Permudah Regulasi demi Investasi, Ruang Hidup Perempuan dan Anak Lestari?

Permudah Regulasi demi Investasi, Ruang Hidup Perempuan dan Anak Lestari?

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Oktober 2023, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bersama para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan arahan, salah satunya menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. (RRI, 31-10-2023).

Ia menyebut bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan Indonesia ialah negara yang ramah investasi. Oleh karenanya, butuh adanya regulasi yang memudahkan investasi. Diterbitkanlah sejumlah UU dan kebijakan untuk memudahkan investor. Bahkan, pemerintah merevisi 74 UU yang dipandang menghambat investasi, revisi tersebut tertuang dalam Omnibus Law. Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala BPN Sofyan Djalil pernah mengatakan, adanya Omnibus Law bisa menggeliatkan industri properti.

Pemerintah meyakini bahwa sektor properti berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun saat ini, pengembang menempuh proses perizinan yang lama dalam membuat perumahan. Alhasil, perlu penyempurnaan sistem perizinan online (single submission). Untuk itu, pemerintah mempermudah izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha melalui penerbitan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penghambat Ekosistem Investasi

Tumpang tindih pengaturan penataan ruang disinyalir sebagai salah satu penyebab permasalahan terhambatnya ekosistem investasi, kegiatan berusaha, juga penciptaan lapangan kerja. Menurut Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki, ada tiga prasyarat hulu perizinan, yakni, prasyarat dasar, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan yang dikenal izin lingkungan dari AMDAL, dan persetujuan bangunan gedung. (Bisnis[dot]com).

Dengan demikian, untuk yang akan datang tidak diperlukan lagi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan untuk pemanfaatan ruang, tidak akan ada lagi keterangan rencana kota dan izin lokasi karena semua akan digabung dan dilebur menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Tersebab pemerintah jorjoran melahirkan berbagai regulasi agar investasi berjalan lancar, dapat dipastikan bahwa masyarakat sebagai pemilik lahan akan mudah tergusur atau nama lainnya “direlokasi”.

Jika demikian halnya, bagaimana kondisi perempuan dan anak sebagai bagian dari masyarakat? Jawabannya, ruang hidup perempuan dan anak akan terampas karena pembangunan atas nama investasi.

Memberi kemudahan perizinan untuk investasi pun sama halnya dengan memfasilitasi pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan besar. Sedangkan kerugian akan ada pada pihak masyarakat dan membuat mereka inward looking (bergulat pada kepentingan diri). Hal ini bisa menciptakan sifat individualistis di tengah masyarakat dan berada dalam krisis level rendah. Alhasil, memudahkan investasi akhirnya justru mempersulit terwujudnya kesejahteraan bagi perempuan dan anak

Akankah Perempuan dan Anak Lestari?

Kebijakan yang diterapkan penguasa dan jajarannya memang sungguh aneh, tetapi nyata. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk memudahkan regulasi untuk investasi, tetapi pada akhirnya mengorbankan kebutuhan perempuan dan anak. Sedangkan mereka tergolong the vulnerable people (orang-orang yang rentan), termasuk tidak memiliki kendali atas lahan. Kalau kebutuhan dasar—termasuk lahan—tidak bisa terpenuhi, bagaimana mereka bisa hidup tenang serta bertumbuh dan berkembang? Hak mendasar mereka atas ruang hidup jelas-jelas telah terampas.

Inilah gambaran nyata bahwa kemudahan regulasi merupakan satu keniscayaan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa tersandera oleh kepentingan pemilik modal akibat sistem politik yang berbiaya tinggi. Negara hanya regulator, abai atas perannya sebagai pelindung rakyat.

Alhasil, tidak ada istilah “lestari” bagi ruang hidup perempuan dan anak. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat investasi, justru yang terjadi banyak ruang dan lahan dipersiapkan untuk para investor, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Alangkah malangnya kondisi perempuan dan anak, padahal perempuan adalah kehormatan yang harus dilindungi karena peran utamanya sebagai ibu dan pendidik generasi. Perempuanlah kendali peradaban dan penentu kualitas generasi. Dalam Islam, mereka merupakan kalangan yang pertama kali mendapat perlindungan dan jaminan kebutuhan pokok dari wali mereka, termasuk menjadi tanggung jawab negara.

Negara Islam sebagai Raa’in dan Junnah

Islam akan mewajibkan negara (melalui aparaturnya) untuk melakukan fungsi riayah (mengurusi) dan sebagai junnah (pelindung) masyarakat. Mereka membuka dialog, mendengarkan berbagai keluhan rakyat, kemudian menyelesaikannya.

Para pemimpin Islam di setiap jenjang kekuasaan betul-betul menguasai persoalan masyarakat yang dipimpinnya. Menguasai data kemiskinan, misalnya, pembangunan yang dibutuhkan, serta lahan tempat tinggal mereka. Khalifah pun akan bisa menggerakkan para amil dalam mendistribusikan harta zakat, memenuhi kebutuhan pokok, dan memastikan keamanan tempat mereka hidup. Bukan seperti penguasa saat ini yang mengenjot investasi dan justru menyusahkan kehidupan rakyat sendiri.

Lalu, adakah pembangunan dalam Islam? Tentu ada, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang Rasulullah saw. lakukan saat hijrah, di Madinah bangkit suatu gerakan pembangunan yang sangat luas, bahkan menjadi industri bangunan yang mendapat perhatian kaum muslim.

Mengingat kaum Muhajirin membutuhkan tempat tinggal di Madinah, Rasul sebagai kepala negara menggariskan beberapa langkah dan menentukan beberapa distrik tempat mereka akan membangun rumah-rumahnya.

Ini membuktikan bahwa Rasul sebagai kepala negara mengelola secara langsung dalam penyediaan rumah layak huni untuk rakyatnya. Bukan hanya untuk rakyat miskin, tetapi siapa saja yang membutuhkan pembiayaan pembangunan perumahan berbasis baitulmal. Pemenuhan kebutuhan pokok ini dipenuhi negara bagi orang per orang, bukan kebutuhan komunal.

Masyarakat yang juga membutuhkan bantuan untuk merenovasi rumahnya yang tidak layak huni, akan dibantu negara tanpa harus berbelit-belit dalam pengurusannya. Demikian pula bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah (gelandangan), mereka dijamin negara agar bisa menempati rumah yang layak huni. Alhasi, tidak akan lagi ditemui rumah yang tidak layak huni maupun gelandangan (tunawisma) yang tidak terurusi.

Umar bin Usaid menyaksikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa sebelum Khalifah Umar wafat, masyarakatnya dalam kondisi makmur. Demikian sejahteranya sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat karena Khalifah Umar telah membuat mereka sejahtera. Tentu kesejahteraan itu diiringi dengan adanya rumah layak huni.

Khatimah

Sungguh, semua individu rakyat ada dalam tanggung jawab negara dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Begitu pula ruang hidup perempuan dan anak, dijamin oleh negara. Bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok, tetapi tempat mereka hidup (rumah dan lahan) akan difasilitasi oleh negara.

Pemimpin dalam sistem Islam paham betul bahwa kebutuhan dasar rakyat adalah kunci pertama sehatnya suatu peradaban, penentu dalam pembangunan manusia, dan pembuka kunci kualitas generasi peradaban secara berkelanjutan.

Rasulullah saw mengingatkan setiap pemimpin, “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari). Wallahualam. [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *