Mempertanyakan Standar Kompetensi Akademisi

Mempertanyakan Standar Kompetensi Akademisi

Penulis: Yeni Asropi, Ph.D. (Akademisi dan Pengamat Sosial Ekonomi)

Muslimah News, FOKUS — Saat ini, kompetensi dosen di antaranya dinilai dari aktivitas di luar kampus terkait dunia usaha dunia industri (DUDI), yakni melalui sertifikasi keahlian dan uji kompetensi. Harapannya, kerja sama dengan DUDI dapat membantu civitas academica, baik dosen dan mahasiswa, dalam mengembangkan ilmu dan memperoleh lebih banyak pengalaman.

Program hibah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diberikan kepada program studi yang melibatkan mitra kerja sama DUDI untuk mendukung kegiatan magang bagi mahasiswa dan pendampingan oleh dosen yang memiliki kompetensi profesional.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan Universitas Riau melalui Monitoring dan Evaluasi (monev) Program Kemitraan DUDI Merdeka Belajar dalam rangka peningkatan kompetensi profesional dosen bagi prodi sarjana dan diploma oleh LPPMP Universitas Riau melalui Pusat Jaminan Mutu (13-10-2023).

Menurut penyelenggara, kerja sama antara perguruan tinggi dan DUDI menjadi suatu kebutuhan, selain upaya pemenuhan salah satu standar dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi yang ditentukan oleh Kemendikbudristek.

Globalisasi Pendidikan

Era globalisasi mengharuskan setiap negara memiliki kualitas SDM yang tinggi agar bisa bersaing. Pesatnya kemajuan iptek disertai kencangnya arus globalisasi dunia, mendorong negara-negara berkembang merasa harus menyesuaikan sistem pendidikannya agar setara dengan negara-negara maju.

Implementasi globalisasi pendidikan ini terwujud dalam keniscayaan setiap kampus mendapat pengakuan mutu secara internasional. Konsep world class university (WCU) pun dimunculkan sebagai kemampuan suatu perguruan tinggi dapat berdaya saing global.

Lembaga internasional kemudian menetapkan berbagai indikator WCU yang menggiring kampus untuk memenuhi tolok ukur tersebut, seperti keunggulan penelitian, kebebasan akademik, fasilitas dan pendanaan yang cukup memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga internasional.

Pada 2001, Indonesia meratifikasi kesepakatan internasional tentang perdagangan jasa (General Agreement on Trade and Service/GATS) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selanjutnya, pada 2005, Indonesia mengadopsi KBE (Knowledge-Based Economy/Ekonomi Berbasis Pengetahuan) yang dijadikan sebagai arah pembangunan nasional (RPJPN 2005—2025). Salah satu capaian program KBE adalah konsep WCU.

Belum banyak yang sadar bahwa konsekuensi dari penerapan KBE adalah negara menempatkan pendidikan sebagai barang dagangan (trade) yang tidak bisa diakses masyarakat, kecuali dengan membayar biaya yang sangat besar. Ilmu pengetahuan tunduk pada kepentingan industri untuk dikomersialkan melalui kerja sama kampus dengan dunia industri. Alhasil, masyarakat tidak dapat mengakses segala inovasi produk dan jasa, kecuali dengan membayar .

Penilaian Kinerja Makin Fokus pada Arahan Industri

Dalam blog Kemdikbudristek dijelaskan bahwa delapan IKU yang digagas oleh Kementerian terkait transformasi dana perguruan tinggi diperas menjadi tiga kualitas, yaitu lulusan, kurikulum, dan dosen/pengajar. Artinya, Kampus Merdeka memberi kesempatan bagi kampus untuk mempersiapkan diri dan berkolaborasi dengan DUDI.

Dengan transformasi yang dibuat Kemendikbudristek ini, kerja sama di antara dosen bisa lebih terinstitusionalisasi. Laman kedaireka[dot]id menjadi wadah bagi “penjual” dan “pembeli”, serta sebagai bursa untuk melihat segala tantangan dan solusinya.

Adapun delapan IKU yang telah diluncurkan Kemendikbudristeksebagai landasan transformasi pendidikan tinggi adalah sebagai berikut.

Pertama, lulusan mendapat pekerjaan yang layak dengan upah di atas upah minimum regional, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi. Kedua, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, serta pertukaran pelajar. Ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus dengan mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain. Kempat, praktisi mengajar di dalam kampus atau merekrut dosen yang berpengalaman di industri.

Selanjutnya kelima, hasil kerja dosen (hasil riset dan pengabdian masyarakat) dapat digunakan masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. Keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, baik dalam kurikulum, magang, maupun penyerapan lulusan. Ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif melalui evaluasi berbasis proyek atau metode studi kasus. Kedelapan, program studi berstandar internasional dengan akreditasi atau sertifikasi tingkat internasional.[1]

Berdasarkan konsep MBKM ini, kegiatan internasionalisasi di berbagai kampus ditingkatkan melalui inbound staff, inbound student, dan adjunct professor. Juga melalui exchange program, double degree, dual degree, dan joint curriculum. Alhasil, profil lulusan makin dikaitkan dengan stakeholders, akreditasi prodi dituntut ke arah internasional, dan standar mutu pendidikan didasarkan pada indikator asing.

Biaya Besar WCU

Semua negara tengah berlomba untuk meraih status WCU. Namun, timbul pertanyaan terkait pemenuhan akses belajar bagi seluruh masyarakat. Philip G. Altbach, seorang pakar pendidikan di Chicago, menyatakan bahwa terlalu memusatkan pada pencapaian status WCU dapat membahayakan sistem akademik, serta menyebabkan penyimpangan energi dan sumber daya dari tujuan yang lebih penting dan lebih realistis. Pencapaian status WCU juga dapat menyebabkan sistem pendidikan lebih fokus untuk membangun universitas elite berorientasi riset dengan mengorbankan akses pendidikan atau pelayanan kebutuhan masyarakat.

Norman LaRocque, pakar pendidikan senior ADB, menyatakan bahwa besarnya biaya untuk mengembangkan lembaga pendidikan kelas dunia—yang dapat menarik mahasiswa dan akademisi terbaik—dapat menyebabkan tidak banyak dana tersedia untuk universitas lainnya. Cina, misalnya, menghabiskan banyak dana untuk mencapai target 50 institusi kelas dunia. Korea berambisi sama, yakni dengan program BrainKorea21. Begitu pula Taiwan dengan program Excellence Initiative dan Jepang dengan Global 30 Scheme.[2]

Fakta bahwa upaya mencapai status WCU butuh biaya tinggi, serta dapat menimbulkan kesenjangan antarkampus dan masalah akses belajar bagi seluruh masyarakat. Apalagi saat ini SDA negeri-negeri muslim dikuasai asing dan negara makin lepas tangan dalam pendanaan pendidikan tinggi. Arahan DUDI juga makin dominan dalam menilai kompetensi dosen dan mahasiswa.

Pertanyaan bagi kita sebagai intelektual muslim, apakah pendidikan tinggi layak sekadar dinilai dengan standar kompetensi menurut dunia industri? Bagaimana standar kompetensi akademisi dalam perspektif Islam?

Standar Islam untuk Pendidikan Tinggi

Tujuan sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam adalah pertama, membentuk kepribadian islami, yakni memiliki pola pikir dan pola sikap Islam. Strategi pendidikan harus dirancang untuk mewujudkan identitas keislaman yang kuat, baik aspek pola pikir maupun sikapnya. Metodenya adalah dengan penanaman tsaqafah Islam, berupa akidah, pemikiran, dan perilaku Islam ke dalam akal dan jiwa anak didik. Kedua, mempersiapkan generasi muslim agar memiliki keahlian dalam setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman maupun berbagai bidang sains (teknik, kimia, fisika, kedokteran dan lainnya).

Kinerja sistem pendidikan dalam sudut pandang Islam bukanlah dilihat dari pengakuan dari dunia industri atau standar arahan dunia Barat, seperti WCU, melainkan dari kemampuannya untuk menjamin terpenuhinya hak seluruh masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, serta mewujudkan kekuatan dan kemandirian negara, termasuk kemampuan SDM hingga berbagai teknologi terkini yang dibutuhkan dalam menyolusi berbagai masalah masyarakat.

Walhasil, dalam perspektif Islam, kompetensi dosen dan mahasiswa dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Taala, kualitas kepribadian Islamnya, juga kecerdasannya dalam rangka berkontribusi untuk umat. Kompetensi akademisi bukan dilihat dari sekadar penguasaan skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Bukan pula untuk diberdayakan layaknya mesin pemutar roda ekonomi.

Keberhasilan sistem pendidikan Islam juga terwujud pada pembentukan pribadi yang mulia dan berempati terhadap problem umat. Ini karena akhlak mulia adalah dampak dari keterikatan seorang muslim pada syariat Islam secara totalitas, bukan pada nilai moral yang berubah mengikuti asas manfaat.

Para intelektual muslim selayaknya tidak terpukau pada standar-standar kompetensi internasional arahan asing yang nyatanya menyebabkan kesenjangan di tengah masyarakat. Industri yang dimiliki para pemodal makin makmur, sedangkan masyarakat sulit untuk membayar biaya pendidikan ataupun mengakses hasil temuan para akademisi yang dikomersialkan oleh industri dengan harga tinggi.

Sudah waktunya kembali pada standar Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan dan standar kompetensi akademisi. Islam bukan sebatas ibadah ritual, melainkan manual kita dari Sang Pencipta.

Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah di level individu, masyarakat, dan negara, kita akan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang menghasilkan profesionalisme yang produktif dan menyejahterakan umat manusia di dunia sekaligus membahagiakan di akhirat. Wallahualam. [MNews/Gz]


[1] https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/delapan-indeks-kinerja-utama-siapkan-mahasiswa-berkolaborasi-dengan-dudi

[2] https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20111117164540393

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *