Lagi-Lagi Bocor, Negara Setengah Hati Melindungi Data

Lagi-Lagi Bocor, Negara Setengah Hati Melindungi Data

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Dugaan kebocoran data terjadi menjelang Pemilu 2024. Kali ini data pemilih yang kebocoran data yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjadi melalui peretasan. Peretas dengan identitas “Jimbo” mengeklaim memegang data pemilih KPU. “Jimbo” menawarkan data itu seharga Rp1,1 miliar di sebuah situs internet.

Data tersebut berupa nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor kartu tanda penduduk (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap (RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten) serta kodefikasi tempat pemungutan suara (TPS).

Tim CISSReC kemudian melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara acak melalui situs cek DPT milik KPU. Hasilnya adalah data yang muncul di situs tersebut sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas “Jimbo”. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sendiri menyatakan telah melakukan langkah forensik digital untuk menangani kasus kebocoran data KPU ini.

Peretasan data pemilih ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2022 lalu, peretas dengan identitas “Bjorka” juga mengeklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari situs KPU. Berulangnya kasus peretasan data penduduk membuat sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah pemerintah sahkan 2022 lalu. Selain menguak lemahnya sistem keamanan digital, fakta ini juga memunculkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi masyarakat.

Rawan Penyalahgunaan

Perkembangan teknologi telah mendisrupsi segala aktivitas masyarakat, termasuk dalam aspek perpolitikan. Data besar dan algoritma pun telah menjadi referensi dalam berbagai langkah strategis parpol, juga para politisi. Sebagai bagian terpenting dalam pemilihan lima tahunan, tentu saja data pemilih menjadi incaran siapa pun yang memiliki tujuan politis dalam kompetisi lima tahunan.

Pengalaman penyelenggaraan pemilu di banyak negara memperlihatkan perdebatan tidak-berkesudahan perihal data daftar pemilih. Di satu sisi daftar pemilih merupakan data terbuka, siapa pun bisa mengakses guna menjamin pelaksanaan pemilu yang fair dan akuntabel. Di sisi lain, data-data ini juga mengandung konten data pribadi yang tunduk pada sejumlah prinsip perlindungan data pribadi.

Meski Indonesia telah memiliki instrumen berupa UU PDP, nyatanya ini belum cukup. Berbagai kriminalitas berbasis digital dengan memanfaatkan data pengguna masih marak dan terus bermunculan. Bukan hanya dalam aspek politik, aspek ekonomi digital—terlebih dengan penggunaan berbagai aplikasi berbasis digital—menjadi PR tersendiri bagi negara dalam mewujudkan keamanan data.

Hal ini kian parah dengan atmosfer sistem hidup yang kapitalistik. Sistem ini telah memunculkan praktik-praktik penambangan dan penjualan data dengan target individu maupun kelompok. Sudah menjadi rahasia umum, jika dalam sistem yang kapitalistik ini, hadir para pialang data (broker data) yang menjalankan bisnisnya melalui penjualan data pribadi.

Dengan sistem yang telah terdigitalisasi ini, bukan tidak mungkin data pemilih menjadi incaran pihak-pihak yang memiliki kepentingan politis. Kasus Cambridge Analytica di Amerika Serikat adalah contoh fenomenal yang pernah terjadi. Apalagi iklim politik kapitalisme memberi ruang untuk memenangkan ritual lima tahunan meski dengan menghalalkan segala cara.

Negara, Perisai Keamanan Data

Sulitnya mewujudkan keamanan data saat ini pada dasarnya bersifat sistemis. Jika negara memahami besarnya potensi kriminalitas di balik pesatnya dunia digital, negara akan hadir mengurai permasalahan ini secara tuntas. “Hadir” di sini tidak bermakna sekadar merumuskan kebijakan, tetapi juga melakukan upaya preventif terhadap potensi penyalahgunaan data.

Negara harus menciptakan iklim yang kondusif agar setiap data digital milik individu tidak disalahgunakan oleh siapa pun, dengan tujuan apa pun. Data milik individu ini harus dikelola negara dalam artian menjaga keamanannya dengan perlindungan yang nyata. Hadirnya negara di dunia nyata untuk menjamin keamanan rakyat sama dengan tugas negara lakukan di dunia digital. Inilah hakikat fungsi negara sebagai perisai bagi rakyatnya.

Implementasi filosofi negara sebagai perisai inilah yang dapat mewujudkan terpenuhinya keamanan data. Negara wajib melakukan edukasi terkait hak milik individu dan umum. Jika data pribadi merupakan wewenang individu, data tersebut terlarang untuk diakses secara umum, terkecuali negara yang diamanahi untuk mengelola data masyarakat melalui organ-organnya dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan rakyat. Agar data digital aman, negara wajib berinovasi dan mengerahkan para ahli untuk melakukan proteksi data.

Di sisi lain, negara harus memastikan keamanan data rakyat dengan menerapkan sistem sanksi yang memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan peretasan maupun pencurian data. Apalagi melakukan jual beli data yang notabene merupakan pelanggaran atas hak milik seseorang. Syariat Islam sendiri mengidentikkan perampasan hak milik individu sebagai satu tindak kriminal. Negara dapat menjatuhkan sanksi berupa penjara hingga hukuman mati sesuai ijtihad khalifah.

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa: 29).

Benar bahwa hari ini ada kebijakan yang pemerintah rumuskan. Ada juga sanksi di dalam kebijakan tersebut. Hanya saja, kontrol terbesar bagi siapa pun yang berniat melakukan pengambilan hak—seperti pencurian data—ini tidak lain adalah ketakwaan pada individu. Sayang, sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan membangun pemikiran yang menjauhkan pengawasan Allah terhadap perbuatan manusia. Wajar jika kejahatan di dunia siber seakan tidak pernah padam.

Di sinilah pentingnya mewujudkan keamanan data dengan mengintegrasikan keimanan terhadap Allah Taala. Inilah yang tidak kita temukan di sistem sekuler kapitalistik hari ini. Selama atmosfer keimanan tidak hadir di tengah masyarakat, kebocoran data digital akan terus terjadi. Sistem sekuler kapitalisme hari ini sesungguhnya telah menampakkan bukti betapa negara setengah hati melindungi data digital masyarakat. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *