KTT AIS, Topeng Manis Hegemoni Kapitalis 

KTT AIS, Topeng Manis Hegemoni Kapitalis 

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. 

Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi memimpin Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum 2023 pada Rabu (11-10-2023) di Nusa Dua, Bali. Negara-negara peserta KTT tersebut bersepakat untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan global di masa depan, terutama terkait kelautan dan perubahan iklim. 

Negara-negara pulau dan kepulauan, termasuk Indonesia, harus selalu menjadi yang terdepan dalam berkomitmen menghadapi tantangan tersebut karena menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap dampak negatif fenomena alam dan perubahan iklim. Bagi Indonesia, komitmen ini penting karena kita adalah negara kepulauan terbesar. Di samping itu, Indonesia menjadi tuan rumah KTT pertama AIS Forum yang dihadiri 30 dari total 51 negara peserta dan empat organisasi internasional. (Tempo, 11-10-2023). 

Sebagai informasi, KTT AIS Forum adalah sebuah platform yang dirancang untuk mencakup negara kepulauan dan negara kepulauan tanpa memandang wilayah, ukuran, dan tingkat pembangunannya. Forum tersebut bertujuan untuk memperkuat kolaborasi agar dapat mengatasi permasalahan global, khususnya pembangunan kelautan. Tahun ini, KTT AIS Forum 2023 mengusung tema “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future” (Membina Kolaborasi, Memungkinkan Inovasi untuk Lautan dan Masa Depan Kita). 

Arti Penting? 

Di tengah kondisi dunia yang dipenuhi persaingan, konflik, dan menurunnya kepercayaan, menurut Jokowi, persatuan dan kerja sama di antara negara pulau dan kepulauan menjadi hal yang sangat penting. Dalam rangka menghadapi berbagai masalah global, seperti kenaikan permukaan air laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut, katanya, kerja sama harus dikuatkan. 

Indonesia, tegasnya, konsisten menyuarakan kepentingan negara-negara kepulauan dan berkembang dalam berbagai forum internasional. Upaya menyuarakan kepentingan itu dilakukan dengan melibatkan negara-negara tersebut dalam KTT G-20 tahun lalu, KTT ASEAN dan KTT AIS Forum tahun ini. Pertemuan puncak KTT AIS ini fokus pada upaya penguatan kerja sama mengatasi empat isu global, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim. 

Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Ini sejalan dengan berita sebelumnya, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengumumkan komitmen pendanaan sebesar US$5 juta selama 2022—2025 untuk mendukung eksistensi AIS Forum sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan. 

Surga Investasi? 

Terlepas dari segala jargon dan narasi positif yang dibangun dari KTT AIS, kita tidak bisa mengabaikan pelaksanaannya yang berada di bawah naungan kapitalisme. Tidak heran, perihal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sudah mengeklaim bahwa KTT AIS ini akan membawa dampak positif, bahkan sangat signifikan bagi pariwisata di Bali. Hal ini terutama tampak dari meningkatnya hunian hotel di Nusa Dua dan sekitarnya. Ia memprediksi angkanya bisa mencapai 1,5 juta sampai 2 juta dolar AS. 

Ia juga mengatakan KTT AIS membuka keran investasi pariwisata tanah air khususnya untuk pariwisata berkelanjutan. Hal ini terlihat dari beberapa side event di KTT AIS yang dihadiri para investor. Secara angka, Indonesia menargetkan nilai investasi di sektor pariwisata berkelanjutan antara 6—8 miliar dolar AS. 

Bukti lain bahwa Indonesia merupakan negara potensial untuk investasi asing juga ditunjukan dengan berdirinya kantor pusat Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) di negara kepulauan ini. AIIB adalah tempat berkumpulnya negara-negara yang ingin menjadi institusi finansial internasional. 

Memuluskan FDI? 

Memang harus diakui, Indonesia adalah target utama bagi bisnis internasional yang ingin berekspansi di ASEAN. Indonesia bahkan menjadi pasar domestik yang besar dengan populasi 270 juta jiwa dan kelas menengah berjumlah lebih dari 60 juta jiwa. 

Indonesia juga menjadi negara dengan peluang pertumbuhan jangka menengah yang signifikan karena memiliki banyak sektor manufaktur. Inilah yang menyebabkan sepertiga bisnis internasional tertarik beroperasi di Indonesia. 

Mencermati hal ini, setidaknya ada tiga mesin yang bisa mendorong perekonomian Indonesia, yakni penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), digitalisasi, dan sustainability (keberlanjutan). Ketiga hal ini jelas sangat berkelindan dengan narasi investasi yang juga diusung dalam KTT AIS tadi. 

Menilik Indonesia yang memiliki tingkat stabilitas politik yang tinggi serta lingkungan pemerintahan dan peraturan yang mendukung investasi, ini adalah bekal yang cukup bagi Pemerintah untuk menarik lebih banyak FDI. Secara persentase, pada 2023 ini Indonesia akan berekspansi sekitar 5%. Jadi, dengan kata lain, KTT AIS tadi adalah salah satu instrumen untuk memuluskan investasi asing. 

Berkelindan dengan Rempang? 

Jika kita kaitkan lebih jauh lagi mengenai dampak KTT AIS, sejatinya kasus Pulau Rempang dan pulau-pulau kecil lainnya seperti Pulau Sangihe dan Pulau Komodo, hanya tinggal tunggu tanggal mainnya. Keberadaan pulau-pulau tersebut akan menjadi lokasi bercokolnya beragam investasi. Namun, pada saat yang sama akan mengisolasi akses masyarakat setempat terhadap tanah kelahirannya. 

Kasus Rempang saja sudah begitu tragis, bagaimana jika narasi investasi itu justru makin dimuluskan melalui sebuah konferensi internasional? Tidakkah target pulau/kepulauan yang dimangsa justru makin banyak, bahkan mencakup skala global? 

Brutalnya kebijakan investasi di lahan/pulau kecil di dalam negeri kita saat ini saja telah menegaskan bahwa kapitalisme memang merestui adanya perampasan lahan sekaligus konflik agraria yang tidak kunjung selesai. Pasalnya, cara kerja investasi asing langsung juga biasanya berupa pembelian atau pembangunan konstruksi pabrik, serta pembelian bahkan perampasan tanah oleh investor asing. Bentuk kepemilikan bangunan atau tanah dari FDI ini umumnya bersifat penuh atau hampir penuh. Oleh sebab itu, FDI jelas harus kita waspadai. 

Kedaulatan Tanah Kaum Muslim 

Dari KTT ke KTT, sejatinya adalah wajah busuk kapitalisme yang tengah bertopeng manis saja. Dalih surga investasi dan pasar bagi produk investor asing di negeri kita, sesungguhnya bukan isapan jempol belaka. Ini semua adalah karpet merah penjajahan yang tengah dijajakan atas nama kemajuan ekonomi maupun Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Asal tahu saja, yang mereka ambil dari negeri kita jauh lebih besar dibandingkan dampak positif yang mereka kembalikan bagi kemaslahatan masyarakat. Semua ini tidak ubahnya penggadaian tanah tumpah darah kita sekaligus kedaulatan yang ada di atasnya kepada kapitalis penjajah. Hal ini jelas Islam haramkan. 

Allah Taala berfirman, “… dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa [4]: 141). 

Sungguh, penghuni bumi Allah di Nusantara ini layak waspada. Bagaimana tidak? Isi perut buminya jadi bahan pesta negara asing, tetapi rakyat sendiri dibiarkan terjerat kemiskinan bahkan dilibas PHK massal secara terstruktur dan sistemis. 

Kaum muslim layak untuk memiliki negara yang berdaulat dengan penerapan aturan yang Allah ridai. Satu-satunya jalan adalah dengan adanya Khilafah, selaku negara dan pemerintahan yang independen, tidak bergantung pada tekanan global. 

Jangan mudah tergoda dengan kerja sama ekonomi internasional, baik tingkat bilateral, regional, multilateral, ataupun keterikatan terhadap aturan yang dibuat negara lain. Selama masih dalam kendali kapitalisme, semua itu adalah penjajahan. [MNews/Gz]

Share

One thought on “KTT AIS, Topeng Manis Hegemoni Kapitalis ”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *