Boleh Mengkritik Jika Bayar Pajak, Galak Memalak Publik

Boleh Mengkritik Jika Bayar Pajak, Galak Memalak Publik

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Staf khusus Menkeu Yustinius Prastowo dengan penuh percaya diri mengatakan, “Silakan mengkritik sekencang mungkin, yang penting sudah bayar pajak.” Kalimat tersebut menegaskan kepada publik agar tidak banyak mengomentari kebijakan pemerintah sebelum membayar pajak sebagai kewajiban masyarakat yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Prastowo, negara demokrasi hebat karena masyarakat dapat mengkritik pemerintah meskipun diberikan fasilitas maupun insentif. Jadi, makin besar pajak yang dibayar, tidak menjadi masalah jika makin keras masyarakat mengkritik pemerintah. (Tempo, 22-11-2023).

Mengapa staf khusus Menkeu mengeluarkan pernyataan tersebut? Pasalnya, netizen di media sosial kerap kali memberikan kritikan kepada Menkeu Sri Mulyani dengan menuliskan kalimat, “Apa-apa dipajakin.” Kemudian Sri Mulyani menanggapi kritikan dengan mengatakan bahwa insentif pajak terbesar dinikmati masyarakat rumah tangga.

Namun, benarkah insentif pajak dinikmati masyarakat rumah tangga? Ataukah dinikmati para pejabat yang berada dalam instansi terkait? Beberapa kali KPK menyeret para pejabat yang berada di bawah kepemimpinan Menkeu akibat korupsi. Sudah menjadi rahasia umum, pajak yang telah dibayar rakyat, ternyata dikorupsi.

Kebocoran Pajak di Indonesia

Publik wajib mengetahui bahwa dalam sistem kapitalisme saat ini, pajak mencapai 80—90%. Artinya, hampir sebagian besar pembangunan negara berasal dari pajak. Pertanyaannya, ke mana kekayaan alam kita, minyak, batu bara, kelapa sawit, dan lain-lain?

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Abdullah Hehamahua mengatakan, oligarki telah menguasai semua bidang yang ada di dalam negeri. Sementara itu, pemerintah selalu bangga dengan ekspor yang naik, baik batu bara, kelapa sawit, dan lainnya. Oligarki melakukan ekspor, pemerintah hanya mendapat pajak, tetapi hasilnya dinikmati oligarki dan uangnya disimpan di luar negeri. (Mediaumat).

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan pernah mengungkapkan terjadi kebocoran pengeluaran dan pemasukan pajak di Indonesia. Dampak kebocoran tersebut dirasakan oleh masyarakat, misalnya tidak ada lagi subsidi untuk uang sekolah dan rakyat dibebani iuran BPJS dalam kesehatan. Begitu pula dengan BBM dan listrik yang juga tidak disubsidi pemerintah.

Kemiskinan dalam era kepemimpinan Jokowi makin meningkat dan subsidi pun dihilangkan. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam kebijakan fiskal. Ditambah lagi, memalak rakyat dengan berbagai pajak, padahal negeri ini bisa sejahtera tanpa mencekik publik dengan pajak. Kini, mengkritik pun baru bisa dilakukan jika membayar pajak. Ungkapan ngawur yang tidak semestinya diucapkan pejabat negara.

Boleh Mengkritik Jika Bayar Pajak

Sejak terkuak berbagai korupsi yang terjadi di Kemenkeu, apalagi kasus anak seorang pejabat dirjen pajak yang mengonfirmasikan gaya hidup hedonisme, terungkap pula kekayaan yang dimiliki pejabat tersebut. Distrust (tidak percaya-red.) kepada pemerintah makin meluas di tengah masyarakat.

Tampaknya benar apa yang disampaikan oleh Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhie M. Massardi bahwa negara yang membungkam kritik, pasti korupsinya besar. Ia menambahkan, pembungkaman lazimnya paralel dengan korupsi.

Bukankah kritik merupakan masukan yang bersifat menyelamatkan? Kritik juga sebagai bentuk [muhasabah] kepada para penguasa dan pejabat publik atas kebijakan dan kinerja mereka. Saat harga beras meroket, beberapa harga bahan pokok juga melangit. Terlebih, daya beli masyarakat rendah, sedangkan berbagai pajak dibebankan kepada mereka. Tidak berlebihan jika masyarakat berkata, “Apa-apa dipajakin.”

Apalagi banyak pejabat publik yang melakukan korupsi secara ugal-ugalan. Menyerahkan penguasaan kekayaan alam kepada swasta, terutama asing. Jika masyarakat diminta diam tidak memberikan kritikan, makin langgenglah pejabat yang menyimpang dan memiskinkan masyarakat.

Demokrasi tidak hebat karena memperbolehkan masyarakat mengkritik, meskipun pemerintah memberikan fasilitas dan insentif. Sebabnya, telah menjadi kewajiban negara menjamin pemenuhan rakyat berupa fasilitas dan insentif. Namun sejatinya, demokrasi bobrok karena gagal menyejahterakan, bahkan membiarkan pemalakan terhadap rakyat atas nama pajak.

Galak Memalak Publik

Publik telah mengetahui bahwa APBN dalam sistem kapitalisme, mayoritas pendapatannya dari pajak. Pajak diklaim pemerintah bisa memakmurkan masyarakat, padahal justru menunjukkan kepada publik bahwa negara menyerahkan (memakmurkan masyarakat) kepada kemampuan pribadi. Berlaku prinsip survival of the fittest, yang paling kuat harus bertahan hidup.

Pajak digunakan untuk menggaji dan menjamin keberlangsungan pemerintahan. Pajak juga memberikan kompensasi sosial. Ini karena jika telah membayar pajak dianggap telah berkontribusi untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya, padahal hal itu merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya, bukan rakyat.

Namun, aparat pemerintah tampak sangat galak mengulik begitu rupa berbagai item yang dipajaki di tengah masyarakat. Bahkan, saat masyarakat—sebagai objek pajak— sedang terjepit dalam kesulitan ekonomi, justru pajak terus meningkat. Pemerintah yang gemar memungut pajak ini layak disebut pemerintahan jibayah (pemalak). Sebaliknya, pemerintahan yang baik itu seharusnya melakukan ri’ayah (melayani).

Jika pemerintah mengelola sumber daya alam yang melimpah dengan amanah, negara bisa sejahtera tanpa perlu adanya pungutan pajak kepada rakyat. Namun, pemerintah tidak mengambil sikap dan kebijakan yang demikian, melainkan memberikan pengelolaan SDA kepada oligarki untuk menguntungkan mereka sendiri. Sementara itu, berbagai pembiayaan dibebankan kepada rakyat lewat pajak.

Khilafah Terbuka atas Kritikan

Dalam Khilafah, tidak ada syarat dan ketentuan berlaku jika masyarakat hendak mengkritik penguasa dan pejabat publik. Justru Islam mewajibkan muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa) karena menjadi hak penguasa dan kewajiban rakyat. Kedua belah pihak sama-sama membutuhkannya.

Penguasa menjalankan kekuasaan diiringi rasa khawatir tidak mampu menunaikan amanahnya apabila tidak dikritik. Rakyat mengharapkan kemuliaan dengan menasihati penguasa, bukan untuk menjatuhkan pribadinya sebagai penguasa atau menjatuhkan kepemimpinannya.

Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sang khalifah baru saja pulang ke rumahnya setelah mengurus pemakaman jenazah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia lalu dihampiri oleh anaknya, Abdul Malik bin Umar, yang bertanya, “Wahai Amirulmukminin, apakah gerangan yang mendorong Anda membaringkan diri di siang hari seperti ini?”

Umar bin Abdul Aziz tersentak dan kaget saat sang putra memanggilnya dengan sebutan Amirulmukminin, bukan Ayah. Umar menjawab, “Aku letih dan membutuhkan istirahat sejenak.” Anaknya menanggapi dengan mengatakan, “Pantaskah Anda beristirahat, padahal masih banyak rakyat yang teraniaya?”. Umar berkata, “Wahai Anakku, semalam suntuk aku menjaga pamanmu. Nanti usai zuhur aku akan mengembalikan hak-hak orang yang teraniaya.”

Anaknya berkata, “Wahai Amirulmukminin, siapakah yang dapat menjamin Anda hidup sampai zuhur jika Allah menakdirkanmu mati sekarang?” Mendengar ucapan tersebut, Umar makin terperangah, ia meminta anaknya mendekat, dan diciumlah anaknya.

Umar mengatakan, “Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku anak yang telah membuatku menegakkan agama.” Kemudian Umar menyampaikan kepada pejabatnya agar mengumumkan kepada seluruh rakyat, “Barang siapa yang merasa terzalimi, hendaknya mengadukan nasibnya kepada Khalifah.”

Khatimah

Demokrasi memang tidak menjamin kebebasan berpendapat seperti yang digaungkan ke seantero dunia. Justru kebebasan terpasung dan terbelenggu di tangan rezim paranoid. Tidakkah hal ini membuka mata kita untuk mencampakkan sistem bobrok ini?

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus.” (QS Al-Isra: 9).

Oleh karenanya, kembalilah kepada Al-Qur’an, kembalilah kepada Islam hingga terwujud kepemimpinan yang bijaksana, tidak melarang kritikan, juga tidak memalak rakyat dengan pajak. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *