Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Gonjang-ganjing harga beras, belum berakhir. Sudah berbulan-bulan harga beras meroket, tetapi belum ada solusi berarti. “Jurus ninja” pun dikeluarkan pemerintah, yaitu impor beras.
Terpantau, harga beras pada Jumat (13-10-2023) masih naik hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET), bahkan mencetak rekor baru. Panel Harga Badan Pangan pada Jumat (13-10-2023) pukul 11.57 WIB menunjukkan bahwa harga beras premium melonjak menjadi Rp15.040 per kg, sedangkan harga beras medium naik menjadi Rp13.240 per kg. (CNBC Indonesia, 13-10-2023).
Jurus Impor
Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah akan melakukan impor beras. Sekretaris Perum Bulog Awaludin Iqbal menyatakan bahwa Bulog siap menerima tambahan kuota penugasan impor beras sebanyak 1,5 juta ton dari pemerintah. Hal ini ditujukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) sehingga akan menstabilkan harga beras (Tirto, 11-10-2023).
Pemerintah menyatakan impor beras bisa dari negara mana pun. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan Cina siap “membantu” Indonesia memenuhi kebutuhan beras pada masa paceklik El Nino. Cina sudah berkomitmen untuk menggelontorkan sejuta ton beras ke Indonesia. Tawaran itu sudah disampaikan Presiden Cina, Xi Jinping ke Jokowi. (CNN Indonesia, 12-10-2023).
Presiden Jokowi memastikan stok beras nasional dalam posisi aman karena sedang berlangsung panen raya di sejumlah daerah. Tambahan pasokan dari hasil panen akan memperkuat cadangan beras nasional, selain melalui impor. (Republika, 13-10-2023).
Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal menyatakan, “Masyarakat jangan khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga,” ujarnya.
Tidak Konsisten
Pernyataan pemerintah terkait stok beras ini tampak tidak konsisten. Pemerintah menyatakan bahwa stok beras dalam posisi aman. Namun, pertanyaannya, jika stok aman, mengapa harga beras terus melejit?
Jika kita berpedoman pada teori harga, dalam kondisi jumlah permintaan tetap, kenaikan harga akan terjadi ketika jumlah penawaran turun. Dengan demikian, ketika saat ini harga beras terus menerus naik, artinya jumlah penawaran sedang turun dan terus turun. Dengan kata lain, ada problem di aspek penawaran.
Selain itu, jika diklaim stok aman, seharusnya tidak perlu impor. Stok yang aman artinya beras yang ada sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, dengan demikian tidak perlu impor. Ketika impor masih dilakukan, padahal katanya stok aman, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, stok belum aman (meski dinarasikan aman) sehingga masih perlu impor. Kedua, stok aman, tetapi impor tetap dilakukan.
Kemungkinan mana yang benar? Tentu jawabannya ada di pemerintah. Namun, jika kita telusuri pernyataan pemerintah selama ini, memang kerap tidak konsisten. Di laman resmi Bulog 18 Agustus 2023 diberitakan, “Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan tidak akan ada impor tambahan beras. Dia meyakini hingga hari ini kebutuhan beras masih aman sehingga Bulog tetap akan utamakan produk dalam negeri, dan memprediksi panen akan mencukupi.”
Adapun pada 11 September 2023, diberitakan di Republika, Presiden Jokowi menganggap masih perlu impor dari sejumlah negara. Jokowi mengatakan, “Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap melihat di mana bisa kita beli (beras). Tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk antisipasi (kebutuhan) tahun depan.” Saat pernyataan tersebut dikonfirmasi ke Kepala Perum Bulog Buwas, ia menegaskan, “Sudah selesai. Kita tidak impor lagi.”
Demikianlah pernyataan para pejabat publik yang berbeda-beda dalam satu persoalan dan satu waktu. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Namun, jika kita berpegang pada pernyataan Jokowi selaku pemimpin tertinggi, tampak bahwa tambahan impor dilakukan bukan karena stok tidak cukup, tetapi untuk menurunkan harga beras.
Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (13-10-2023), Jokowi mengatakan, “Cadangan di Bulog 1,7 (juta ton) dan akan datang lagi kira-kira 500, 600 ribu ton. Artinya cadangan pangan kita kondisinya aman, tapi memang kita tetap butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar agar harga bisa turun sedikit demi sedikit.”
Rencana tambahan impor beras ini mendapatkan penentangan dari para ahli. Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Asosiasi Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menilai keputusan pemerintah untuk menambah impor beras pada akhir tahun 2023 tidak diperlukan. Produksi beras 2023 turun 3,5% atau 1 juta ton yang sudah dicukupi oleh impor pada awal tahun sebanyak 1,7 juta ton sehingga seharusnya impor tidak diperlukan.
Jika impor beras tetap dilakukan, Dwi menilai akan berdampak pada petani yang saat ini baru menikmati harga jual beras yang baik. Jika ahlinya sudah mengatakan demikian, lantas apa alasan pemerintah masih ngotot impor beras lagi?
Jaminan Pangan
Tingginya harga beras sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir semua, yakni 98,5% orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Oleh karenanya, ketika ada kenaikan harga beras, rakyat terpukul.
Pemerintah sebagai institusi pengurus urusan rakyat wajib mewujudkan jaminan ketersediaan beras dengan stok yang mencukupi dan harga yang terjangkau. Pemerintah bahkan tidak boleh sekadar memastikan stok, tetapi memastikan beras tersebut mampu dijangkau oleh masyarakat. Jangan sampai stok cukup, tetapi ditimbun oleh pengusaha nakal dan harganya mahal.
Sayangnya, jaminan ketersediaan pangan itu tidak diwujudkan oleh penguasa hari ini. Hal ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang dianut Indonesia sehingga negara berlepas tangan dengan menyerahkan urusan pemenuhan hajat rakyat pada mekanisme pasar, yang artinya pada swasta sebagai pemain di pasar.
Negara hanya berperan sebagai regulator, seperti satpam yang tugasnya hanya membuka dan menutup portal impor. Apalagi keputusan impor itu ternyata bukan untuk kepentingan rakyat ataupun petani, tetapi para pengusaha yang menangguk untung dari impor. Inilah yang terjadi ketika kita menerapkan sistem kapitalisme.
Kedaulatan Pangan
Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Dalam Khilafah, negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan pangan orang per orang. Negara harus memastikan tidak ada orang yang kelaparan karena tidak mampu membeli beras.
Oleh karenanya, Khilafah akan melakukan hal-hal berikut untuk mewujudkan jaminan pangan bagi warganya.
1. Mewujudkan swasembada penuh untuk komoditas pangan yang terkategori kebutuhan pokok seperti beras.
2. Membangun dan meningkatkan produksi dalam negeri dengan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, penerapan teknologi mutakhir, edukasi petani, pemberian subsidi dan bantuan alat produksi, dll. sehingga bisa mencapai kedaulatan pangan, yakni tidak butuh impor lagi.
3. Membangun jaringan distribusi yang baik dan adil untuk memastikan tidak ada hambatan distribusi dari sawah hingga sampai ke tangan konsumen.
4. Mengawasi adanya potensi praktik penimbunan agar bisa tercegah dan memberikan sanksi bagi pelaku penimbunan.
5. Mengedukasi masyarakat dan membentuk kebiasaan untuk melakukan diversifikasi pangan sehingga tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan tertentu.
6. Segera membenahi aspek produksi maupun distribusi ketika terjadi kenaikan harga beras yang tidak wajar.
7. Memberikan santunan berupa bahan pangan bagi warga yang miskin secara rutin sambil menyelesaikan problem nafkah jika memang ada.
Dengan mekanisme tersebut, permasalahan tingginya harga beras akan tersolusi dengan baik tanpa harus impor. Namun, solusi ini hanya terealisasi dalam sistem Khilafah. Sementara itu, rezim doyan impor dalam kapitalisme seperti hari ini tidak akan mungkin mampu mewujudkan solusi ini, karena tidak menguntungkan para kapitalis. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
