Refleksi Hari Kesehatan Nasional, Jauh Panggang dari Api

Refleksi Hari Kesehatan Nasional, Jauh Panggang dari Api

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN). HKN 2023 mengusung tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”. Mampukah tema kali ini membawa kesehatan Indonesia lebih maju dan berkualitas?

Antara Realitas dan Harapan

Tidak ada satu pun di dunia ini orang yang ingin sakit. Setiap negara pasti ingin rakyatnya hidup sehat dan pelayanan kesehatannya terjamin. Alhasil, peringatan HKN selayaknya memberi banyak refleksi dan evaluasi agar transformasi kesehatan tidak terdengar seperti slogan tanpa makna.

Begitu pula dengan Indonesia Maju, jangan sekadar narasi tanpa aksi. Ibarat jauh panggang dari api, terdapat banyak persoalan kesehatan yang belum tuntas dan masih menjadi PR besar hingga saat ini.

Pertama, kualitas SDM Indonesia. Merujuk pada standar WHO, yakni setiap 1.000 penduduk tersedia satu orang dokter, maka Indonesia membutuhkan setidaknya 275.000 dokter dengan asumsi jumlah penduduk saat ini sekitar 275 juta jiwa. Menurut data Kementerian Kesehatan yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022, jumlah dokter di Indonesia mencapai 176.110 orang. Angka tersebut merupakan gabungan dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Meski jumlah dokter meningkat 60%, hal itu belum mengubah fakta Indonesia masih kekurangan dokter. Untuk menutupi kekurangan ini, pemerintah meluncurkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) dalam rangka pemerataan SDM kesehatan. Program ini diharapkan mampu memberikan akses seluas-luasnya kepada lulusan SMA/sederajat yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang ingin mengabdi di bidang kesehatan.

Meski program tersebut berjalan, hal ini tidak memungkiri fakta bahwa biaya sekolah kesehatan memang dikenal mahal dan belum mampu terjangkau masyarakat akar rumput. Belum lagi kemiskinan yang terus membayangi kehidupan ekonomi masyarakat. Mereka yang mampu secara finansial dan mumpuni kecerdasannya, mungkin memiliki kesempatan menggapai pendidikan kesehatan hingga perguruan tinggi.

Akan tetapi, bagaimana yang tidak memiliki kemampuan keduanya? Apakah mereka tidak memiliki hak yang sama? Inilah yang mestinya menjadi perhatian utama dalam membahas SDM kesehatan. Harusnya seluruh rakyat dapat mengenyam pendidikan secara merata. Sayangnya, sistem pendidikan ala kapitalisme sulit mewujudkannya sebab sektor pendidikan sudah dikapitalisasi. Makin ke sini, biaya pendidikan kesehatan kian tinggi.

Saat ini, jumlah SDM kesehatan di Indonesia mencapai 1.182.024 orang, terdiri dari 73,13% tenaga kesehatan dan 26,87% tenaga penunjang kesehatan. Tentu saja jumlah ini masih jauh dari tersedianya kebutuhan tenaga kesehatan. Belum lagi jika kita dihadapkan dengan distribusi dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia yang belum merata hingga menjangkau pelosok desa. Melihat realitas ini, SDM kesehatan masih banyak PR-nya.

Kedua, transformasi kesehatan harusnya dimulai dari kualitas pelayanan kesehatan. Contoh indikator paling mudah dalam menilai layanan kesehatan hari ini adalah BPJS Kesehatan. Karut-marut mewarnai perjalanan BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang mengomersialisasi kesehatan seperti bisnis.

“Anda bayar berapa, sebanyak itulah kami melayani kesehatan Anda,” seperti itulah fakta BPJS Kesehatan. Masyarakat diharuskan membayar sejumlah premi, tetapi pelayanan yang diberikan sangat minimalis dan sebisanya atau ala kadarnya. Sedangkan layanan kesehatan adalah kebutuhan asasi publik. Tidak semestinya negara melakukan pelayanan kesehatan kepada rakyat dengan prinsip profit oriented.

Apa yang mau ditransformasi jika layanan kesehatan di negeri ini masih menjadi hal langka dan sulit terjangkau? Layanan kesehatan seharusnya diberikan secara gratis atau setidaknya berbiaya murah. Namun, paradigma kapitalisme enggan menerapkan pelayanan gratis, seperti adagiumnya, “Tidak ada makan siang gratis.”

Ketiga, transformasi kesehatan harusnya mengarah pada terselesaikannya persoalan dasar kesehatan, yakni jaminan kesehatan negara kepada rakyat, seperti infrastruktur memadai, layanan kesehatan gratis, serta pemenuhan kebutuhan pokok sehingga tidak ada masalah stunting, gizi buruk atau dampak negatif akibat ekonomi yang tidak sejahtera, Bukan malah tersibukkan pada persoalan cabang seperti ekosistem digital kesehatan. Digitalisasi kesehatan memang penting pada era digital. Namun, alangkah baiknya negara memprioritaskan jaminan kesehatan dahulu sebelum bicara digitalisasi.

Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mengakses kesehatan secara digital? Sebagai contoh, masyarakat pelosok desa tentu lebih membutuhkan puskesmas, klinik, atau rumah sakit dan tenaga kesehatan yang lokasinya dekat dengan rumah mereka ketimbang konsultasi dengan dokter secara online.

Jaminan Kesehatan dalam Islam

Dalam Islam, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Negara wajib memenuhinya tanpa kompensasi. Kebutuhan pokok ini akan menjadi perhatian utama. Kesehatan merupakan salah satu layanan yang wajib dipenuhi negara kepada rakyatnya. Ada lima prinsip jaminan kesehatan dalam Islam.

Pertama, negara wajib menjamin kesehatan rakyat. Artinya negara bertanggung jawab penuh memberi jaminan seluruhnya untuk rakyat. Negara tidak akan memungut biaya pada perkara yang sudah disebut dengan “jaminan”.

Kedua, kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi rakyat. Oleh karenanya, layanan yang diberikan haruslah semaksimal dan seoptimal mungkin karena hal itu merupakan kewajiban negara sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan hak warga negara mendapat kesehatan layak.

Ketiga, negara wajib memberi pelayanan, ketersediaan alat, hingga sistem gaji yang memadai pada tenaga kesehatan. Pelaksanaan layanan kesehatan adalah tanggung jawab negara. Ini karena sejatinya negaralah yang memiliki kendali penuh atas pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan rakyat.

Ada empat prinsip layanan kesehatan dalam negara Khilafah, yakni universal, artinya semua warga negara berhak mendapat layanan kesehatan; masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan tanpa terhalangi kondisi geografis atau lokasi pelayanan kesehatan yang jauh; bebas biaya, yang berarti setiap warga berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya; dan pelayanan mengikuti kebutuhan medis dan selalu tersedia.

Keempat, pembiayaan sektor kesehatan. Semua pembiayaan di sektor ini bersumber dari pos-pos pendapatan negara, seperti hasil hutan, barang tambang, harta ganimah, fai, kharaj, jizyah, ‘usyur, dan pengelolaan harta milik negara lainnya.

Kelima, kendali mutu sistem kesehatan berpedoman pada tiga strategi, yakni administrasi yang sederhana, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh individu yang kapabel.

Khatimah

Transformasi kesehatan harusnya merujuk pada penerapan sistem kesehatan pada masa Islam. Rasulullah ﷺ pernah menerapkan layanan kesehatan gratis ketika rombongan dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah ﷺ selaku kepala negara lalu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitulmal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh.

Khalifah Umar selaku Khalifah juga telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, 2/143). Sistem kesehatan gratis dan berkualitas memang hanya mampu terwujud dalam sistem Khilafah, bukan kapitalisme. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *