[TapakTilas] Islam di Kuta-Ringin

[TapakTilas] Islam di Kuta-Ringin

Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, TAPAK TILAS — Sebelum menjadi wilayah Islam, Kuta-Ringin, sebutan lain bagi Kotawaringin, termasuk dalam wilayah di Hujung Tanah atau Tanjung Nagara yang tunduk di bawah kepemimpinan Majapahit yang berpusat di Trowulan, bagian barat Mojokerto, Jawadwipa. Tanjung Nagara sendiri adalah sebutan bagi vasal Majapahit yang kala itu meliputi seluruh wilayah Kalimantan dan Filipina.

Kemudian sekira abad ke-17, Kesultanan Banjar (Banjarmasin) yang berdiri sejak 1526 atas inisiasi Kesultanan Demak mulai melakukan perluasan dakwah ke wilayah Kalimantan Tengah. Saat itu, Kesultanan Banjar diketahui sudah menguasai seluruh wilayah bekas Kerajaan Nagara Daha di Kalimantan Selatan yang sebelumnya juga merupakan vasal Majapahit.

Mengenal Islam

Menurut sebagian catatan, secara individu, Islam masuk ke Kalimantan Tengah sejak abad ke-14, yakni melalui jalur perdagangan di Marabahan, Mandomai, dan Kapuas. Namun, secara terstruktur, masuknya Islam ke Kotawaringin tidak bisa dilepaskan dari peran dakwah Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan.

Adalah Habib Abdul Qadir Assegaf yang dikenal dengan sebutan Kyai Gede yang disebut-sebut sangat berjasa dalam mengislamkan daerah Kotawaringin di Kalimantan Tengah. Beliau adalah seorang panglima perang dari Kesultanan Demak yang dikirim untuk membantu Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan untuk mengembangkan dakwah di wilayah Kalimantan lainnya.

Pada masa Kesultanan Banjar dipimpin oleh Musta’in Billah, yakni Sultan Banjar ke-4 yang berkuasa pada 1650—1678, Kyai Gede diminta untuk merintis pusat kekuasaan politik baru di wilayah Kalimantan Tengah yang masih berupa hutan belantara.

Di wilayah tersebut, mulai sekira 1655, beliau bersama pasukannya yang konon berjumlah 40 orang, intens melakukan dakwah Islam. Hasilnya, pelan tetapi pasti, banyak masyarakat suku Dayak yang akhirnya menerima ajaran Islam. Bahkan daerah tersebut mulai terkondisikan untuk tegaknya kekuasaan politik Islam.

Itulah yang mendorong Sultan Banjar mendirikan Kesultanan baru di wilayah Kotawaringin. Hal itu terjadi pada 1673. Ia pun mengangkat anaknya, yakni Pangeran Adipati Antakusuma sebagai pemimpin di kesultanan baru tersebut.

Ia juga memberi apresiasi kepada Kyai Gede dengan mengangkatnya sebagai Patih Hamengkubumi mendampingi anaknya dengan gelar Adipati Gede ing Kotawaringin. Ia pun menghadiahinya dengan membangunkan sebuah masjid yang kemudian menjadi pusat dakwah dan kemasyarakatan.

Hingga saat ini, masjid dan makam Kyai Gede ini menjadi salah satu situs sejarah yang dilestarikan oleh pihak pemerintah daerah. Makam ini terletak di Jalan Danau RT. 01, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam).

Kotawaringin Lama sendiri awalnya memang merupakan pusat Kesultanan Kotawaringin, tepatnya di pinggir Sungai Lamandau. Namun, saat kepemimpinan dijabat oleh Pangeran Ratu Imanuddin (1805—1841), ibu kota kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun dengan istananya yang hingga kini dikenal sebagai Istana Kuning, Keraton Kuning, atau Indera Kencana.

Kejayaan dan Keruntuhan

Kehadiran kekuasaan politik di Kotawaringin membuat proses islamisasi berjalan makin masif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Masyarakat yang mayoritas menganut animisme dinamisme dan Hindu akhirnya masuk ke haribaan Islam. Nilai-nilai Islam tampak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hanya saja sistem politik dan ekonomi Kotawaringin sangat bergantung kepada kebijakan politik dan ekonomi Kesultanan Banjar dikarenakan posisinya sebagai “wilayah bawahan”. Sementara itu, kebijakan politik Kesultanan Banjar terkait dengan situasi politik internasional dan regional.

Sebagaimana diketahui, mulai abad ke-17 terjadilah era kolonialisme Eropa, khususnya Inggris dan Belanda di Nusantara. Posisi Nusantara yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia, baik untuk jalur sutra maupun jalur rempah menjadi daya tarik tersendiri bagi para penjajah untuk menanamkan pengaruhnya dengan berbagai cara.

Belanda, misalnya, melakukan politik strategi devide et impera untuk membuka pintu masuk penjajahan langsung ke pusat-pusat kekuasaan kesultanan-kesiltanan Islam. Belanda memanfaatkan setiap konflik internal dengan cara membantu salah satu pihak dan menekan pihak lainnya. Dengan cara itu, Belanda mendapat kompensansi berupa privilese untuk membuka kantor dagang atau mendapat hak monopoli perdagangan di wilayah yang disasar.

Inilah yang juga terjadi pada Kesultanan Kotawaringin. Sejak berdirinya, kesultanan ini, sebagaimana Kesultanan Banjar sebagai induknya, sudah diincar untuk ditaklukkan. Belanda, misalnya, berusaha menyeret Kesultanan Banjar dan “bawahannya” dalam konflik internal seperti perebutan kekuasaan yang menyulut perang panjang dan membuat situasi yang memudahkan Belanda sedikit demi sedikit menancapkan kuku-kuku penjajahannya, di seluruh kekuasaan Kesultanan Banjar.

Tercatat pada tahun 1824, yakni pada masa kepemimpinan Pangeran Ratu Imanuddin (1805—1841), Kotawaringin sudah menjadi salah satu wilayah Hindia Belanda. Saat itu, ada perjanjian yang ditandatangani pihak Belanda dengan Kesultanan Banjar dan Kotawaringin yang berisi pengakuan bahwa kesultanan ini secara de jure masuk dalam wilayah Hindia Belanda dan pengakuan kedaulatan Gubernur Jenderal Batavia yang menjadikan administrasi Kotawaringin berada di bawah Keresidenan Banjarmasin.

Yang lebih menyedihkan, perjanjian itu menyebutkan bahwa sistem pemerintahan lokal Kotawaringin diakui, tetapi Belanda punya hak untuk menetapkan keabsahan sultan yang dipilih secara adat. Juga menetapkan Kotawaringin sebagai sumber hasil hutan, seperti damar, gaharu, sekaligus sebagai pasar produksi Eropa, seperti tekstil dan hasil industri porselen Belanda.

Dalam hal ini, tampak bahwa pihak kesultanan memang sudah kehilangan visi politik ideologi Islam. Alih-alih melakukan penolakan, para penguasa saat itu justru dengan sadar mengambil manfaat pragmatis dari kehadiran penjajahan.

Tentu saja, bukan berarti umat secara keseluruhan kehilangan kesadaran. Justru ketika kondisi memuncak, muncullah perlawanan hingga terjadi peristiwa perang Banjar yang sangat terkenal itu. Meski terjadi di Banjar, perang ini cukup berefek pada sistuasi politik di Kalimantan secara keseluruhan. Termasuk, di Kotawaringin yang menjadi daerah vasal bagi Banjar.

Terlebih ketika pada 1860 Kesultanan Banjar sudah benar-benar berhasil dimandulkan. Posisinya bahkan sudah menjadi pusat administrasi, politik, dan perdagangan Belanda bagi Kalimantan di bawah nama Residentie Zuid-en Oosterafdeeling on Borneo. Itulah yang membuat Kesultanan Kotawaringin makin tak punya posisi lagi. Sampai-sampai, pada pengangkatan Pangeran Ratu Sukma Alamsyah (1913—1939) sebagai sultan, terjadilah penandatanganan kontrak politik berupa Korte Verklaring, yang isinya perjanjian hidup berdampingan secara damai dengan Belanda.

Hal ini terus berlangsung hingga masa pendudukan Jepang. Meski sikap anti-Belanda berkembang di pusat kekuasaan, tetapi Belanda dan penguasa boneka bisa mengamankan. Semua kelompok oposan ditangkap Belanda dan kemudian diasingkan. Tercatat penguasa terakhir dipegang oleh Pangeran Ratu Anom Alamsyah (1939—1947). Saat proklamasi diumumkan, Kesultanan Kotawaringin menyatakan bergabung dengan negara yang baru didirikan.

Khatimah

Kisah Kesultanan Kotawaringin kian menguatkan simpulan bahwa kekuatan ideologi mutlak diperlukan sebagai basis kekuasaan Islam. Kekuasaan seperti ini tegak di atas landasan keimanan, disertai dengan ketaatan terhadap aturan-aturan Islam di seluruh aspek kehidupan.

Sebagai sebuah ideologi, Islam dipastikan mampu menyolusi berbagai permasalahan, termasuk masalah suksesi kepemimpinan. Inilah yang akan menutup celah penjajahan dan menghindarkan umat dari segala sumber keburukan.

Sayangnya, kepemimpinan semacam ini sudah hilang dalam kehidupan umat Islam. Hingga hari ini, umat masih hidup dalam cengkeraman penjajahan, meski tidak militeristis, melainkan secara politik, ekonomi, pemikiran, hukum, dan kebudayaan.

Masjid Kotawaringin Lama

Inilah yang semestinya kita perjuangkan. Umat Islam semestinya segera mewujudkan kepemimpinan yang bisa mengeluarkan mereka dari penjajahan panjang. Caranya adalah dengan gencar mendakwahkan Islam kafah hingga keimanan yang ada pada umat akan menjadi keimanan yang produktif berupa kesiapan untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Islam. Pada saat itulah, umat akan kembali memiliki kekuatan untuk bangkit dan keluar dari hegemoni sistem yang menghinadinakan. [MNews/Rgl]

*) Dinarasikan ulang dari berbagai sumber bacaan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *