Penulis: Arief B. Iskandar
Muslimah News, FOKUS — Jika diasosiasikan dengan manusia, komunisme itu sadis, berwajah bengis. Rivalnya, kapitalisme, tampil lebih humanis, berwajah manis, tetapi berhati iblis. Artinya, kapitalisme sebetulnya tidak kalah kejam dari komunisme. Keduanya—kapitalisme maupun komunisme—sama-sama anti-Islam.
Fakta sejarah berbicara, tidak sampai seratus tahun sejak kelahirannya, komunisme telah banyak menumpahkan darah manusia. Rezim komunis Uni Soviet di bawah Lenin membantai 500 ribu rakyatnya sepanjang 1917—1923. Penerusnya, Stalin, membantai 46 juta rakyatnya, termasuk 6 juta petani “kulak” sepanjang 1925—1953.
Rezim komunis Cina di bawah Mao Tsetung menjagal 50 juta penduduknya dalam kurun 1947—1976. Rezim komunis Kamboja, Pol Pot, membunuh 2,5 juta rakyatnya. Rezim sosialis Afganistan di bawah Najibullah mencabut nyawa 1,5 juta rakyatnya sepanjang 1978—1987. Rezim komunis yang dibantu Rusia Soviet menjagal sejuta rakyat di berbagai negara Eropa Timur, 150 ribu di Amerika Latin dan 1,7 juta rakyat di berbagai negara Afrika. Di Tanah Air, sejarah PKI juga berlumuran darah, khususnya umat Islam. (Buletin Kaffah Edisi 147, 26-6-2019).
Oleh karena itu, wajar jika banyak orang di seluruh dunia, termasuk umat Islam di Tanah Air, begitu peka dengan isu kebangkitan kembali komunisme. Pasalnya, suasana traumatik akibat kekejaman rezim komunis—termasuk PKI di Tanah Air—demikian membekas di dalam jiwa. Tidak mungkin hilang begitu saja.
Namun sayang, yang acapkali terlupakan adalah trauma sejarah akibat penjajahan yang dilancarkan oleh negara-negara imperialis Barat yang notabene pengemban ideologi kapitalisme. Bahkan, trauma sejarah akibat penjajahan oleh negara-negara Barat pengusung ideologi kapitalisme ini seolah hilang dari ingatan umat.
Faktanya, sangat jelas bahwa rezim Barat kapitalis-imperialis tidak kalah sadis dan bengis. Ratusan juta rakyat di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, pernah merasakan kekejaman mereka, khususnya pada era penjajahan fisik (pendudukan militer). Belum lagi puluhan juta korban Perang Dunia I dan II yang aktor utamanya adalah negara-negara Barat kapitalis.
Dalam Perang Dunia I, hampir 10 juta prajurit tewas. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban militer yang tewas dari seluruh peperangan pada seratus tahun sebelumnya. Diperkirakan 21 juta orang terluka dalam pertempuran. Para ahli memperkirakan bahwa sebanyak 13 juta penduduk sipil meninggal sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari peperangan.
Jumlah korban Perang Dunia II lebih banyak lagi. Sekitar 24 juta tentara tewas dan 32 juta rakyat sipil meninggal. Total korban Perang Dunia II tidak kurang dari 62 juta jiwa. Usai Perang Dunia II, AS keluar sebagai pemenang dan menjadi satu-satunya negara adidaya kapitalis di dunia, selain Uni Soviet yang komunis.
Sebagai negara penjajah, AS adalah gembong kapitalisme saat ini. AS terlibat dalam setidaknya 20 kali intervensi dan okupasi militer serta penggulingan banyak kepala negara. Termasuk Soekarno di Indonesia. AS juga melakukan intervensi politik—langsung maupun melalui lembaga internasional seperti PBB, IMF, Bank Dunia, WTO, dll.—terhadap ratusan negara di dunia.
Seiring dengan itu, sejak berakhirnya era penjajahan fisik yang ditandai oleh “kemerdekaan” negara-negara terjajah, kekejaman ideologi kapitalisme dengan imperialismenya seolah hilang dari benak banyak orang, khususnya umat Islam. Ini terjadi seiring mundurnya negara-negara imperialis Barat dari negara-negara jajahan mereka. Bukan demi membiarkan negara-negara jajahan tersebut benar-benar merdeka dan mandiri. Namun, agar negara-negara tersebut segera masuk ke dalam perangkap penjajahan (imperialisme) baru yang telah mereka siapkan.
Sebagaimana diketahui, imperialisme (penjajahan) adalah metode baku (thariqah) dari negara-negara pengusung ideologi kapitalisme. Yang berubah adalah cara (uslub)-nya saja. Sebelum Perang Dunia I dan II, penjajahan (imperialisme) lebih bersifat fisik, yakni pendudukan (okupasi) secara militer. Inilah yang dilakukan Inggris, Prancis, Jerman, AS, Belanda, dll. Namun, setelah Perang Dunia I dan II, penjajahan secara fisik ini banyak ditinggalkan. Negara-negara imperialis Barat lalu mengubah cara penjajahannya ke penjajahan nonfisik. Ini dilakukan melalui penjajahan pemikiran, politik dan terutama ekonomi.
Penjajahan pemikiran tentu melalui penyebaran dan propaganda ide-ide Barat kapitalis seperti demokrasi, HAM, pluralisme, globalisasi, dll. Dengan alasan demokrasi dan HAM, misalnya, negara-negara imperialis Barat bisa terus menekan negara-negara tertentu agar tunduk pada kemauan mereka.
Penjajahan politik antara lain dilakukan dengan intervensi politik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk memengaruhi hasil-hasil pemilu di berbagai negara. Tujuannya tentu agar para penguasa yang terpilih bisa dikendalikan sebagai agen negara penjajah. Inilah yang antara lain tampak pada kasus pemilu di Irak, Afganistan, dsb.
Adapun penjajahan ekonomi dilakukan antara lain melalui bantuan (baca: utang) luar negeri melalui lembaga-lembaga rentenir internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Jelas, utang tersebut, selain harus membayar plus bunganya yang memberatkan, juga diberikan dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah kemudahan investasi asing. Tujuannya tentu untuk mengeruk kekayaan alam negara-negara jajahan.
Jadi, tidak aneh jika hampir semua negara yang terjerat utang IMF dan Bank Dunia, khususnya negara-negara Dunia Ketiga, bukan makin mandiri dan maju, malah makin terpuruk. Inilah yang antara lain terjadi di Indonesia, terutama setelah Indonesia “dibantu” oleh IMF saat krisis moneter 1998 pada era Soeharto.
Di Indonesia, penjajahan nonfisik boleh dikatakan dimulai justru sejak Indonesia merdeka. Dengan kata lain, kemerdekaan nasional sesungguhnya menandai masuknya Indonesia ke dalam perangkap penjajahan baru. Sejak era Soekarno hingga rezim saat ini, cengkeraman penjajahan baru—yang dilancarkan AS—masih sangat kuat.
Itulah sebabnya tambang emas di Papua, misalnya, yang telah dikuasai oleh perusahaan AS, PT Freeport, selama lebih dari setengah abad, tidak pernah bisa dikembalikan ke pangkuan bangsa Indonesia hingga hari ini, bahkan saat kontraknya telah berakhir. Bukan susah, tetapi karena rezim penguasanya—sejak rezim Orba hingga rezim hari ini—tidak ada yang berani mengambil risiko jika harus berlawanan dengan kemauan AS. Belum lagi penguasaan berbagai SDA oleh pihak asing dan aseng, seperti migas (minyak dan gas), minerba (mineral dan batu bara), dsb.
Walhasil, era penjajahan baru yang dilancarkan negara-negara kapitalis Barat, khususnya AS, terutama di negeri ini, sesungguhnya sudah lama berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Mengapa? Tidak lain karena bangsa terjajah di Dunia Ketiga, khususnya Dunia Islam, termasuk umat Islam di Indonesia, tidak merasa sedang dijajah, padahal kekayaan alam mereka telah lama dikuras habis oleh negara-negara kapitalis asing melalui perusahaan-perusahaan mereka.
Pemikiran dan budaya mereka juga telah lama dirusak oleh ide demokrasi, HAM, pluralisme, dan sebagainya. Para penguasa mereka telah lama tersandera oleh ragam kepentingan asing. Mereka telah lama menjadi komprador asing. Tunduk dan dikendalikan oleh negara-negara kapitalis Barat, khususnya AS. Terbukti, banyak UU—terutama di bidang ekonomi—yang dikeluarkan oleh rezim penguasa dan DPR lebih banyak berpihak kepada pihak asing dan aseng daripada kepada rakyat Indonesia. Contohnya UU Investasi, UU Migas, UU Minerba, dan sebagainya.
Itulah piawainya negara-negara imperialis Barat, khususnya AS sebagai pengemban utama ideologi kapitalisme, dalam mengemas dan memoles penjajahan mereka sehingga tidak tampak buruk di mata bangsa-bangsa terjajah. Alhasil, mereka mampu tetap melakukan penjajahan (secara nonfisik) atas negara-negara lain tanpa disadari oleh rakyat negara-negara terjajah tersebut. Sayangnya, itu terjadi juga atas negeri ini.
Lalu, apa kaitannya paparan di atas dengan “Sindrom Stockholm” yang menjadi judul artikel ini? Berikut penjelasannya.
Sindrom Stockholm
“Sindrom Stockholm” adalah respons psikologis saat dalam kasus-kasus tertentu, para sandera perampokan justru menunjukkan tanda-tanda kesetiaan kepada para penyanderanya tanpa memedulikan bahaya atau risiko yang telah, sedang, dan akan dialami oleh para sandera.
Sindrom ini dinamai berdasarkan kejadian perampokan Sveriges Kreditbank di Stockholm (Swedia) pada 1973. Perampok bank tersebut adalah Jan-Erik Olsson dan Clark Olofsson. Keduanya bersenjata. Mereka merampok dan menyandera karyawan bank tersebut dari 23—28 Agustus 1973.
Ketika akhirnya para korban sandera dapat dibebaskan, reaksi mereka malah di luar dugaan. Mereka memeluk dan mencium para perampok yang telah menyandera mereka. Mereka secara emosional berubah menyayangi dan membela para penyandera mereka. Para penyandera itu dianggap sebagai pahlawan. Sandera yang bernama Kristin bahkan jatuh cinta dengan salah seorang perampok/penyandera dan membatalkan pertunangan dengan pacarnya setelah dibebaskan.
Dari sanalah awal mula istilah “Sindrom Stockholm”. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh kriminolog dan psikiater Nils Bejerot yang membantu polisi saat perampokan/penyanderaan.
Persis seperti kisah nyata di atas, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, seolah sedang mengidap “Sindrom Stockholm”. Buktinya, mereka seperti tidak merasakan sedang “dirampok” dan “disandera” oleh rezim pengusung ideologi kapitalisme. Mereka bahkan seperti merasa “enjoy” hidup di bawah sistem kapitalisme, padahal kekayaan alam milik mereka dikuras habis oleh para kapitalis.
Sejumlah perusahaan kapitalis asing, seperti PT Freeport, Chevron, Exxon Mobile, Newmont, PetroChina, ConocoPhilips, British Petroleum, dan masih banyak perusahaan asing lainnya, telah lama menguras kekayaan alam di Indonesia. Di antaranya migas. Sebanyak 74% blok migas dikuasai perusahaan asing. (Merdeka, 2-8-2012). Perusahaan asing juga menguasai 75% tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah; menguasai 85% tambang tembaga dan emas; serta menguasai 50% perkebunan sawit. (Tempo, 31-7-2013).
Ironisnya, kebanyakan rakyat Indonesia seolah tidak merasa dirugikan. Buktinya, mereka seolah tidak bereaksi sama sekali. Jangankan protes, apalagi demonstrasi besar-besaran menentang penjajahan kapitalisme—melalui perusahaan-perusahaan asing—yang telah lama mencengkeramkan kuku di Indonesia. Bahkan, kalangan nasionalis pun—yang seharusnya antiimperialisme—tidak banyak bersuara. Tidak ada lagi teriakan, “Inggris kita linggis. Amerika kita setrika!” Sebagaimana dahulu disuarakan Soekarno.
Sebagaimana diketahui, salah satu pidato Soekarno adalah tentang perlawanannya terhadap PBB, Amerika Serikat, dan Inggris. Soekarno lantang berteriak, “Persetan dengan PBB! Amerika kita setrika! Inggris kita linggis! Selama kekuasaan dan kekuatan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Oleh karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika dan hancurkan kekuasaan Inggris! Amerika kita setrika! Inggris kita linggis! Go to hell with your aid!” (Republika, 6-6-2016).
Yang terjadi kini, kalangan nasionalis justru terkesan bermesraan dengan para kapitalis asing maupun aseng yang notabene para perampok kekayaan alam milik rakyat negeri ini. Bahkan, mereka—seperti sandera bernama Kristin dalam kisah nyata di atas—seolah jatuh cinta kepada para rezim kapitalis perampok itu.
Sebaliknya, mereka malah memerangi para pejuang Islam, khususnya para pejuang syariat dan Khilafah, yang dengan tulus berjuang ingin menyelamatkan negeri ini dari cengkeraman asing, baik pengusung ideologi komunisme maupun kapitalisme.
Khatimah
‘Ala kulli hal, akhirnya sudah saatnya bagi bangsa ini, khususnya umat Islam, tidak hanya waspada terhadap bahaya laten komunisme. Mereka pun harus terus menyuarakan bahaya nyata kapitalisme. Bagaimanapun, bahaya kapitalisme yang nyata ini jauh lebih penting dan urgen untuk dienyahkan segera, sembari tetap waspada terhadap bahaya laten komunisme yang sewaktu-waktu bisa bangkit kembali.
Terakhir, tentu saja umat Islam dan bangsa ini seharusnya mulai fokus pada upaya memperjuangkan penerapan Islam secara kafah. Sebabnya, hanya dengan penerapan Islam secara kafah, bangsa dan negeri ini akan bisa menngenyahkan segala ancaman dan bahaya dari komunisme maupun kapitalisme. Secara i’tiqadi saja, Islam jelas anti terhadap ideologi komunisme yang didasarkan pada akidah materialisme (ateisme), sekaligus anti terhadap ideologi kapitalisme yang didasarkan pada akidah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).
Oleh karena itu, hanya ada tiga pilihan bagi kaum muslim, apakah akan memilih ideologi Islam, kapitalisme, atau komunisme (sosialisme, ed.)? Muslim yang berakal sehat tentu hanya akan memilih ideologi Islam, sekaligus mencampakkan komunisme maupun kapitalisme.
Di sinilah pentingnya Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupan diterapkan secara total dalam institusi negara. Wama tawfiqi illa bilLah wa ‘alayhi tawakaltu wa ilayhi unib. [MNews/Gz]
Sumber: ariefbiskandar.com
