Dana IKN Terus Dilanjutkan, Emang Boleh Seawet Itu?

Dana IKN Terus Dilanjutkan, Emang Boleh Seawet Itu?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Dana IKN terus berlanjut. Hingga 2024 mendatang, pemerintah akan mengalokasikan Rp60,99 triliun untuk membangun infrastruktur dasar. September lalu, para penggawa bisnis Taipan siap menginvestasikan dana Rp20 triliun untuk IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menawarkan 300 paket investasi senilai Rp38,68 triliun. Proyek IKN memang kental dengan spirit kapitalisme. Tidak perlu heran. Sejak awal, hampir 70% skema dana IKN memang bersumber dari investasi swasta.

Awet

Diakui atau tidak, proyek IKN ini tampak lahir dari ambisi penguasa yang menginginkan ibu kota negara berpindah dari Jakarta ke tempat lain. Proyek ini pun bergulir dengan sangat cepat, mulai dari RUU-nya hingga pengerjaannya. Meski diwarnai pro dan kontra, IKN tetap berlanjut, padahal sudah jamak kita ketahui kalau proyek ini tidak lebih sekadar bancakan oligarki kapitalis.

Masa pengerjaan proyek IKN juga tidak main-main, yakni dari 2022—2045 yang terprogram dalam lima tahapan, Jika dikalkulasi, butuh 23 tahun bagi rakyat Indonesia untuk memiliki ibu kota baru. Emang boleh seawet ini?

Mengingat masa pembangunannya mencapai puluhan tahun, investor serasa diberi “angin surga” karena mereka leluasa berinvestasi sebanyak-banyaknya.

Catatan Penting

Menanggapi proyek IKN yang masa pembangunannya panjang dan awet, ada tiga catatan penting yang perlu kita waspadai.

Pertama, proyek IKN adalah proyek pemborosan. Belum genap dua tahun, proyek ini sudah menghabiskan dana puluhan triliun. Pada masa mendatang, tentu akan banyak dana yang perlu diguyur untuk pembangunan IKN, padahal problem negeri ini sangat banyak.

Sangat disayangkan jika APBN negara turut menyumbang dalam proyek ini. Bukankah 20% APBN yang dialokasikan untuk IKN akan lebih berguna untuk pembangunan infrastruktur publik yang lebih urgen? Seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan untuk penduduk miskin, dan sarana publik lainnya.

Kedua, proyek IKN adalah proyek jualan investasi di atas tanah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, penguasa memberikan insentif berupa HGU yang bisa diperpanjang hingga 190 tahun dan HGB bagi investor selama 95 tahun. Tanah memang milik sendiri, tetapi infrastrukturnya milik swasta. Kalau sudah begini, apa bedanya dengan sewa rumah? Ada harga jika mau menempatinya. Dari populasi 1,95 juta penduduk yang mau pindah ibu kota, yakin semuanya bakal gratis? Jika mengikuti paradigma kapitalisme, jelas no free lunch.

Ketiga, proyek IKN adalah bentuk nyata penjajahan kapitalisme. Dirancang penguasa, diamini pengusaha, dan disahkan melalui undang-undang. Sungguh paket komplit untuk imperialisme.

Mungkinkah proyek IKN dengan lima tahapan pembangunan yang ditempuh selama 23 tahun ini berjalan sesuai harapan? Bagi kapitalis mungkin iya, tetapi belum tentu bagi rakyat Indonesia. Ini karena, maaf saja, dominasi swasta terlalu kentara dalam proyek ini. Lalu bagaimana pandangan Islam?

Perspektif Islam

Dalam menyikapi proyek-proyek “wah” seperti IKN, Islam tidak akan memberlakukan kebijakan yang tidak urgen. Semua pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serta mempermudah rakyat untuk menikmatinya.

Negara akan berfokus pada pengurusan kemaslahatan yang lebih penting, seperti penyediaan sarana publik, layanan kesehatan, pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, pemberian bantuan ekonomi, pendistribusian kebutuhan pokok secara adil dan merata, dan kemudahan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Infrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua orang, seperti air bersih, listrik, dan sejenisnya. Begitu juga termasuk fasilitas umum yang tidak mungkin dimonopoli oleh individu, seperti jalan raya, laut, udara, dan sejenisnya. Semuanya ini merupakan bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan oleh seluruh manusia dan negara wajib menyediakannya secara gratis tanpa dipungut biaya.

Dalam pembiayaan infrastruktur, negara dapat memproteksi beberapa harta milik umum seperti minyak, gas, dan tambang. Pengeluarannya bisa dikhususkan untuk membiayai infrastruktur yang dibutuhkan. Rasulullah ﷺ pernah memproteksi tanah an-naqi’ menjadi tempat menggembala kuda.

Negara juga dapat menarik dharibah (pajak) untuk pembiayaan infrastruktur. Strategi ini hanya boleh dilakukan ketika kas Baitulmal benar-benar kosong. Itu pun hanya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana vital, dan hanya diambil dari kaum muslim, laki-laki, dan mampu, selainnya tidak.

Mengenai pinjaman atau utang luar negeri, syariat melarangnya. Selain mengandung riba yang jelas keharamannya, utang luar negeri merupakan ancaman dan alat penjajahan ekonomi bagi negeri Islam. Dengan utang, negara kreditur akan mudah menyetir dan mengendalikan negara debitur.

Dengan demikian, pada hakikatnya, kepemimpinan adalah melayani. Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki visi misi pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan visi misi pelayanan untuk korporat, swasta, atau asing. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *