Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Pemerintah memprediksi APBN 2024 akan defisit sebesar Rp522,82 triliun atau sekitar 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar Rp22.830,8 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah sebesar Rp2.467,52 triliun. Sedangkan pada pos penerimaan pajak akan mendapatkan Rp2.309,85 triliun. Nilai ini naik dari Rp2.307,85 triliun. PNBP sebesar Rp492 triliun, naik dari Rp473,01 triliun. Dengan begitu, APBN tahun depan belum baik-baik saja. Mengapa demikian?
Usaha Penyelesaian
Sebagaimana kita ketahui, utang negeri ini sangat besar. Berdasarkan laporan BI, ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2023 sebesar 396,3 miliar dolar AS. Meskipun besaran utang ini turun dari kuartal sebelumnya yang mencapai 403,2 miliar dolar AS, pemerintah masih memiliki beban bayar utang setiap tahun. Pada 2024 mendatang, pemerintah sudah menetapkan pembiayaan utang Rp648,08 triliun, yakni Rp666,44 triliun dari SBN dan Rp18,36 triliun dari pinjaman dalam dan luar negeri (CNBC, 19-09-2023).
Besarnya beban utang, ditambah pengeluaran lainnya seperti subsidi dan administrasi, membuat keuangan negara besar pasak daripada tiang. Padahal, kalau melihat dari pendapatan, pemasukan negara sekitar 80% dari pajak. Sisanya berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Oleh karenanya, jalan untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menaikkan besaran pajak. Kalau benar demikian, berarti akan ada sinyal kenaikan pajak atau pemerintah berusaha menarik pajak pada masyarakat yang mangkir dari pembayaran pajak.
Kebijakan lainnya adalah adanya kemungkinan menambah utang. Cara ini dianggap sangat efisien untuk mendapatkan pendanaan secara cepat. Hasilnya, utang negara pasti bertambah. Jikalau tidak menambah utang, negara akan mengharapkan hibah atau investasi. Keduanya sangat menguntungkan negara karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar.
Hasilnya Nol
Namun demikian, upaya-upaya tersebut melahirkan permasalahan baru. Pertama, utang membuat keuangan negara bertambah ruwet. Tagihan utang negara bisa bertambah. Tidak hanya itu, utang yang dilakukan ternyata berbunga. Secara otomatis, semua akan makin membebani keuangan negara. Ujungnya, subsidi rakyat yang jadi sasarannya.
Kedua, kenaikan pajak. Keputusan kenaikan pajak itu pasti akan menyengsarakan masyarakat. Pada kondisi sekarang, keuangan mereka sangat sulit. Mereka mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kalau harus ditambah dengan kenaikan pajak, pasti akan makin terbebani.
Ketiga, berasal dari hibah dan investasi. Di dunia ini, tidak ada makan siang gratis. Artinya, kalaupun ada negara lain atau lembaga internasional yang akan memberikan hibah, mereka tidak akan memberikan dengan cuma-cuma. Pasti akan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ini sangat mengkhawatirkan karena negara tidak lagi dapat independen.
Begitu pula dengan investasi, pengusaha-pengusaha kaya yang mampu melakukannya. Mereka adalah investor besar. Ketika berinvestasi, mereka hanya memikirkan untung, bukan nasib bangsa atau masyarakat tempat investasi. Jadi, mayoritas tempat investasi justru melahirkan masalah baru bagi masyarakat yang tinggal di sana. Seperti masalah pencemaran lingkungan, dampak sosial, kesehatan hingga mengancam nyawa. Dari sini kita tahu, seperti apa pun usaha pemegang kebijakan dalam memperbaiki keuangan, ternyata hasilnya tetap nol.
Kapitalisme
Kesulitan keuangan yang ada saat ini karena negara mengambil sistem keuangan ala kapitalisme. Sistem keuangan ini merupakan bagian dari kapitalisme, sebuah ideologi yang mengedepankan materi dan kepentingan para kapitalis.
Kapitalisme adalah ideologi buatan manusia sehingga setiap aturan yang diambil adalah atas pertimbangan manusia. Padahal, akal manusia itu memiliki keterbatasan sehingga tidak mampu menyelesaikan semua masalah, termasuk keuangan.
Kapitalisme juga membuat sumber daya alam (SDA) berada dalam genggaman para kapitalis. SDA dianggap sebagai kekayaan alam yang bebas dimiliki siapa pun. Oleh karena itu, negara membuka keran investasi, baik asing maupun pribumi, dan membolehkan semuanya dimiliki pribadi. Jadinya, para kapitalis kaya raya, sedangkan rakyat justru sengsara.
Lebih utama lagi, pendapatan utama dalam kapitalisme adalah pajak. Negara yang menganut kapitalisme akan memaksimalkan pajak dari pintu mana saja. Mereka tidak akan memperhatikan rakyat merasa berat atau tidak. Hasilnya, jika pemasukan pajak kurang, negara akan kelabakan.
Sistem Islam
Ideologi di dunia ini tidak hanya kapitalisme. Masih ada ideologi lain, yaitu Islam. Islam memiliki konsep keuangan yang tersistem sehingga negara tidak akan kekurangan uang. Beberapa hal yang akan dilakukan sistem Islam untuk menjaga keuangan negara di antaranya:
Pertama, Islam menetapkan pengelolaan keuangan negara ada di tangan khalifah. Syarat seorang khalifah adalah laki-laki, muslim, balig, berakal, merdeka, mampu, dan adil. Dengan begitu, pengelola APBN merupakan pemimpin yang tepercaya, beriman, dan amanah.
Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mampu menjadikan semua rakyat tak mau menerima zakat. Ia senantiasa menjaga amanah dan memanfaatkan fasilitas negara dengan hati-hati. Bahkan sekadar lampu minyak yang memakai uang negara saja, tidak beliau gunakan.
Kedua, pemasukan APBN Khilafah bersifat tetap. Artinya, Islam sudah menentukan pendapatan negara dari pos mana saja, di antaranya zakat, pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, harta tak bertuan, ganimah, dll..
Ketiga, khalifah sebagai penanggung jawab keuangan akan mengatur segala pembelanjaan dengan ketat. APBN akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan penting yang diatur hukum syarak. Kebutuhan itu terdiri dari sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, pendidikan, BBM, listrik, dll..
Keempat, Islam menjalankan aspek pengawasan dalam pemanfaatan APBN. Oleh karena itu, penggunaannya akan diawasi oleh rakyat, majelis umat, majelis wilayah hingga partai politik. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk menyempitkan kesempatan melakukan kecurangan. Islam mendorong setiap muslim saling menasihati dalam kebaikan. Jadi, apabila dalam pemanfaatan APBN ada yang salah, semua pihak akan dengan senang hati mengingatkan.
Pengelolaan sistem keuangan yang hati-hati ini akan menjaga stabilitas negara. Negara akan mampu membiayai rakyat. Negara juga akan mandiri atau independen sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh negara lain. Dengan demikian, cara untuk membuat APBN tidak kembali defisit serta jatuh pailit adalah dengan mengambil sistem Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]
