Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Langkanya stok bahan baku kedelai di pasaran membuat 20—30% dari total 150 ribu perajin tahu-tempe menyetop produksi selama beberapa waktu terakhir. Hal ini berimbas pada kelangkaan tahu-tempe di sejumlah wilayah.
Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin menyatakan bahwa setiap akhir tahun para perajin tahu-tempe selalu demo mogok produksi karena kenaikan harga kedelai. Namun, soal kelangkaan kedelai, sejak 10 tahun terakhir baru kali ini langka. Tahun lalu (2022), kedelai tidak langka, tetapi kenaikan harganya gila-gilaan. Tidak pelak, kondisi ini merupakan yang terparah selama pemerintahan Presiden Jokowi. (CNBC Indonesia, 3-1-2024).
Bom Waktu
Di satu sisi, kelangkaan tahu-tempe imbas kelangkaan kedelai ini sangat miris. Bagaimana tidak? Ketergantungan negeri kita akan impor kedelai sebagai bahan baku produk pangan strategis seperti tahu-tempe adalah petaka besar bagi sektor pangan nasional. Apalagi tahu-tempe adalah salah satu produk pangan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Mengutip laporan Outlook Kedelai 2020 terbitan Kementerian Pertanian, produksi kedelai Tanah Air cenderung turun. Pada 2015—2019 saja, produksi kedelai nasional makin mengkhawatirkan karena terus menurun cukup signifikan sebesar 37,33% pada 2017 dari tahun sebelumnya (2016) yang juga turun 10,75%.
Sedihnya lagi, Kementerian Pertanian mengakui bahwa Indonesia makin tergantung pada kedelai impor. Selama periode 2015—2019, tingkat ketergantungan impor (Import Dependency Ratio/IDR) ada pada persentase 78,44%.
Data impor kedelai beberapa tahun lalu saja sudah menunjukkan ironi. Saat ini, bisa kita katakan kelangkaan kedelai ibarat bom waktu yang sedang meledak. Jika selama 2021—2022 pemerintah bisa berdalih bahwa penyebab kedelai langka adalah perang Rusia-Ukraina mengingat Ukraina adalah salah satu produsen kedelai terbesar di dunia, lalu alasan apa yang akan digunakan kali ini? Pasalnya, kejadian ini sudah berulang kali bahkan bertahun-tahun itu seolah tidak pernah menemukan solusi.
Stok Kedelai Global
Bersamaan dengan peristiwa kelangkaan kedelai ini, sejatinya permintaan kedelai dunia diprediksi meningkat. Laporan terbaru Departemen Pertanian AS (USDA) dalam The World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) menyebutkan, stok kedelai awal 2024 di pasar global akan lebih tinggi 2 juta ton menjadi 160 juta ton.
USDA memprediksi kenaikan produksi kedelai global 2023 sebesar 0,06% menjadi 4,12 juta bushel (gantang). Produktivitas tanaman kedelai diperkirakan naik hingga mencapai 49,9 gantang per hektare, ini lebih tinggi dari 2022. USDA juga menyoroti produksi kedelai Brasil 2023 yang diprediksi naik 2 juta ton menjadi 160 juta ton.
Hanya saja, angka produksi tersebut diikuti kenaikan konsumsi yang lebih tinggi dari perkiraan. Konsumsi tersebut di antaranya berupa lonjakan impor kedelai oleh Cina yang diprediksi naik sebanyak 2 juta ton menjadi 102 juta ton sehingga stok akhir kedelai di pasar global semakin berkurang. Diketahui, sebanyak 90% konsumsi kedelai Cina digunakan untuk industri pakan dan minyak nabati.
Bahan Bakar Terbarukan
Ketatnya pasokan kedelai di pasar global masih berlanjut, yakni dengan banyaknya permintaan akan bahan bakar terbarukan yang praktis memangkas stok kedelai. Menurut kutipan dari Katadata (20-4-2023), dua perusahaan minyak ternama asal AS, Chevron dan Exxon, bahkan sedang menguji campuran bensin terbarukan yang terbuat dari kedelai atau bahan baku nonfosil lainnya.
Campuran itu diklaim bisa menurunkan emisi hasil pembakaran BBM dari mobil konvensional. BBM tersebut berpotensi memperpanjang umur pasar bensin sekaligus menjadi pesaing sentral dalam pengadaan kendaraan listrik. Chevron dan Exxon juga berencana mempromosikan BBM ini agar dapat diproduksi secara komersial. Tidak heran, stok kedelai untuk bahan pangan juga makin berkurang.
Tidak kalah miris, nyatanya banyak stok minyak kelapa sawit dan kedelai yang sempat masuk ke produksi biodiesel. Pada 2018 negara-negara Uni Eropa mengimpor 4 juta ton minyak kelapa sawit dan 3,5 juta ton biodiesel asal sawit dan kedelai dari Asia Tenggara dan AS, dengan nilai sekitar 4,2 miliar Euro.
Meski pada akhirnya larangan biofuel dari bahan pangan telah diluncurkan oleh Uni Eropa pada awal 2021, tetapi langkah tersebut bisa kita katakan terlambat. Pasalnya, laju deforestasi pada hutan hujan, kepunahan keanekaragam hayati, serta tingginya emisi dari karhutla, sudah tidak terkira.
Kiamat Tahu-Tempe Bikin Berabe
Jika sudah begini, jelas semua jadi berabe. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang mengimpor kedelai untuk bahan pangan. Di sisi lain, terjadi lonjakan impor kedelai, tetapi utamanya bukan untuk bahan pangan, melainkan kepentingan kapitalistik/komersial nonpangan yang turut memperebutkan stok kedelai global.
Jelas yang akhirnya terdampak paling parah adalah negara yang “sangat” tergantung pada stok kedelai impor sebagaimana negara kita. Apalagi tahu-tempe adalah bahan pangan strategis rakyat negeri ini. Kelangkaan kedelai tentu berdampak langsung pada stok tahu-tempe bagi setiap rumah tangga.
Terlebih di satu sisi, harga bahan pangan sumber protein khususnya protein hewani seperti daging sapi, daging ayam, telur, dan susu, juga tidak lagi ramah di kantong. Jika sudah begini, tahu-tempe biasanya menjadi alternatif utama sumber protein, kendati bersumber dari nabati. Namun jika yang terjadi adalah ketakadaan tahu-tempe di pasar, bahkan terjadinya berulang dan berlarut-larut, tidak berlebihan jika kondisi ini kita sebut sebagai “kiamat” tahu-tempe.
Salah Urus
Nyata sudah, negeri subur seperti Indonesia ini tidak selamanya makmur. Kebijakan pertanian dan perdagangan yang amburadul terbukti membuat Indonesia sang negara agraris ini justru dihantui ketersediaan pangan, bahkan sudah mengarah pada kelangkaan pangan.
Salah urusnya penguasa dalam sektor pangan tampak dari rendahnya pasokan dalam negeri serta ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ketersediaan pangan. Program swasembada hanya jargon belaka. Belum lagi besarnya potensi permainan kartel yang berimbas pada tingginya harga di pasaran.
Satu hal yang pasti, kebijakan pangan tidak boleh berbasis impor, apalagi sampai tingkat ketergantungan. Pemerintah semestinya lebih fokus untuk pemberdayaan pertanian nasional sehingga bisa mewujudkan swasembada pangan dalam rangka menjaga dan menjamin ketersediaan pangan. Andai impor dilakukan, itu semata dalam keadaan terpaksa, akan tetapi bukan solusi utama.
Khilafah Mengelola Ketersediaan Pangan
Rasulullah saw. bersabda, “Imam/khalifah itu laksana gembala (raa’in), dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Ketersediaan pangan adalah bagian dari tanggung jawab penguasa. Mengutip artikel Abu Muhtadi (Muslimah News, 2020), sungguh Islam dengan serangkaian hukumnya mampu merealisasikan swasembada pangan. Hal ini tampak dalam politik pertanian yang akan dijalankan Khilafah.
Khilafah menetapkan kebijakan di sektor hulu berupa peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ditempuh dengan pemberian subsidi sarana produksi pertanian agar seluruh lahan yang ada akan produktif. Khilafah juga akan membangun infrastruktur pertanian, jalan, dan komunikasi, sehingga arus distribusi lancar.
Selanjutnya, ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian yang dapat diolah. Untuk itu Khilafah akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian tersebut. Di antaranya, menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan cara menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat) dan pemagaran (tahjîr). Khilafah juga dapat memberikan tanah pertanian (iqtha’) yang dimiliki negara kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya.
Di samping itu, Khilafah akan menerapkan kebijakan yang dapat mencegah proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Hanya daerah yang kurang subur yang diperbolehkan menjadi area perumahan dan perindustrian.
Dengan begitu, sektor pertanian di dalam negeri akan berkembang dan berdaya, sehingga ketersediaan bahan pangan dapat diwujudkan dan kelangkaannya dapat dihindari. Selain itu, volume impor pangan bisa diminimalkan dan tidak terjadi ketergantungan. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
