Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Banyak hal yang “dikondisikan” tatkala memasuki tahun politik. Bukan hanya media dan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga ceramah agama. Melalui Surat Edaran (SE) No. 09/2023, Kemenag mengatur tentang Pedoman Ceramah Keagamaan. Pedoman tersebut ditandatangani oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Salah satu isinya mengatur bahwa materi ceramah keagamaan tidak boleh bermuatan kampanye politik.
Menurut Kemenag, latar belakang lahirnya SE 09/2023 ini adalah karena pemerintah memandang penceramah agama memegang peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan produktivitas bangsa, serta memelihara kesucian rumah ibadat.
Ada tujuh poin materi ceramah keagamaan pedoman Kemenag. Pertama, bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, hubungan baik intra dan antarumat beragama, dan menjaga keutuhan bangsa juga negara. Ketiga, menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan. Kelima, tidak menghina, menodai, dan/atau melecehkan pandangan, keyakinan, dan praktik ibadat umat beragama serta memuat ujaran kebencian. Keenam, tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan intoleransi, diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif. Ketujuh, tidak bermuatan kampanye politik praktis. (SE 09/2023, poin E nomor 2, situs resmi Kemenag).
Mengatur Ceramah?
Wamenag Saiful Rahmat Dasuki berpandangan sama dengan Menag bahwa SE tersebut bertujuan mencegah terganggunya suasana kondusif rumah ibadat selama tahun politik. Alhasil, ceramah agama diatur sedemikian rupa. Penceramah harus memiliki pengetahuan dan cara pandang moderat dalam beragama; berwawasan kebangsaan, toleransi, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan; serta santun dan memiliki keteladanan.
Jika ada pelanggaran terhadap SE tersebut, akan dilakukan pembinaan dengan menyosialisasi dan menguatkan kompetensi penceramah keagamaan. Pemantauan dan pelaporan akan dilakukan secara berkala oleh pihak Kemenag di tingkat wilayah, kabupaten, dan KUA.
Pemerintah mengatakan tidak akan mematai-matai rumah ibadat. Lantas pertanyaannya, memangnya dengan cara apa mereka akan memantaunya? Bukankah memantau rumah ibadat—termasuk isi ceramah dan para dainya—bisa termasuk tajassus (memata-matai sesama muslim dengan mencari kesalahan), hal yang diharamkan dalam Islam?
Namun, itulah demokrasi, di-setting agar semua hal mengarah untuk memuluskan setiap aturan dan kebijakan penguasa, termasuk mengkhawatirkan isi ceramah agama. Alhasil, ceramah agama yang berisi penyadaran untuk kembali pada syariat di tengah umat, bisa dianggap mengganggu bagi penggawa dan jajarannya.
Standar Ganda Demokrasi?
Salah satu yang dijamin dalam sistem demokrasi ialah kebebasan berpendapat. Ironisnya, kebebasan berpendapat yang berbenturan dengan kepentingan (versi) penguasa bisa dianggap berbahaya. Pada momen tertentu, tidak sedikit peraturan ditetapkan sesuai kepentingan penguasa.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, sikap Kemenag menerbitkan SE tersebut merupakan hal yang berlebihan. SE tersebut sama saja membungkam hak berbicara para penceramah agama, bahkan terlalu jauh mencampuri para dai untuk berceramah. Lili pun menyinggung Menag yang dalam beberapa kesempatan justru berbicara politik praktis di hadapan banyak orang, padahal bukan termasuk tupoksinya. (Media Indonesia, 4-10-2023).
Terbitnya SE 09/2023 juga membuktikan kekhawatiran pejabat negara dari berbagai parpol terkait perolehan suara umat dalam pemilu nanti. Pejabat negara seolah terpapar anxiety disorder, yakni perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali dan berlebihan akan banyak hal. Benar kiranya, dalam sistem kapitalisme demokrasi, bukan hanya rakyat biasa, ternyata selevel pejabat negara juga bisa berpotensi mengalami “anxiety disorder”.
Pengaturan materi ceramah agama jelas merupakan bentuk standar ganda dalam demokrasi yang membelenggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Para pejabat berupaya mengatur para dai, sedangkan mereka sendiri tidak mau diatur oleh syariat-Nya. Lucu sekali negeri ini, sesuatu yang berjalan pada kebenaran malah dikhawatirkan, kebatilan yang dipertontonkan oleh para pejabat dalam sistem ini justru dibiarkan.
Agama dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan
Dalam Islam, politik merupakan pengurusan urusan umat, perbaikan, dan pelurusan, menunjuki pada kebenaran, dan membimbing menuju kebaikan. (Samih ‘Athif, As-Siyasah wa As-Siyasah ad-Duwaliyyah, hlm. 31). Berikut beberapa alasan Islam dan politik tidak bisa dipisahkan.
Pertama, Islam adalah agama yang syammil (menyeluruh) yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Syariat bukan hanya mengatur masalah ibadah ritual, moralitas, ataupun persoalan individual, melainkan juga mengatur muamalah, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dsb. Dalam berbagai kitab fikih para ulama terkemuka, dibahas berbagai persoalan, mulai dari taharah (bersuci) hingga imamah/Khilafah (kepemimpinan politik Islam).
Kedua, hal yang dipraktikkan langsung oleh Rasulullah saw. saat menjadi Kepala Negara di Madinah, menunjukkan bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Rasul saw. menjalankan peran sebagai kepala negara, kadi, panglima perang, sekaligus pengatur keuangan. Beliau juga mengirim misi diplomatik ke luar negeri untuk dakwah, menerima delegasi diplomatik dari penguasa di sekitar Madinah.
Pada masa itu, Masjid Nabawi bukan hanya digunakan untuk melakukan ibadah salat, tetapi juga sebagai tempat bermusyawarah membicarakan segala urusan rakyat. Sedangkan dalam demokrasi, terjadi depolitisasi masjid, yakni menjauhkan masjid dari kegiatan politik Islam.
Ternyata, hal tersebut sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, seorang tokoh penjajah Belanda bernama Snouck Hurgronje merekomendasikan pemerintah Belanda agar melarang masjid-masjid dan umat Islam dari kegiatan politik. Hal ini untuk memastikan umat Islam tidak bangkit melawan penjajahan.
Sementara itu, Direktur FIWS (Forum on Islamic World Studies) Farid Wadjdi menerangkan makna “memolitisasi agama”. Ia menjelaskan bahwa politisasi agama ialah politisi yang memakai agama untuk kampanye, menindas aspirasi umat Islam, dan memanfaatkan agamawan yang menggunakan dalil untuk membenarkan kebijakan rezim zalim. (Media Umat).
Khatimah
Fungsi masjid sebagai tempat untuk membina dan melahirkan bibit-bibit perjuangan menggantikan sistem sekuler dengan sistem Islam, sepertinya telah dibaca oleh para penjaga demokrasi. Sayangnya, sulit bagi mereka untuk memadamkan perjuangan umat untuk menegakkan kembali Islam. Akhirnya, menerbitkan SE menjadi salah satu jalan untuk “memangkas” perjuangan umat tersebut.
Umat Islam seyogianya memahami perkataan Ibnu Taimiyyah, “Jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.” (Majmu’ al-Fatawa, hlm. 394). Umat tidak boleh terus mau ada dalam kondisi rusak akibat Islam dipisahkan dari kehidupan, termasuk kekuasaan (politik). Kembali pada syariat adalah pilihan terbaik umat menuju kehidupan sejahtera dalam naungan peradaban gemilang, yakni Khilafah. [MNews/Gz]
