Survei Membuktikan Mayoritas Muslim Indonesia Setuju Syariat Menjadi Hukum Negara

Survei Membuktikan Mayoritas Muslim Indonesia Setuju Syariat Menjadi Hukum Negara

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Ada temuan menarik terkait pandangan muslim Indonesia terhadap syariat. Pew Research Center telah melakukan survei pada periode Juni—September 2022 dengan melibatkan 13.122 responden dari enam negara Asia. Publikasi hasil survei tersebut dirilis pada Selasa (12-9-2023).

Survei Pew Research Center membuktikan beberapa hal berikut.

1. Sebanyak 64% muslim Indonesia setuju syariat Islam menjadi hukum negara. Hasil ini konsisten dengan hasil survei serupa yang dilakukan pada 2011—2012.

2. Muslim Indonesia cenderung memilih pemuka agama untuk terlibat dalam politik. Sebanyak 58% masyarakat muslim Indonesia menganggap bahwa transparansi pemuka agama tentang pandangan politiknya merupakan hal yang penting.

3. Sebanyak 91% muslim Indonesia mengaku akan memberikan suara saat pemilihan umum bagi pemuka agama tersebut.

4. Sebanyak 58% muslim Indonesia mendukung pemuka agama untuk berpartisipasi dalam protes politik.

5. Sebanyak 49% muslim Indonesia setuju pemuka agama menjadi politisi.

6. Mayoritas muslim Indonesia memandang Islam sebagai lebih dari sekadar agama. Sebanyak 82% persen responden menyebut Islam sebagai budaya yang menjadi bagian dari diri seseorang.

7. Sebanyak 81% muslim Indonesia menyebut Islam sebagai tradisi keluarga yang harus diikuti.

Sinyal Dukungan

Hasil survei ini merupakan sinyal menguatnya dukungan terhadap Islam kafah. Mayoritas umat mafhum bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi juga memiliki dimensi politik. Mayoritas umat juga mafhum bahwa syariat wajib diterapkan di level negara, bukan hanya di level individu dan keluarga. Mayoritas umat juga tampak rindu pada pemimpin yang islami.

Hasil survei ini tentu menggembirakan mengingat selama ini upaya sekularisasi demikian gencar. Program moderasi digeber di berbagai lini untuk membuat umat takut berislam kafah. Stigmatisasi terhadap Islam politik demikian gencar demi memunculkan ketakutan untuk mengusung Islam secara formal.

Semua upaya untuk menghalangi dakwah Islam itu gagal karena Islam ibarat pohon yang kokoh. Akarnya menancap kuat di bumi, batangnya berdiri tegak, dan dahannya rimbun dengan daun dan buah yang bermanfaat. Dengan demikian, Islam tidak mudah goyah karena serangan dari para pembencinya.

Itulah sebabnya, para politisi sekuler kebingungan. Mereka berupaya mengusung sistem dan calon pemimpin yang sekuler demi menjamin sekularisasi berlangsung masif. Namun, ternyata umat merindukan pemimpin islami sekelas Khalifah Umar bin Khaththab. Alhasil, demi memperoleh dukungan suara umat Islam, berbagai jurus pencitraan dilakukan agar tampak islami. Meski ternyata hasilnya saru dan wagu, umat makin sulit ditipu.

Sementara itu, kezaliman demi kezaliman terus dipertontonkan. Tragedi Rempang, misalnya, menjadi salah satu kulminasi kepongahan rezim. Umat Islam pun makin sadar bahwa aturan kehidupan yang ada tidak membawa kemaslahatan.

Merancang Eskalasi Dukungan

Hasil survei ini menjadi modal bagi jemaah dakwah Islam kafah untuk terus mewujudkan eskalasi dukungan. Untuk merealisasikan kebangkitan, tidak cukup dengan hasil survei, melainkan harus ada dukungan riil dari umat terhadap penerapan syariat kafah dalam institusi Khilafah.

Sayangnya, saat ini umat masih teperdaya dengan demokrasi. Umat masih percaya bahwa demokrasi menjanjikan perubahan dan bahkan kebangkitan. Rakyat sadar adanya kerusakan di tengah masyarakat, tetapi menganggapnya karena faktor rezim sehingga rezim harus diganti dengan sosok yang islami melalui pemilu.

Umat mengira bahwa jika sosok yang islami tersebut menang dalam pemilu, itu artinya kemenangan umat Islam dan bahkan kemenangan Islam politik. Padahal standar keberhasilan perjuangan politik Islam bukanlah sampainya seorang muslim pilihan umat pada tampuk kekuasaan, melainkan sampainya Islam itu sendiri ke kekuasaan.

Ketika pemimpin muslim tersebut berkuasa, tetapi kepemimpinannya bukan Islam, melainkan demokrasi, ia akan memimpin dengan demokrasi, bukan dengan Islam. Oleh karenanya, perubahan yang hendaknya diperjuangkan umat bukan sekadar perubahan pemimpin, tetapi juga perubahan sistem.

Umat mesti diingatkan bahwa negeri ini sudah berkali-kali melakukan pemilu dan berbagai model penguasa telah berkuasa. Ada yang dari politisi, militer, sipil, dan teknokrat, bahkan pernah ada tokoh muslim yang menjadi wapres. Namun, kondisi Indonesia tidak membaik, malah makin karut-marut dan kerusakan multidimensi makin parah.

Islam tidak pernah diterapkan dalam pemerintahan. Ajaran Islam—seperti Khilafah dan jihad—justru dikriminalisasi. Para pengemban dakwah Islam kafah dicap dengan label negatif seperti radikalis dan teroris.

Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk berhenti memberikan loyalitas kepada demokrasi karena telah terbukti kegagalannya dalam mewujudkan perubahan hakiki. Demokrasi hanya mewujudkan pergantian orang, sedangkan sistemnya tetap rusak dan zalim.

Pergolakan Pemikiran dan Perjuangan Politik

Jemaah dakwah harus makin intens melakukan pergolakan pemikiran (shira’ al-fikr) dan perjuangan politik (kifah as-siyasi) sehingga umat paham bobroknya demokrasi sehingga harus ditinggalkan. Umat butuh dipahamkan tentang relasi perjuangan Islam dengan kekuasaan. Yaitu bahwa kekuasaan adalah metode (thariqah) untuk menerapkan Islam.

Imam Al-Ghazali memberi nasihat bagi kita,

الدين والسلطان توأمان، الدين أس والسلطان حارس، فما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

“Agama dan kekuasaan (ibarat) saudara kembar. Agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi niscaya runtuh dan sesuatu yang tanpa penjaga niscaya lenyap.”

Sungguh ini adalah penggambaran yang tepat bahwa kekuasaan harus terwujud untuk menjaga penerapan Islam dan Islam harus menjadi asas kekuasaan. Sayangnya, saat ini umat Islam Indonesia belum mampu mewujudkan kekuasaan dan kepemimpinan Islam. Umat Islam, meski mayoritas di negeri ini, hanya menjadi objek politik, bukan subjek politik. Sedangkan subjek politik yang aktif justru politisi sekuler yang dibekingi para oligarki lokal dan asing.

Selain itu, Islam politik yang umat perjuangkan masih sebatas simbol, bukan yang hakiki. Para calon pemimpin itu hanya penampilannya yang agamis, tetapi kosong dari komitmen penerapan Islam kafah.

Mirisnya, parpol Islam yang ikut kontestasi justru kehilangan jati diri Islam. Ruh amar makruf nahi mungkar hilang, justru berganti dengan persaingan memperoleh kursi kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang mereka kejar itu bukan untuk Islam.

Dakwah Fikriyah

Dengan melihat fenomena ini, jelaslah bahwa perubahan menuju Islam kafah membutuhkan revolusi pemikiran pada diri umat. Caranya dengan melakukan dakwah yang bersifat pemikiran (fikriyah) dan politis (siyasiyah), sekaligus tanpa kekerasan (laa unfiyah). Dengan demikian akan terwujud perubahan yang hakiki dan kebangkitan Islam ada di depan mata. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *