatakan bahwa PHK menjadi salah satu modus bagi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pesangon adalah benar adanya,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (1-2-2024).

Ira berargumen, dalam UU Cipta Kerja memang diatur tentang pemberian pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada karyawan yang terkena PHK atau pensiun.

“Namun, ketentuan tersebut bukan kewajiban mutlak karena aturan dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Cipta Kerja mengandung istilah “dan/atau” yang menunjukkan pengusaha bisa memilih antara memberi uang pesangon, atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, atau memberikan semuanya,” jelasnya.

Sedangkan berdasarkan pasal 156 (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lanjutnya, besaran pesangon mengatur batas minimal, bukan pagu tertentu seperti pada UU Cipta Kerja. Dengan demikian, ucapnya, kemungkinan nilai pesangon yang diperoleh pekerja yang terkena PHK berdasarkan UU tersebut berpotensi lebih besar dari ketentuan UU Cipta Kerja.

Sumber Konflik

Ira menilai, pengupahan memang seringkali menjadi sumber konflik antara pekerja dan perusahaan pada korporasi modern ini.

“Hal ini disebabkan oleh faktor filosofis dan teknikal. Secara filosofis, relasi hubungan antara pekerja dan perusahaan (manajemen) adalah hubungan kontraktual yang mengasumsikan manusia sebagai makhluk ekonomi semata. Pekerja dan pemberi kerja akan memaksimalkan kepentingan masing-masing, sehingga timbul konflik kepentingan, salah satunya dalam penentuan pengupahan,” bebernya.

Untuk mengatasi konflik pengupahan, sambungnya, pemerintah mengatur besaran upah minimum, hak pesangon, cuti, tunjangan kesehatan, pension, dan lain-lain. “Penentuan upah minimum, berdasarkan standar minimum pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tanpa mempertimbangkan jenis, kualifikasi, dan sifat pekerjaan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurutnya, permasalahan pengupahan dapat diatasi apabila terdapat perubahan paradigma pekerja, pemberi kerja, dan regulator mengenai konsepsi pengupahan.

Islam

Ira lalu membandingkannya dengan pengupahan dalam Islam. “Dalam Islam, pengupahan atau ijarah adalah hubungan kontraktual antara pekerja dan pemberi kerja atas pemanfaatan jasa pekerja. Relasi antara pekerja dan pemberi kerja tidak sekadar motivasi ekonomi, tetapi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.. Oleh karena itu, sistem pengupahan dan konflik pengupahan harus dikembalikan kepada aturan syariat,” terangnya.

Syariat, ucapnya, mengatur penentuan pengupahan secara transparan, tepat waktu, jelas bentuk kerja, waktu, dan upah tenaga kerjanya.

“Transaksi ijarah yang masih kabur adalah rusak sehingga pekerja dan pemberi kerja harus bersepakat (baca: menentukan akad) pada awal kontrak kerja mengenai bentuk pekerjaan, waktu, dan upah pekerja,” jelasnya.

Ia menambahkan, penentuan besaran upah pekerja bukan berdasarkan standar upah minimum, tetapi berdasarkan jenis, kualifikasi, dan sifat pekerjaan. “Besaran upah atau gaji seorang dosen tentu berbeda dengan arsitek, pekerja pabrik, atau pilot,” ucapnya mencontohkan.

Komponen penentu utama dalam penentuan upah, sambungnya, adalah jasa yang diberikan oleh pekerja atas pekerjaan tersebut, bukan standar upah minimum yang seringkali kurang realistis.

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, Nabi saw. bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajiir, maka hendaknya diberitahu tentang upahnya. Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian.’(HR Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah),” tuturnya.

Akibatnya, ia menerangkan, tidak diperbolehkan menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitasnnya yang wajar.

“Jenis pekerjaan yang diizinkan hanya pekerjaan yang halal dengan bentuk yang beragam yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan industrinya. Gaji bagi teknisi tentu berbeda dengan bagian administrasi, misalnya. Ini karena karakteristik jasa yang diberikan oleh pekerja adminsitrasi berbeda dengan teknisi,” ulasnya.

Ia menjelaskan, apabila ada pekerjaan yang gajinya belum disepakati di awal, maka penentuan gaji/upah dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dasar penentuan upah, imbuhnya, dapat merujuk kepada rekomendasi para ahli di bidangnya.

“Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri, bahwa Nabi saw. bersabda, ‘Hati-hatilah kalian terhadap Qasamah,’ Kemudian kami bertanya, ‘Qasamah itu apa?’ Beliau menjawab, ’Sesuatu (yang disepakati sebagai bagian) di antara manusia, kemudian bagian tadi dikurangi.’,” ucapnya menyitir hadis Nabi saw..

Ia menambahkan hadis lain riwayat Imam Bukhari, “Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberi karena aku, lalu berkhianat; dan orang yang membeli barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan.”

“Oleh karena itu, acuan penentuan upah dan pesangon tidak didasarkan pada besaran upah minimum atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi berdadarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Jika terjadi konflik di kemudian hari, maka kedua belah pihak dapat mendatangi pengadilan untuk dilakukan mediasi dan diselesaikan konflik tersebut sesuai dengan aturan syariat,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *