Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Setelah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung usai, kini pemerintah merencanakan membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Jika pemegang kebijakan berhasil membangun jalur ini, akankah rakyat mendapatkan kemudahan?
Diketahui, Presiden Jokowi berencana terbang ke Cina untuk membicarakan beberapa kerja sama, salah satunya perpanjangan proyek kereta cepat. Kali ini, proyek tersebut akan menghubungkan Kota Jakarta dan Surabaya yang ini akan mempersingkat perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi empat jam. Jalur kereta cepat tersebut akan melewati Kota Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Solo dan terakhir Surabaya.
RI menggandeng Cina dalam proyek kereta cepat sebab industri perkeretaapian dalam negeri yang dipegang oleh INKA belum mampu membuat kereta api cepat. Perusahaan milik negara itu baru dapat memproduksi rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek. Itu pun masih ada beberapa keluhan dari para pengguna. Oleh karenanya, pemerintah tetap akan menggandeng Cina yang akan bekerja sama dengan INKA untuk merealisasikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. (Kumparan, 15-10-2023).
Biaya Mahal
Ketika kita berkaca pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, banyak masalah yang lahir, mulai dari lamanya pembuatan hingga biaya yang membengkak dari US$5,13 miliar menjadi US$6,071 miliar. Biaya ini berasal dari 75% pinjaman Cina Development Bank (CDB) dan 25% adalah setoran modal dari konsorsium dua negara, yaitu Indonesia-Cina. Pembagiannya adalah konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60% dan sisanya berasal dari konsorsium Cina.
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan memiliki jarak tempuh lebih panjang dari Jakarta-Bandung. Jadi, negara pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Jika sebelumnya CDB memberikan pinjaman, tidak menutup kemungkinan proyek kereta cepat kedua ini juga sama, padahal utang negara saat ini sudah banyak. Dapat kita bayangkan jadinya apabila pemegang kebijakan menambah utang lagi.
Mengandalkan dana pinjaman luar negeri (apalagi Cina) sama saja menjatuhkan negara ke jebakan utang. Cina tidak mungkin memberikan “makan siang” gratis. Negara ini mau membantu karena ada yang diinginkan, apalagi pinjamannya pasti ada bunga. Jika negara tidak mampu membayar, bisa saja beberapa fasilitas milik negara akan tergadai untuk menutup utang. Faktanya pula, negara yang terjerat utang juga tidak dapat independen dan cenderung mendikte dan menguasai berbagai kebijakan di negara yang berutang.
Untuk Segelintir Rakyat
Proyek kereta cepat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perawatannya pun dapat dipastikan mahal. Oleh karena itu, masyarakat akan merogoh kocek dalam-dalam untuk menikmati fasilitas ini. Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja berkisar Rp250.000. Artinya, rakyat perlu membayar lebih untuk Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Masyarakat yang mampu membayar lebih ini tentu tidak semua rakyat, melainkan hanya orang-orang berdompet tebal yang dapat melakukan. Sebagaimana fasilitas jalan tol, tidak semua orang dapat menikmati, fasilitas kereta cepat ini juga hanya untuk segelintir orang.
Kalau kita perhatikan juga, kereta akan melewati jalur sibuk, kota besar se-Jawa, dapat dipastikan ini untuk mempermudah pelaku ekonomi (golongan elite)melakukan transaksi ekonomi, bukan untuk memudahkan seluruh rakyat untuk mendapatkan fasilitas transportasi. Sedangkan rakyat sebenarnya hanya perlu transportasi yang aman, nyaman, dan murah.
Pembangunan dalam Islam
Islam sebagai agama sekaligus sistem kehidupan memiliki pandangan khas mengenai pembangunan. Islam memberikan tanggung jawab besar untuk negara. Negara (dalam hal ini khalifah sebagai pemimpin) berkewajiban mengurusi seluruh kebutuhan rakyat.
Khalifah tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan fasilitas, termasuk moda transportasi. Khalifah wajib menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan murah untuk masyarakat. Siapa pun ia, kaya atau miskin, muslim atau bukan, selama menjadi warna negara, Khilafah wajib melayaninya.
Khilafah akan membangun semua fasilitas tersebut memakai biaya sendiri, bukan dari dana pinjaman luar negeri. Biaya tersebut berasal dari kas negara (baitulmal) yang mendapatkan keuangan dari beberapa pemasukan, seperti kharaj, ganimah, fai, jizyah, pengelolaan SDA, dsb. Khusus pemasukan dari pengelolaan SDA ini, seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, ataupun transportasi.
Bicara masalah investasi, Islam memang membolehkan, tetapi investasi itu tidak dilakukan sembarangan, harus mengikuti syariat Islam dengan menggunakan kerja sama yang dibolehkan.
Jadi, Khilafah tidak akan melakukan investasi untuk membangun transportasi, apalagi investasi tersebut bekerja sama dengan negara yang jelas-jelas memusuhi Islam (kafir harbi). Dengan adanya kehati-hatian dan aturan yang tegas ini, Khilafah tidak akan mudah didikte oleh negara lain. Khilafah juga dapat memenuhi semua kebutuhan rakyat secara mandiri.
Gambaran di atas merupakan konsep pembangunan dalam Islam. Konsep ini tidak akan berlaku untuk kondisi sekarang. Jadi, apabila kita menginginkan negara memberikan fasilitas menyeluruh kepada semua rakyat, hanya Khilafah jawabannya. Wallahualam. [MNews/Gz]
