Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Mak-mak harus gembira ataukah mempertanyakan arah kebijakan penguasa? Pasalnya, saat harga beras naik drastis, pemerintah justru menjalankan program bagi-bagi rice cooker gratis. Belum selesai kebingungan kaum mak karena harus memutar otak mendapatkan beras dengan harga terjangkau, kekhawatiran bertambah karena mereka karena mau tidak mau menggunakan rice cooker gratis, yang artinya penggunaan listrik di rumah akan bertambah.
Program kompor listrik yang sempat diwacanakan sebelumnya, mengalami kendala sehingga dialihkan dengan pembagian rice cooker gratis. Untuk program ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan anggaran senilai Rp347,5 miliar dan diperuntukkan bagi 500 ribu kelompok rumah tangga miskin.
Anggaran itu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM. Aturan pembagian rice cooker gratis tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11/2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik bagi Rumah tangga.
Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan pembagian 500 ribu rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh, setara dengan kapasitas pembangkitan 20 MW. Menurutnya, program ini berpotensi juga menghemat LPG sekitar 29 juta kg atau setara 9,7 juta tabung 3 kg. (CNN Indonesia, 10-10-2023).
Sebenarnya, apa urgensi membagikan rice cooker gratis di tengah krisis beras? Semestinya, membagikan beras gratis, bukan malah rice cooker. Jika ada rice cooker, tetapi tidak ada beras yang akan dimasak, rice cooker hanya menjadi pajangan, bukan? Alhasil, program tersebut menyebabkan pemborosan anggaran negara dan merugikan masyarakat banyak.
Harga Beras Naik
Jika pemerintah turun ke tengah masyarakat dan menanyakan satu per satu mereka, apakah mengharapkan bagi-bagi beras atau bagi-bagi rice cooker? Tentu jawaban masyarakat ialah mengharapkan bagi-bagi beras gratis. Saat ini, jika masyarakat belum memiliki rice cooker untuk memasak, mereka masih bisa menggunakan kompor atau kayu bakar. Sementara itu, jika mereka tidak memiliki beras, apa yang mau dimakan untuk kebutuhan hidup mereka?
Wajar jika Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai pembagian rice cooker kurang bijaksana. Terlebih, program ini dilakukan ketika kenaikan harga beras yang tidak kunjung mereda. Masyarakat berpotensi menjual rice cooker yang dibagikan untuk menambah pendapatan membeli beras. (Katadata, 10-10-2023).
Dikutip dari CNBC Indonesia, harga beras premium melonjak naik hingga Rp15.040 per kg, sedangkan harga beras medium naik hingga Rp13.240 per kg. Meskipun pemerintah membuat kebijakan tidak boleh membeli lebih dari 10 kg beras per keluarga agar meminimalkan panic buying (belanja berlebihan karena rasa panik). Daya beli masyarakat juga masih lemah, mengingat harga kebutuhan pokok yang lain juga merangkak naik.
Jika memang ingin membantu masyarakat mengelola energi bersih, Direktur Center of Economic & Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai banyak hal lain yang bisa dilakukan. Anggaran Rp347,5 miliar bisa diperuntukkan bagi ketahanan pangan dan penyediaan alokasi subsidi pupuk guna membantu petani. Menurutnya, mendekati pemilihan presiden 2024, pembagian rice cooker juga dinilai rawan disalahgunakan.
Kebijakan Populis Pemborosan Anggaran
Setiap kebijakan yang diputuskan dalam sistem demokrasi berbuntut masalah baru dan tidak tepat. Bukan kali ini saja program pemerintah yang tidak efektif hanya bersifat populis (pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut sebagai kepentingan rakyat). Publik menilai memang tidak ada urgensi untuk pemberian rice cooker pada masyarakat.
Masyarakat terbiasa mengunakan rice cooker hanya untuk memasak nasi dan jarang yang memanfaatkan keperluan masak yang lain. Kebijakan ini tentu hanya menghabiskan anggaran negara dan tidak berguna. Meskipun dikatakan kebijakan ini diarahkan ke rumah tangga miskin, tetapi justru makin menambah beban mereka.
Program ini membingungkan publik dan berpotensi besar merugikan negara. Bahkan, seorang pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaannya. (Republika, 9-10-2023).
Jika demikian, publik dapat menilai banyak kepentingan atas setiap program yang akan dan sedang dijalankan pemerintah. Demi kepentingan rakyat katanya, nyatanya demi kepentingan segelintir orang yang berada di kursi kekuasaan. Kalau benar demikian, masihkah berharap perubahan lewat pesta demokrasi yang akan terjadi tahun depan?
Salah Kelola Anggaran?
Dalam sistem demokrasi, anggaran yang dianggap tidak penting sekali atau bisa dianggap sebagai pengeluaran bermasalah justru porsinya sangat besar. Lihat saja, anggaran bagi-bagi rice cooker gratis bisa sampai berjumlah ratusan miliar. Belum lagi ditambah anggaran untuk pembayaran bunga utang Indonesia yang lebih dari Rp400 triliun.
Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak pernah mengatakan, kelemahan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran APBN karena berbasis persentase. Pertanyaannya, apakah dengan persentase yang ditetapkan sudah bisa mencakup seluruh kebutuhan masyarakat? Jawabannya, sering tidak tepat dan tidak memenuhi kebutuhan rakyat.
Sementara itu, sistem Islam (Khilafah) mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan publik dengan melihat fakta riil di tengah masyarakat. Ketika Khilafah melakukan pembelanjaan negara, semua pendapatan negara yang dikumpulkan dalam baitulmal diperuntukkan membiayai berbagi pos pengeluaran. Khalifah akan mempertimbangkan sesuai ijtihadnya terkait setiap alokasi dana yang dikeluarkan dari baitulmal.
Khalifah memahami bahwa setiap dinar atau dirham yang dibelanjakan negara akan dihisab Allah Taala. Khalifah akan berhati-hati dan amanah dalam menggunakan dana baitulmal. Penyusunan anggaran belanja Khilafah juga tidak terikat dengan tahun fiskal sebagaimana dalam demokrasi. Khalifah menetapkan anggaran belanja dengan adil serta memperhatikan kemaslahatan juga keadilan di tengah masyarakat.
Pengalokasian Anggaran dalam Khilafah
Ada enam prinsip dalam mengalokasikan anggaran belanja dalam Khilafah agar tidak terjadi pemborosan yang berakhir pada kerugian negara.
Pertama, kas yang berasal dari zakat, pengeluarannya wajib disalurkan kepada delapan golongan yang sudah ditetapkan syariat. Pengeluaran dilakukan oleh Khalifah berdasarkan jumlah kas yang masuk ke pos zakat.
Kedua, pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari baitulmal digunakan memenuhi keperluan jihad dan menutupi kebutuhan orang-orang fakir miskin serta menggaji atas jasa yang dicurahkan untuk kepentingan negara yakni pegawai negeri, hakim, tentara, dll.
Ketiga, baitulmal mengeluarkan dana untuk orang-orang yang melakukan tugas atau jasa tertentu bagi negara, seperti gaji pegawai, santunan untuk penguasa, hakim, tentara, dsb. Pengeluaran ini bersifat tetap, baik saat harta tersebut ada maupun tidak.
Keempat, mengeluarkan dana untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat wajib, contohnya pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, masjid, air bersih, dll.
Kelima, pembelanjaan yang wajib tetapi bersifat kondisional. Misal, menanggulangi musibah atau bencana alam yang menimpa masyarakat, seperti paceklik, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, dll.
Keenam, pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat tidak wajib, bersifat tambahan dari sarana-sarana yang sudah ada, pengeluarannya berdasarkan kesediaan kas baitulmal.
Demokrasi ialah sistem cacat, sedangkan para pejabat yang menjalankan sistem ini tidak amanah dan lalai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, Khilafah begitu hati-hati dalam mengelola harta serta membelanjakannya. Benar-benar memperhatikan kebutuhan umat serta menjamin kesejahteraan mereka.
Oleh sebab itu, tegaknya Khilafah harus menjadi perjuangan kita bersama. Bukan hanya beras, kebutuhan atas listrik pun akan dimudahkan negara. [MNews/Gz]
