Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat melakukan kerja sama di bidang pengembangan energi dan mineral berkelanjutan. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara sirkuler (desk to desk), antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa penandatanganan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kerja sama energi dan mineral berkelanjutan dan melengkapi kerja sama energi yang sudah existing antara Kementerian ESDM RI dengan Kementerian Energi Amerika Serikat dan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat.
Kerja sama dengan US Department of States ini akan memayungi program Energy Resources Governance Initiatives (ERGI) dan Clean Energy Demand Initiative (CEDI) yang merupakan inisiatif Amerika Serikat untuk membantu Indonesia terkait tata kelola mineral berkelanjutan dengan berbagai topik mencakup pertambangan dan geologi, pasokan keamanan dan ketahanan jaringan listrik, energi terbarukan, energi bersih dan transisi energi termasuk teknologinya, bahan bakar nabati (BBN) dan produk terkait, serta bidang lainnya sesuai kesepakatan bersama.
Tidak Apple to Apple
Kerja sama Indonesia dengan negara adidaya tentu berbeda dari sisi kedudukan negara, juga maksud dan tujuan dari kerja sama tersebut. Mari kita melihat posisi Indonesia terlebih dahulu. Dari pola hubungan internasionalnya, Indonesia yang menganut politik bebas aktif ini lebih banyak terikat dengan kepentingan negara lainnya.
Bukan hanya itu, berbagai kebijakan yang hadir dalam mengelola politik dalam negerinya pun tidak sedikit yang pro terhadap asing dan aseng. Tidak berlebihan jika kedudukan Indonesia dalam kancah internasional terkategori sebagai negara pengikut.
Bagaimana dengan Amerika Serikat (AS)? AS sebagaimana jamak diketahui merupakan negara adidaya yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi negara-negara global. AS memiliki banyak organ untuk menekan suatu negara dan memengaruhi kebijakannya. Dari kedudukan dua negara ini, setidaknya kita bisa melihat bahwa sejatinya dalam kerja sama tersebut, kepentingan AS-lah yang bermain. Tidak apple to apple dengan Indonesia.
Isu energi dan mineral memang kian ramai menjadi perbincangan global. Wajar jika setiap negara menjajaki kerja sama, khususnya di bidang energi terbarukan. Indonesia sendiri menjadi primadona, bahkan klaim negara adidaya energi hadir mengingat posisi Indonesia sebagai negeri dengan potensi energi yang melimpah. Bukan hanya AS, Cina dan Inggris sudah memberi sinyal kerja sama di bidang energi.
Kementerian ESDM pada 2020 menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebanyak 2,44 miliar barel. Ditambah lagi 43,6 triliun ft3 (kaki kubik) gas di dalam bumi Indonesia. Energi tersebut masih belum termasuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dari data Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) tahun 2018, terdapat total 441,7 GW potensi EBT di Indonesia.
Jika potensi ini tidak diiringi dengan visi politik dan pengelolaan SDA yang tangguh, potensi ini hanya akan menjadi rebutan berbagai negara. Mimpi menjadi negara adidaya energi hanya ada di atas kertas kerja sama. Di lapangan, sumber daya alam kita sejatinya ada di tangan negara lain.
Perjanjian Internasional, Alat Penjajahan
Keterlibatan suatu negara dalam perjanjian internasional sesungguhnya memiliki konsekuensi. Perjanjian tersebut mengharuskan negara-negara yang terikat kerja sama secara sengaja membebankan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian maupun kerja sama internasional.
Salah satu kewajiban itu adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya. Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan oleh dua negara dengan kedudukan yang tidak apple to apple berpotensi besar menjadi instrumen politik negara adidaya untuk menekan negara pengikut.
Perjanjian internasional sendiri merupakan instrumen politik negara maju untuk
mengintervensi negara berkembang. Benar bahwa negara pengikut pun mempunyai hak yang setara dengan negara lain saat terikat perjanjian, hanya saja patut dipahami bahwa posisi sebagai negara adidaya harus dibaca dalam lensa politik internasional.
Keinginan untuk mengukuhkan statusnya sebagai negara adidaya, menuntut AS untuk “merangkul” negara-negara lainnya dalam kerja sama yang sarat akan kepentingannya. Inilah penjajahan era baru dan siasat imperialisme modern yang bertujuan mempertahankan penjajahan negara adidaya. Seluruh perjanjian internasional, protokol, konvensi, atau pakta adalah justifikasi untuk mengintervensi dan memberi peluang kepada negara-negara adidaya untuk mendominasi negara-negara lain.
Perspektif Islam
Apa yang terjadi hari ini sesungguhnya berbeda dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, upaya dari negara lain yang bertujuan untuk mengintervensi kebijakan dalam maupun luar negeri Khilafah tidak akan diberi celah sedikit pun.
Allah Swt. berfirman, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisâ’ [4]: 141). Ayat ini mengindikasikan adanya larangan untuk memberi jalan bagi kaum kafir untuk menguasai orang-orang beriman, bagaimanapun caranya. Dalam konteks kenegaraan, Khilafah memahaminya sebagai larangan untuk memberi peluang negara lain mengintervensinya dengan cara apa pun.
Khilafah adalah negara mandiri. Visi politiknya yang berpijak pada prinsip mengurus dan melayani rakyat mengharuskannya untuk memacu seluruh organ negara untuk menjalankan visi tersebut. Dalam kancah politik internasional, Khilafah tampil sebagai negara yang tidak terikat dengan berbagai perjanjian yang tunduk pada kepentingan negara asing.
Sebaliknya, Khilafah membangun hubungan luar negerinya berdasarkan akidah Islam. Dakwah Islam adalah asas negara dalam membangun hubungannya dengan negara-negara lain; dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Perkara inilah yang telah Rasulullah sallallahu ’alaihi wasallam lakukan saat negara Islam pertama tegak di Madinah.
Kekhasan Khilafah dalam kancah politik internasional akan memunculkan karakter Islam sebagai sebuah visi politik yang tangguh dan terdepan. Sikap tegasnya dalam berbagai masalah internasional akan mengangkat martabat Islam sekaligus negara Islam yang independen.
Oleh karena itu, terlibat dalam kerja sama dengan Amerika hari ini—di bidang apa pun—tidak lebih sebagai alat intervensi. Mereka tidak akan memberi peluang negara pengikut menjadi negara adidaya energi. Mengikat Indonesia dengan perjanjian kerja sama tidak lebih dari sekadar topeng untuk menutup akal bulus negara adidaya.
Dengan demikian, sistem yang sedang berjalan hari ini dan berada di bawah kendali AS tidak akan mewujudkan cita-cita menjadi negara adidaya energi. Sebaliknya, AS telah memadamkan cita-cita masyarakat Indonesia melalui apa yang mereka sebut sebagai kerja sama internasional. Wallahualam. [MNews/Rgl]
