Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Hari perhelatan pesta demokrasi kian dekat. Para politisi makin sibuk “merias diri”. Aneka “alat rias” dikerahkan dengan dana ratusan miliar atau bahkan hingga triliun rupiah. Semuanya demi mengerek elektabilitas hingga sampai ke singgasana kekuasaan.
Tidak heran, banyak bisnis berputar di kisaran demokrasi, semua demi “merias” wajah para politisi dengan riasan tebal agar tampak mulus sempurna tanpa noda. Beberapa bisnis itu sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia (29-11-2023) adalah sebagai berikut.
1. Usaha konveksi kaos dan sablon.
2. Usaha percetakan bendera, baliho, poster, dan spanduk.
3. Jasa desain grafis untuk menyasar generasi muda, yaitu zilenial.
4. Jasa fotografi dan videografi untuk pembentukan citra di masyarakat.
5. Penyanyi dangdut sebagai hiburan saat kampanye.
6. Perlengkapan panggung, tenda, dan sound system.
7. Penyelenggara acara atau event organizer berbagai pertemuan maupun kampanye.
8. Agensi media sosial untuk kampanye di media sosial.
9. Influencer agar kampanye memiliki jangkauan yang lebih luas.
10. Agen trending topic.
11. Jasa iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas serta menjangkau calon pemilih yang lebih luas.
12. Jasa sewa mobil untuk mengangkut massa simpatisan dan pendukung untuk bergerak menuju tempat kampanye.
13. Bisnis katering
14. Jasa penjualan aksesori dan suvenir bertema politik seperti pin, gelang, topi, dan lainnya.
15. Jasa penjual paket sembako.
Selain daftar ini, masih ada jasa lainnya yang terlibat seperti konsultan komunikasi politik.
Menutup Bopeng Demokrasi
Panjangnya daftar bisnis “rias” politisi dan besarnya perputaran uang di dalamnya menunjukkan bahwa butuh usaha yang sangat besar bagi politisi untuk memermak citra dirinya. “Wajah” mereka yang asli penuh “bopeng” sehingga butuh ditutupi dengan riasan tebal untuk menghadirkan wajah baru yang disukai rakyat.
Jika tampak “wajah” aslinya yang korup, zalim, oportunistis, anti-Islam, dll., rakyat tidak akan mau memilih mereka. Oleh karenanya, “wajah penuh bopeng” ini harus ditutup dengan riasan pencitraan sehingga menghasilkan “wajah baru” yang seolah merakyat, adil, jujur, dan islami.
Rakyat bisa saja tertipu dengan pencitraan demokrasi ini. Mereka mengira bahwa para politisi benar-benar peduli nasib wong cilik sebagaimana janji kampanyenya, lantas rakyat memilih dengan segenap harapan perubahan. Akan tetapi, ternyata janji kampanye itu menguap seiring terpilihnya sang politisi menjadi penguasa. Setelah menjabat, politisi itu sibuk melakukan banyak hal, kecuali mengurusi rakyatnya. Rakyat pun kecewa karena termakan janji palsu.
Setelah lima tahun berkuasa, pemilu berikutnya datang lagi, rakyat pun memiliki hak memilih lagi. Para politisi pun datang dengan “alat rias” lagi. Riasan tebal kembali menutupi wajah aslinya yang penuh bopeng. Rakyat pun tertipu lagi dan memilihnya lagi.
Pola ini terus berulang di dalam demokrasi. Para politisi melakukan kebohongan berulang demi memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Rakyat pun terus dibohongi lagi dan lagi. Meski sudah dizalimi, kekayaan alamnya dijual ke para kapitalis, hak-haknya dikebiri, uangnya dikorupsi, rakyat masih saja percaya pada politisi, lalu mencoblos lagi dan lagi. Demikian terus terjadi.
Kapankah siklus ini akan berakhir? Hal ini hanya akan berakhir jika rakyat bersikap kritis dengan tidak lagi memberikan kekuasaannya pada politisi pembohong. Namun, keberadaan politisi pembohong adalah suatu hal yang dilumrahkan dalam demokrasi karena sistem ini tegak di atas asas sekularisme yang menihilkan peran agama dalam politik.
Di dalam bukunya berjudul Political Hypocrisy: The Mask of Power from Hobbes to Orwell and Beyond, David Runciman menyatakan bahwa kemunafikan adalah sifat yang melekat dengan politik. Ia juga menyampaikan pertanyaan retorik, “Hipokrit seperti apa yang akan Anda pilih untuk pemilihan selanjutnya?”
Plato di dalam Republic bahkan melumrahkan kebohongan dengan menelurkan gagasan noble lie ‘kebohongan mulia’, yaitu kebohongan yang sengaja disebarkan politisi untuk menjaga harmoni sosial atau untuk menjalankan agenda tertentu. Menurutnya, noble lie ini diperbolehkan.
Berdasarkan atas filsafat politik ini, para politisi demokrasi mendasarkan aktivitasnya. Mereka akan menempuh segala kebohongan, termasuk dengan mengerahkan sumber dayanya demi meraih kekuasaan. Jadilah bisnis “rias” politisi laris manis bak kacang goreng pada musim pemilu.
Nantinya, setelah terpilih, para politisi itu akan mencari ganti atas dana yang dia keluarkan untuk kampanye yang tentu saja tidak akan cukup dari gaji yang dia peroleh. Akhirnya, korupsi menjadi “jalan ninja” untuk balik modal kampanye. Rakyat hanya bisa gigit jari melihat negaranya dipenuhi tikus berdasi di mana-mana. Sungguh ngeri!
Politik Islam, Sistem Ilahi
Politik penuh kebohongan dan pencitraan ini tidak terjadi dalam sistem Islam sebab politik Islam tegak di atas asas akidah Islam. Allah berfirman di dalam QS Al-Ahzab: 70, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”
Setiap perkataan manusia, termasuk politisi, akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. pada yaumulhisab. Dengan demikian, tidak ada kebohongan yang mulia, kebohongan adalah perbuatan tercela. Hanya ada tiga perkara yang membolehkan berbohong.
Ibnu Syihab berkata, “Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada tiga perkara: peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami (dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga).” (HR Bukhari no. 2692 dan Muslim no. 2605).
Mekanisme pemilihan pemimpin dalam Khilafah Islamiah juga tidak memungkinkan politisi menutupi “wajah bopengnya” dengan “riasan” pencitraan. Hal ini karena salah satu syarat seorang penguasa dalam Islam adalah adil, yaitu bahwa ia taat syariat. Adapun ketaatan atau ketakwaan merupakan akumulasi jejak rekam amal seseorang sejak ia balig hingga hari ia mencalonkan diri menjadi penguasa.
Dengan demikian, untuk mengetahui keadilan calon penguasa dalam Khilafah, cukup dengan melihat jejak rekamnya selama hidup. Orang-orang di circle-nya akan memberikan kesaksian tentang sang calon penguasa itu terkait keadilannya ataukah kefasikannya. Orang yang fasik, yaitu gemar bermaksiat, dianggap tidak memenuhi syarat adil. Metode yang dilakukan akan mirip dengan konsep jarh wa ta’dil dalam penilaian rawi hadis. Dengan demikian, al-kadzab, yaitu orang yang gemar berbohong, tidak layak menjadi penguasa.
Oleh karenanya, tidak ada pencitraan dalam suksesi kepemimpinan Khilafah. Juga tidak dibutuhkan jasa “rias” politik untuk meningkatkan elektabilitas. Penguasa yang terpilih benar-benar murni karena merupakan orang yang memenuhi syarat kelayakan, di antaranya adalah adil dan mampu. Tidak ada pencitraan, tidak ada tipu-tipu.
Akibatnya, rakyat senang karena mendapatkan pemimpin yang adil. Keadilan penguasa Khilafah tampak dalam komitmen dia menerapkan Islam kafah dalam semua aspek kehidupan. Hasilnya adalah pemerintahan yang tidak hanya bersih, tetapi juga berkah dan mendapatkan rida Allah Swt. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Masyaalloh kemuliaan dunia akhirat saat kita mengambil islam kaffah