Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Indonesia merupakan negeri gemah ripah loh jinawi. Akan tetapi bencana kelaparan masih melanda beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Papua.
Nyatanya, krisis pangan bukan sekali ini saja menimpa bumi Cenderawasih. Berdasarkan catatan Katadata, berturut-turut angka kasus kematian adalah 55 kasus pada 2005, 15 kasus (2006), 92 kasus (2007), 3 kasus (2022), dan 29 kasus (2023). Kasus kematian tertinggi ada di wilayah Yahukimo, termasuk yang terjadi pada tahun ini.
Kelaparan pada tahun ini diklaim terjadi karena adanya cuaca ekstrem. Hujan yang tidak berhenti selama tiga bulan membuat masyarakat di wilayah tersebut gagal panen. Akibatnya, mereka kekurangan bahan makanan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, salah satunya mengirim bantuan logistik, seperti beras hingga uang Rp1 miliar. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merencanakan beberapa program jangka pendek dan panjang.
Rencana jangka pendeknya adalah membangun gudang logistik di sekitar wilayah terdampak bencana, memperbaiki jalan darat, dan membangun landasan pacu supaya pesawat dapat mengirim logistik. Sedangkan upaya jangka panjangnya adalah mencari varietas unggul umbi-umbian dengan menggunakan teknologi. (BBC Indonesia, 7-11-2023).
Belum Serius
Kelaparan di Papua sejak sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, tetapi hingga kini tidak kunjung selesai. Ini karena upaya penanggulangan bencana ini belum menyentuh akar masalahnya, bahkan bisa dikatakan pemerintah belum serius menyelesaikannya. Kalaupun ada rencana penanggulangan jangka pendek dan jangka panjang, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Memang sudah ada usaha ada penguasa. Namun sayangnya, harapan jauh dari kenyataan. Pemegang kebijakan masih belum melakukan perbaikan, kecuali memberi bantuan ketika muncul korban jiwa.
Kalau kita menyalahkan cuaca sebagai penyebab kelaparan, rasanya sangat dangkal. Jika itu yang terjadi, berarti kondisi kita sama dengan puluhan tahun lalu kala teknologi belum maju. Cuaca saat ini setidaknya sudah ada prediksi oleh BMKG. Seharusnya pemerintah daerah dan pusat bisa mengantisipasi akibat perubahan cuaca tersebut.
Tidak hanya itu, teknologi pertanian sebenarnya sudah ada sejak lama. Di Papua saja, sudah ada universitas negeri, tetapi penelitian mengenai bibit unggul tidak kunjung ada. Andaikan pemerintah dapat melakukan mitigasi di Papua dan serius membiayai riset di lembaga penelitian dan kampus, penemuan varietas unggul pangan sudah ketemu sejak dahulu.
Juga ketika kita bicara masalah pembangunan, Papua termasuk daerah yang pembangunannya lambat, tidak secepat kota-kota atau wilayah lainnya. Berbagai macam layanan, seperti kesehatan, keamanan, maupun pendidikan, tidak sama dengan Jawa atau wilayah yang lain. Ini menyebabkan Papua tidak memiliki fasilitas yang sama dengan yang lain. Inilah bukti ketakseriusan pemerintah menangani kelaparan Papua.
Penerapan Kapitalisme
Masalah kelaparan di Papua pada hakikatnya disebabkan oleh kesalahan penerapan, yaitu penerapan kapitalisme. Kapitalisme membuat pemerintah membiarkan SDA untuk dikuasai asing, terutama Papua, wilayah dengan tambang emas dan mineral yang melimpah. Papua merupakan wilayah kaya. Sayangnya, akibat salah kelola SDA, daerah ini malah menjadi sangat miskin hingga sering kali terjadi kelaparan.
Kapitalisme juga membuat pembangunan hanya terpusat pada wilayah strategis. Jawa, misalnya, pembangunan di pulau itu lebih cepat dari pulau lain. Ini terjadi karena wilayah Jawa sangat dekat dengan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Pembangunan semacam ini menunjukkan bahwa kapitalisme membuat pembangunan berjalan tidak merata.
Di sisi lain, kapitalisme juga membentuk kesenjangan antara si kaya dan miskin. Mereka yang punya uang makin kaya, sedangkan yang miskin juga makin sengsara. Lebih dari itu, penerapan otonomi daerah turut memunculkan kesenjangan antara daerah satu dan yang lainnya. Daerah yang kaya dapat membangun sendiri wilayahnya, sedangkan daerah yang pendapatannya kecil perlu mengais uang untuk pembangunan.
Transportasi di Papua juga tidak memadai, selain medannya sulit dilalui. Alhasil, ketika satu daerah mengalami gagal panen, seperti Kabupaten Yahukimo, ia akan bertahan sendiri dan rakyat yang akhirnya jadi korban.
Pengelolaan Islam
Islam memiliki sistem pemerintahan khas, yaitu Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah berkewajiban mengurusi rakyatnya tanpa terkecuali. Khalifah akan menerapkan sistem keuangan Islam yang akan membuat pengelolaan SDA dilakukan negara, bukan oleh asing. Dengan begitu, negara akan mendapatkan pemasukan besar. Pendapatan lainnya diperoleh dari kharaj, jizyah, fai, ganimah, dll. Hasil tersebut akan dikelola oleh baitulmal.
Khalifah akan memakai dana itu untuk membangun fasilitas umum, pendidikan, kesehatan hingga jaminan keamanan di seluruh wilayah Khilafah. Pembangunan dilakukan secara merata dengan tujuan memenuhi hajat hidup rakyat. Apabila tatkala terjadi bencana alam atau kelaparan, khalifah akan segera mengirimkan bantuan melalui wilayah lainnya. Semua wilayah akan bahu-membahu menolong saudaranya.
Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah mengalami bencana paceklik, lalu Gubernur Mesir Amr bin Ash saat itu mengirim bantuan logistik hingga masalah kelaparan pun teratasi. Selain itu, khalifah akan memberikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan sam=mpai mereka tidak lagi tergolong penerima zakat.
Khalifah juga akan mendorong perkembangan riset dan teknologi untuk menemukan bahan pangan varietas unggul dan cocok ditanam di wilayah tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa bercocok tanam dan sekaligus menjaga ketahanan pangan negara.
Jadi, wilayah sebagaimana Papua akan diperhatikan dengan baik hanya dengan penerapan sistem Islam dalam sistem Khilafah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya menyelamatkan Papua adalah menerapkan Islam secara kafah. Wallahualam. [MNews/Gz]

Islam solusi tuntas yang menyentuh sampai ke akar permasalahan ummat
Harus nya SDA yg melimpah mampu mensejahterakan rakyat…ini akibat penerapan sistem kapitalis…