Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Menjelang Pemilu 2024, relasi agama dan politik kembali dipersoalkan. Menag Yaqut Cholil Qoumas menyerukan kepada masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin yang pernah memecah belah umat. “Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih!” seru Yaqut (Republika, 4-9-2023).
Menag juga menyeru masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. “Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil ‘alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok,” kata Menag.
Yaqut kemudian melanjutkan, “Kita lihat calon pemimpin kita ini, pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih!”
Menyesatkan dan Berbahaya
Pernyataan Menag ini bisa menyesatkan umat karena menuduh Islam sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Seolah-olah Islam tidak boleh hadir dalam politik karena akan menjadi alat politik semata. Pernyataan ini jelas menunjukkan paradigma politik yang sekuler, yaitu mengusir agama dari panggung politik.
Pernyataan Menag juga berbahaya karena dampak dari paradigma politik yang sekuler ini, umat menjadi takut dan alergi untuk mengusung Islam dalam aktivitas politik. Seolah-olah, membawa Islam dalam aktivitas politik adalah sebuah kesalahan.
Terjadi stigmatisasi terhadap Islam politik sehingga terbentuk citra negatif tentangnya, mulai dari radikal, fundamentalis hingga teroris. Umat pun menjadi takut terhadap Islam politik. Akibatnya, politik berjalan tanpa spirit agama, padahal tanpa agama (Islam), politik menjadi Machiavellis, yakni menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
Mirisnya, politik sekuler inilah yang dipraktikkan hari ini. Para politisi di gedung parlemen telah mengambil alih kewenangan Allah Taala untuk membuat aturan bagi manusia. Al-Qur’an dan Sunah ditinggalkan dan diganti dengan undang-undang buatan manusia.
Politisi yang menjadi penguasa juga menerapkan hukum kufur buatan manusia, bukan hukum Islam. Politik yang demikian inilah yang mereka (politisi sekuler) anggap tidak memperalat agama. Padahal sejatinya ini adalah praktik politik sekuler.
Politisasi Islam
Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan hal yang paradoks. Di satu sisi para politisi sekuler ogah mengusung Islam politik, tetapi di sisi lain, pada saat mengais dukungan umat, mereka tampil islami.
Seperti yang terjadi saat ini, para calon peserta pemilu berlomba-lomba menunjukkan citra bahwa dirinya sosok yang religius dengan tujuan meraih dukungan dari umat Islam. Bukankah ini merupakan praktik memperalat agama demi meraih tujuan politik? Ya, nyata-nyata mereka telah melakukan politisasi Islam.
Tampaklah bahwa pada hakikatnya yang ditolak oleh para politisi sekuler itu adalah Islam politik, yaitu Islam yang utuh alias kafah. Sedangkan Islam yang hanya aksesori, mereka mau menggunakannya, bukan karena kesadaran akidah, tetapi sekadar untuk memperoleh suara umat Islam yang merupakan pemilih mayoritas.
Inilah nasib Islam di dalam sistem demokrasi sekuler. Islam hanya menjadi aksesori alat pencitraan bagi politisi sekuler untuk membohongi dan membodohi umat, seolah-olah sang calon pemimpin adalah sosok yang saleh. Nyatanya, setelah duduk di kursi kekuasaan, Islam akan mereka campakkan. Tidak hanya itu, pendakwah Islam kafah mereka tuduh sebagai kelompok radikal yang harus dikriminalisasi. Sungguh menyedihkan.
Islam dan Politik, Tidak Terpisahkan
Sejatinya, Islam tidak terpisahkan dari politik. Politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran Islam. Politik Islam dibangun di atas asas akidah Islam. Politik Islam bertujuan untuk melaksanakan Islam di dalam negeri dan mendakwahkannya ke luar negeri. Hakikat politik Islam adalah pengurusan urusan umat berdasarkan kesahihan dan keadilan Islam.
Islam telah menjadikan politik (siyasah) sebagai sarana untuk mewujudkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagi umat Islam, politik adalah bagian dari aktivitas dakwah. Modal utama politik Islam adalah kebenaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah, bukan aksesori dan manipulasi.
Rasulullah saw. telah mencontohkan praktik politik Islam. Beliau mengurusi seluruh urusan manusia dengan syariat Islam, berinteraksi dengan kaum kuffar, mengungkap rencana buruk mereka, serta mengadopsi berbagai kemaslahatan umat. Inilah praktik riil Islam politik.
Ketika akidah Islam menjadi asas politik, politik akan berjalan dengan benar dan membawa kemaslahatan. Adapun persepsi bahwa ketika Islam hadir dalam politik akan membawa kerusakan dan keburukan, itu merupakan persepsi salah yang dibentuk Barat melalui tipu daya mereka.
Tujuan Berpolitik adalah Menegakkan Islam
Abdur Raham al-‘Amiiri di dalam makalah berjudul Kadzb Syaqâul Ummah bis Siyâsah yang dimuat di Majalah Al-Wa’ie Arab menyatakan bahwa Barat telah menetapkan strategi (khitah) untuk menikam Islam politik. Salah satu uslub-nya adalah dengan mendukung berdirinya partai-partai politik Islam, lalu partai-partai politik tersebut disibukkan untuk saling bersaing demi meraih kekuasaan dan kepentingan masing-masing.
Pada saat yang sama, mereka mengkhianati umat dengan slogan-slogan kosong untuk meraih dukungan umat. Saat umat menyadari bahwa kemaslahatan mereka tidak terwujud, umat pun menolak mereka dan mencurigai setiap gerakan Islam yang ada di tengah umat. Strategi Barat ini bertujuan untuk menjauhkan umat dari politik. Adapun tujuan akhirnya adalah menjauhkan Islam dari kehidupan.
Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh tertipu lagi, apalagi sampai alergi Islam politik. Umat tidak boleh tertipu oleh pencitraan para politisi sekuler dan strategi jahat Barat. Umat justru harus menjadi bagian dari jemaah Islam politik karena Rasulullah saw. mencontohkan yang demikian.
Jadikanlah diri kita termasuk yang diseru di dalam QS Ali Imran ayat 104,
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
“Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Adapun tujuan aktivitas politik umat Islam saat ini adalah untuk menegakkan Islam, yakni mewujudkan kehidupan Islam dengan penerapan syariat di dalam negara Khilafah. Adapun kekuasaan bukan menjadi tujuan, melainkan wasilah untuk menerapkan Islam. Dengan demikian, yang harus kita lakukan adalah islamisasi politik, yaitu menjadikan aktivitas politik umat adalah untuk Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
