Menanti Peran Negara dalam Jaminan Makanan Halal

Menanti Peran Negara dalam Jaminan Makanan Halal

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Bagi kaum muslim, jaminan halal untuk makanan dan minuman sangat penting. Halal tidaknya makanan dan minuman tersebut menjadi penentu diterimanya amal seseorang oleh Allah Taala. Namun, mengapa saat ini masyarakat masih tidak tenang mendapatkan makanan halal?

Isu Makanan Halal

Belakangan, masyarakat kembali waswas dengan adanya berita bahwa salah satu zat pewarna makanan yang sering dipakai masyarakat, yakni karmin, dinyatakan haram oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur. Fatwa haram tersebut karena berasal dari bahan asalnya, yaitu serangga cochineal.

Sementara itu, MUI menyatakan pewarna karmin halal dan bisa digunakan untuk berbagai jenis makanan dan minuman. Hal ini termaktub dalam Fatwa MUI 33/2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal. (CNN Indonesia, 29-9-2023). Perbedaan fatwa ini akhirnya membuat masyarakat ragu untuk bersikap, siapa yang harus mereka ikuti?

Sebelumnya, heboh soal khamar berlabel halal yang juga meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui bahwa label tersebut diperuntukkan untuk jus anggur, bukan minuman anggur (khamar). Meskipun akhirnya izin edar halal ini sudah dicabut, rasa waswas di kalangan kaum muslim masih ada.

Tidak sampai di situ, masyarakat banyak menemukan restoran atau rumah makan yang menjual atau mengandung daging babi, juga masih memakai penambah rasa dari arak (khamar). Alhasil, untuk memastikan apakah produk yang mereka konsumsi adalah halal, banyak yang mengecek terlebih dahulu soal label halal demi kehati-hatian.

Tidak Cukup Label

Selama ini, pemberi kebijakan memberikan fasilitas label halal untuk menentukan kebolehan mengonsumsi makanan. Pada kenyataannya, banyak yang enggan mengurus sertifikat halal, melainkan langsung menempeli sendiri label halal di kemasan makanan atau minuman mereka. Bagi pelaku yang memang paham soal aspek halal, mungkin tidak masalah. Namun, bagaimana jika dilakukan rumah produksi yang “nakal”?

Masyarakat awam yang tidak paham pun yang penting ada tulisan “halal” sehingga mereka dapat merasa aman mengonsumsi. Namun, masalah lain juga timbul dari perilaku masyarakat itu sendiri. Banyak di kalangan kaum muslim masih tidak paham mana makanan halal dan haram. Mereka mencampurkan keduanya. Contoh saja, pedagang sate gulai atau makanan pinggiran yang menjual berbagai makanan, sambil menjual makanan halal, mereka juga menjual “dideh” atau darah yang dimasak. Ini salah satu bentuk ketidaktahuan pedagang. Lebih parahnya, para pembeli pun menikmatinya.

Kebebasan Kebablasan?

Lahirnya berbagai masalah ini karena adanya jaminan kebebasan, baik itu kebebasan kepemilikan atau bertingkah laku. Semua pengusaha dibebaskan mengelola makanan atau minuman dengan bahan apa saja, yang penting murah atau aman. Tidak peduli entah bahannya halal atau haram, banyak yang sekadar menarget keuntungan.

Kebebasan berperilaku juga membuat para konsumen bebas makan, padahal makanan yang mereka konsumsi belum tentu halal. Mereka tidak peduli mau halal dan haram, asalkan rasanya enak sehingga merasa boleh dimakan.

Sebenarnya, asal-muasal kebebasan tadi adalah sekularisme. Sebuah paham yang tidak mau agama ikut mengatur aturan kehidupan, termasuk aturan mengenai makanan dan minuman. Orang yang terkena paham ini akan menjalankan aktivitas sesuai keinginannya. Inilah salah satu alasan banyak dari kaum muslim yang tidak memperhatikan halal dan haram.

Masalah ini makin rumit ketika negara tidak hadir memberikan jaminan. Negara tidak mengondisikan masyarakat untuk taat agama. Negara juga tidak mendisiplinkan perusahaan untuk memproduksi barang halal. Ini karena negara tersebut mengambil kapitalisme sebagai sistem hidup.

Perkara Penting

Sejatinya, makanan dan minuman halal adalah perkara penting bagi kaum muslim. Sahabat Sahl ra. berkata, “Siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau.” (Lihat: Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, Jilid 2, hlm. 91).

Maknanya, makanan yang haram itu akan cenderung mendorong seseorang melakukan kemaksiatan.

Rasulullah saw. juga bersabda, “Wahai Sa‘ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi Zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari.” (Lihat: Sulaiman bin Ahmad, Al-Mu‘jam al-Ausath, Jilid 6, hlm. 310).

Jadi, sangat penting bagi umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal karena ibadah bagi seorang muslim sangatlah berarti. Setiap niatan dan aktivitas ibadah seorang muslim bernilai pahala yang akan mendekatkannya ke surga. Apabila 40 hari ibadahnya tidak diterima, bisa dibayangkan betapa meruginya seorang muslim.

Jaminan Islam

Islam sebagai agama yang sempurna akan selalu memperhatikan hal-hal penting, salah satunya adalah jaminan makanan halal. Sistem pemerintahan Khilafah akan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi masyarakat adalah halal.

Di sisi lain, sistem pendidikan Islam mengajarkan hukum Islam sejak dini, termasuk soal pentingnya untuk mengonsumsi makanan halal, hingga cara mendapatkannya. Dengan pengondisian seperti ini, masyarakat akan paham membedakan mana yang halal dan haram.

Dalam sistem ekonomi, Islam membolehkan setiap masyarakat melakukan produksi dan jual beli. Namun, melarang proses itu jika berasal dari bahan haram.

Sistem sanksi Islam juga bersifat tegas. Para kadi akan menghukum siapa pun yang melanggar. Apabila ada bahan makanan baru, Islam menyerahkan pada mujtahid untuk menggali hukumnya agar umat Islam tidak bingung dalam menentukan sikap.

Selain itu, dengan penerapan hukum Islam secara kafah, negara akan menjamin makanan yang beredar dipastikan halal sehingga umat pun pada akhirnya tidak memerlukan sertifikasi halal.

Sayangnya, kebijakan seperti ini tidak akan jalan dalam sistem yang sekuler. Kebijakan ini akan terselesaikan jika sistem Islam secara sempurna diterapkan. [MNews/Gz]

Share

2 thoughts on “Menanti Peran Negara dalam Jaminan Makanan Halal”

  1. Astaghfirullah…makin meresahkan saja kehidupan dalam bingkai sistem kapitalis saat ini…semoga sistem khilafah segera tegak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *