Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
Penggunaan air tanah oleh rumah tangga diatur dalam rangka menjaga agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya kerusakan air tanah. Keputusan ini menyebutkan, rumah tangga yang wajib berizin adalah rumah tangga dengan pemakaian air tanah >100 m3 per bulan, sedangkan rumah tangga dengan pemakaian air tanah 100 m3 per bulan tidak memerlukan izin.
Rincian aturannya di antaranya berlaku jika air tanah dipergunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari serta pertanian di luar sistem irigasi yang sudah ada, penggunaan air untuk kepentingan penelitian, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah. Termasuk penggunaan air tanah untuk taman kota, rumah ibadah, fasilitas umum, serta instansi pemerintahan pun harus mendapatkan izin. Tidak hanya itu, bantuan sumur bor/gali untuk penggunaan air tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan mesti mengantongi izin Kementerian ESDM.
Plt. Kepala Badan Geologi ESDM Muhammad Wafid menegaskan bahwa aturan ini dikeluarkan bukan untuk membatasi pemanfaatan air tanah untuk masyarakat. “Intinya bukan membatasi pemanfaatan untuk masyarakat, tapi kita mengelola cekungan air tanah itu khususnya akuifer yang ada di situ dengan sebaik-baiknya biar semuanya bisa memakai, biar semuanya bisa terlayani,” ujar Wafid, seperti tertera di siaran pers Kementerian ESDM.
Wafid menyebut pengaturan pemanfaatan air tanah diperlukan agar tidak terjadi penurunan kualitas air tanah. Menurutnya, pemompaan secara berlebihan akan memicu dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan air tanah.
Parsial
Menyoroti keputusan Menteri ESDM ini, pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menilai, masih memakai cara pandang parsial.
“Penerbitan beleid ini menunjukkan parsialnya cara pandang dalam melihat persoalan. Dianggapnya dengan pengaturan penggunaan air tanah dalam jumlah besar yaitu lebih dari 100 meter kubik akan bisa membatasi eksploitasi air tanah yang diakui menjadi penyebab menurunnya permukaan tanah khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan sebagainya,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (11-11-2023).
Ia mengulas, faktor pemicu penurunan muka tanah, selain eksploitasi air tanah yang masif, juga disebabkan beban permukaan tanah yang berlebih akibat adanya bangunan yang melampaui daya dukung tanah.
“Hingga hari ini, pembangunan berbagai infrastruktur masih berlangsung masif, walaupun daya dukung lingkungannya sudah maksimum. Ironisnya berbagai bangunan ini tidaklah ditujukan untuk melayani kebutuhan rakyat, namun lebih memenuhi ambisi dan kerakusan para kapitalis,” ucapnya.
Hal ini, sambungnya, berdampak pada penggunaan air tanah itu sendiri yang di kota-kota besar mayoritas penggunanya adalah gedung-gedung bertingkat, hotel, apartemen, wahana hiburan, dan sebagainya yang notabene untuk keuntungan para pemodal tadi.
“Di sisi lain, masih tingginya penggunaan air tanah oleh masyarakat juga diakibatkan mahalnya air bersih perpipaan yang disediakan oleh perusahaan, baik BUMD maupun swasta. Sementara itu, kualitas air baku permukaan, seperti sungai, situ, atau lainnya juga semakin menurun dan tidak layak dimanfaatkan,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia menilai, kalau solusi yang diberikan pemerintah adalah beralih kepada PDAM, tentu akan menimbulkan persoalan dan beban baru. “Ini karena masyarakat harus membeli dengan harga yang cukup mahal dan kualitas layanannya pun sering dipertanyakan,” imbuhnya.
Harus Menyeluruh
Emilda menuturkan, tata kelola air, termasuk pemanfaatan air tanah tidak terlepas dari problem pengelolaan lingkungan sehingga harus dipandang secara menyeluruh.
“Lebih dari itu, penyelesaiannya pun harus mendasar, bukan sekadar solusi teknis praktis. Apabila ditelusuri, problem ini tidak terlepas dari paradigma dan konsep pembangunan kota dan tata kelola SDA yang sekuler kapitalistik. Paradigma inilah yang melahirkan kerakusan manusia sehingga mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan dampak lingkungan atas nama kebebasan ekonomi,” bebernya.
Lebih lanjut, urainya, paradigma kapitalistik ini mewujud dalam konsep politik dan ekonomi yang melandasi tata kelola lingkungan dan SDA.
“Secara politik, ditandai dengan minimnya peran negara yang tak lebih untuk memfasilitasi kebebasan individual (baca: kapitalis) dalam melakukan pembangunan yang masif dan mengabaikan karakter lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, ungkapnya, negara mengizinkan privatisasi dan liberalisasi aset-aset milik publik. “Kehadiran negara justru mempermudah eksploitasi ini dengan membuat aturan dan regulasi yang lebih berpihak pada kapitalis. Bahkan, berbagai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pun terkesan dibiarkan karena lemahnya sanksi yang diberikan,” kritiknya.
Pengabaian ini, lanjutnya, bisa dilihat dengan mudahnya perubahan rancangan tata kota yang mengikuti kepentingan kapitalis, bukan untuk kemaslahatan publik dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
“Misalnya, pemberian izin pembangunan sekalipun di daerah resapan air, atau pembiaran pendirian bangunan yang melampaui daya dukung lingkungan, dan sebagainya. Terkait tata kelola air pun, sangat masif terjadinya liberalisasi sumber mata air sehingga menyulitkan masyarakat mendapatkan air bersih,” paparnya.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak hanya lemah, melainkan juga hadir di tengah rakyatnya dengan membisniskan layanan yang diberikan melalui unit-unit teknis milik negara, seperti BUMN atau BUMD.
“Badan-badan yang sejatinya menyediakan layanan, malah ikut mengambil keuntungan dari layanan tersebut. Parahnya komersialisasi layanan itu juga terjadi pada air bersih yang sebenarnya milik publik itu sendiri,” cetusnya.
Menurutnya, kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator di tengah liberalisasi ekonomi yang dikuasai korporasi inilah sebenarnya yang menjadi akar persoalan. “Ini berdampak pada berbagai hal, termasuk rusak dan hilangnya sumber air tanah. Selama konsep ini masih berjalan, sebanyak apa pun aturan teknis yang dibuat, maka tidak akan menjadi solusi,” tukasnya.
Solusi Komprehensif
Oleh karena itu, Emilda menyatakan, butuh solusi komprehensif dengan sistem Islam. “Aturan-aturan Islam jika dilaksanakan secara kafah pasti membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bahkan akan membawa kebaikan pula pada alam,” ujarnya.
Ia mengemukakan, Islam memiliki konsep politik ekonomi yang khas. “Dalam politik Islam, negara dan pemerintah wajib berkhidmat kepada aturan Allah. Kehadirannya adalah untuk mengurusi kebutuhan rakyatnya,” terangnya.
Hal ini, jelasnya, meniscayakan pemerintah bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan rakyatnya, termasuk ruang hidupnya. “Dengan fungsi politiknya yang sahih, maka negaralah yang harus memetakan pembangunan di seluruh wilayahnya dengan memperhatikan karakter kawasan dan tingkat manfaat bagi rakyatnya,” urainya.
Pengelolaan lingkungan dan semua sumber dayanya, sambungnya, wajib memenuhi prinsip yang sejalan dengan hadits Nabi saw. bahwa tidak boleh membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri.
“Apalagi pembangunan fasilitas publik, seperti jalan, bangunan sekolah, rumah sakit, dan lainnya harus dilakukan oleh negara, tidak boleh diserahkan secara bebas kepada korporasi, kemudian dibangun sesuai kebutuhan umat dan tidak merugikan lingkungan,” jelasnya.
Pengelolaan air bersih pun berada dalam tanggungjawab negara, ungkapnya, apalagi di daerah yang kuantitas dan kualitas air bersihnya sudah minim.
“Begitu pula daerah yang kondisi lingkungannya sudah berada dalam ambang batas, seperti Jakarta. Dalam hal ini, negaralah yang melayani kebutuhan air bersih bagi rakyatnya. Pengelolaan ini tidak boleh dikomersialkan, namun sepenuhnya pelayanan bagi rakyat. Ini karena Rasulullah saw. mengharamkan mengambil untung dari harta milik umum,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Kapitalisme meniscayakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan untung rugi bukan halal haram dan menjadikan itu kepemilikan umum yang harusnya dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat. Siapa yang untung? Pasti para pemilik modal yang bermain di industri air komersiln