Peran Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik Agraria

Peran Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik Agraria

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Ada secercah harapan bagi 50 perempuan Desa Sumber Jaya Muaro Jambi setelah membentuk komunitas “Petani Padek” (Pepa). Komunitas ini dibentuk untuk menyatukan perjuangan para perempuan korban konflik agraria yang ruang hidupnya terampas.

Pepa adalah representasi perlawanan para perempuan terhadap diskriminasi yang petani alami sepanjang konflik lahan terjadi. Terdapat tiga tuntutan Pepa kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, yakni hentikan tindakan kriminalisasi dan intimidasi bagi petani, segera selesaikan kasus konflik lahan antara Desa Sumber Jaya dan perkebunan sawit PT PFIL, dan hentikan pemblokiran akses pembelian terhadap tandan buah segar sawit yang mereka panen.

Sekadar diketahui, konflik agraria di Desa Sumber Jaya bermula ketika perusahaan sawit PT Permata Tusau Putra membuka lahan sawit di desa tersebut. Akibat keberadaan perkebunan sawit ini, penduduk desa yang terbiasa memanfaatkan SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai terancam. Alhasil, kerusakan lingkungan di Desa Sumber Jaya menambah daftar derita perempuan dan anak di sana.

Masalah Utama

Pembentukan komunitas Pepa di Muaro Jambi adalah respons nyata kaum perempuan betapa hidup mereka terusik dengan adanya konflik agraria. Mereka menyadari bahwa penguasaan individu atau korporasi atas lahan rakyat adalah masalah dan harus dituntaskan.

Lahan tempat mereka hidup terganggu karena aktivitas perkebunan sawit milik perusahaan swasta. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan kualitas SDA yang tersedia di sana. Dahulu, sebelum perusahaan sawit masuk desa, aliran sungai dan ekosistem masih terjaga. Berbagai jenis ikan mudah ditemukan. Keberlimpahan ini membuat para ibu mudah menyajikan makanan yang sehat bagi anak-anak mereka, termasuk penggunaan air bersih yang belum terkontaminasi akibat eksploitasi perkebunan sawit.

Saat perusahaan sawit belum mengganggu alam, para ibu juga leluasa melakukan aktivitas rutin rumah tangga dengan tenang dan nyaman, seperti memasak dan mencuci. Bahkan, pemanfaatan kayu hutan sangat membantu penduduk setempat mencari mata pencaharian. Hasil hutan tersebut bisa mereka manfaatkan untuk membuat meja, kursi, lemari, hingga membangun rumah dan fasilitas umum. Perekonomian masyarakat terbantukan dengan hasil alam ini.

Namun, semuanya berubah sejak terjadi perubahan fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Mengapa perusahaan sawit bisa leluasa bergerak mengeskploitasi lahan desa? Karena ada regulasi dan kebijakan yang memberi kebebasan bagi individu untuk menguasai lahan sesukanya. Inilah dampak penerapan sistem kapitalisme yang mengusung kebebasan kepemilikan. Ditambah, jaringan oligarki di lingkaran kekuasaan saat ini makin memperjelas bahwa hak rakyat menjalani hidup dengan tenang diusik dan dirampas.

Perubahan ke Arah Lebih Baik

Dengan fakta di atas, bisakah kita berharap pada regulasi dan kebijakan yang justru mengamini perampasan ruang hidup bagi perempuan dan generasi? Jelas tidak. Pada dasarnya, kapitalisme mengemban ide kebebasan, salah satunya adalah kebebasan kepemilikan. Kebebasan inilah yang membuat penguasa mengizinkan lahan-lahan milik individu, umum, dan negara  dikuasai individu/swasta/korporasi.

Jadi, untuk menyelesaikan konflik lahan yang berkepanjangan, tidak bisa berharap pada sistem kapitalisme demokrasi. Sistem inilah yang melandasi lahirnya kebebasan kepemilikan. Alhasil, perubahan itu harus dilakukan secara mendasar. Konflik agraria hanyalah efek samping penerapan kapitalisme demokrasi. Perubahan hakiki bukan hanya memperjuangkan hak dan ruang hidup, tetapi juga harus mengarah pada perubahan sistem, bukan berganti pemimpin atau revisi UU semata.

Lantas, dengan apa perubahan mendasar akan terwujud untuk menyelesaikan konflik agraria secara tuntas?

Khilafah sebagai Solusi Agraria

Sistem khilafah jelas memiliki keunggulan dalam menyelesaikan konflik agraria. Pertama, tidak ada kebebasan kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, kepemilikan di bagi tiga, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara. Individu boleh memiliki tanah, rumah, kebun, sawah sepanjang cara mendapatkannya dilakukan sesuai syariat Islam. Namun, dalam kepemilikan umum, individu atau swasta tidak boleh menguasai dan mengelolanya. Negara wajib mengelola segala harta dan lahan milik umum untuk kemaslahatan rakyat.

Kedua, penguasa bertugas sebagai raain. Artinya, penguasa harus memastikan bahwa setiap kebutuhan dasar rakyat benar-benar terpenuhi dengan baik, termasuk  menjamin lingkungan tempat mereka hidup tidak tercemari perilaku rakus manusia yang ingin merusaknya.

Ketiga, sistem khilafah menerapkan sanksi tegas bagi perusak lingkungan. Sanksi ta’zir bisa berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya harus memberi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya.

Keempat, pengelolaan lahan yang terdapat harta milik umum, seperti eksplorasi tambang gas, minyak, dan emas, negara wajib  mengelolanya agar masyarakat dapat merasakan pemanfaatannya.  Negara tidak boleh menyerahkan kepemilikan serta pengelolaannya kepada individu, swasta, apalagi korporasi.

Kelima, pemanfaatan SDA yang mudah dilakukan individu secara langsung dalam skala terbatas, misalnya, pengambilan ranting-ranting kayu, atau penebangan pohon dalam skala terbatas, atau pemanfaatan hutan untuk berburu hewan liar, mengambil madu, rotan, buah-buahan, dan air dalam hutan, negara melakukan pengawasan dalam kegiatan masyarakat di hutan tersebut. Semua ini dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkannya.

Peran Strategis Perempuan

Perempuan adalah pilar negara. Di tangan perempuan masa depan generasi dipertaruhkan. Oleh karenanya, hadirnya negara dalam menjamin kesejahteraan bagi perempuan harus terwujud secara sistemis. Perubahan sistem haruslah perubahan yang menyandarkan pada ideologi yang benar dan berkeadilan. Ideologi mana yang mampu mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan generasi? Apakah dengan sistem kapitalisme demokrasi yang jelas merampas hak-hak rakyat?

Dalam Islam, perempuan memiliki tiga peran strategis. Pertama, sebagai juru dakwah yang melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar. Merampas ruang hidup rakyat merupakan kezaliman dan kemungkaran. Inilah tugas perempuan untuk turut memberikan kesadaran politik bahwa Islamlah satu-satunya dalam menyelesaikan permasalahan.

Para perempuan juga berkewajiban membentuk kesadaran politik Islam bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah perubahan hakiki, yakni perubahan menuju penerapan Islam secara kafah.

Kedua, membina masyarakat sebagai objek dakwah yang perlu diedukasi secara menyeluruh, khususnya bagi para perempuaa. Tujuannya, agar para perempuan memiliki  kesadaran dan kecerdasan dalam menentang kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Ketiga, melebur bersama umat dengan menjelaskan kerusakan kapitalisme demokrasi sebagai sistem rusak yang wajib ditinggalkan. Para perempuan harus memahami awal mula segala penderitaan mereka adalah tidak diterapkannya sistem Islam sebagai penjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan secara hakiki.

Khatimah

Umat harus optimis menjadikan Islam sebagai jalan perubahan hakiki. Taruhlah harapan dan masa depan itu untuk Islam. Kapitalisme sudah berada di ujung tanduk. Kalau bukan dengan Islam, dengan apa umat akan bangkit? Jika tidak dengan Islam, dengan apa mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi perempuan dan generasi? [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *