Wacana Pertalite Dihapus, Akankah Nasib Rakyat Secerah “Langit Biru”? 

Wacana Pertalite Dihapus, Akankah Nasib Rakyat Secerah “Langit Biru”? 

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Direktur utama Pertamina Nicke Widyawati mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite pada 2024 dan menggantinya menjadi Pertamax Green 92 yang ramah lingkungan. Ia mengatakan subsidi untuk Pertalite bisa dialihkan ke subsidi untuk Pertamax Green 92. Menurutnya, usulan tersebut sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91. 

Usulan ini sejalan dengan program “Langit Biru” Pertamina yang mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Pertamax Green 92 adalah campuran antara RON 90 (pertalite) dengan 7% bioetanol (E7). Dengan meluncurkan BBM energi hijau, Pertamina berharap hal ini dapat menurunkan emisi karbon, mengurangi anggaran impor gas, dan memenuhi mandatori bioetanol. Jika usulan ini direalisasikan, investasi di sektor energi akan meningkat seiring progam ekonomi hijau yang digagas pemerintahan Jokowi. 

Menuai Polemik

Meski baru usulan, wacana tersebut sudah menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, saat penghapusan BBM jenis premium, Pertamina menggunakan alasan yang sama, yakni mendorong program “Langit Biru” dengan menghasilkan energi ramah lingkungan. Kini, hampir setahun penghilangan premium, ada wacana penghapusan pertalite, akankah nasib rakyat secerah “Langit Biru” yang digagas Pertamina? 

Banyak yang mendukung usulan ini agar segera terlaksana. Hanya saja, ada hal yang harus pemerintah lakukan jika ingin merealisasikan wacana ini, yakni kesiapan rakyat menghadapi perubahan penggunaan BBM. Kita semua tahu bahwa Pertalite adalah BBM bersubsidi yang menjadi konsumsi mayoritas rakyat dalam berkendara.

Usulan Pertamina menghapus Pertalite dengan Pertamax Green 92 masih dikaji pemerintah. Ini karena penggantian Pertalite ke BBM yang nilai oktannya lebih tinggi, menurut Menteri ESDM, turut mengerek biaya yang cukup besar. Arifin Tasrif selaku menteri ESDM menuturkan biaya produksi bensin atau gasolin belakangan makin tinggi seiring dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia beberapa tahun terakhir. Jika Pertalite diganti ke Pertamax Green 92 jelas meningkatkan pengeluaran negara. 

Dampak Liberalisasi Migas

Mencermati hal ini, ada dua catatan yang perlu kita kritis. Pertama, usulan Pertamina mengganti Pertalite ke BBM yang lebih ramah lingkungan memang patut kita apresiasi. Hanya saja, usulan tersebut juga harus diimbangi harga yang sepadan dengan kemampuan ekonomi rakyat. Jangan sampai tujuan baik ini justru memberatkan masyarakat di kemudian hari. BBM ramah lingkungan harusnya juga ramah harganya di kantong rakyat. 

Pasalnya, perubahan BBM jenis Pertalite ke Pertamax Hreen 92 pasti akan berdampak pada harga barang dan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan penghapusan premium secara permanen pada Januari 2023 dan kenaikan harga Pertalite saja sudah membebani rakyat, apalagi jika BBM bersubsidi seperti Pertalite diganti ke Pertamax Green 92 yang kemungkinan harga jualnya di atas Pertalite. Ini jelas akan menambah beban pengeluaran rakyat. Pendapatan belum karuan meningkat, pengeluaran berpotensi membengkak.

Kedua, imbas liberalisasi migas, negara bingung memenuhi kebutuhan rakyat. Respons Menteri ESDM atas usulan Pertamina adalah indikasi kuat betapa negara tidak berdaya atas kebijakan liberalisasi migas yang selama ini berjalan. Meski tidak secara gamblang, Menteri ESDM mengatakan usulan tersebut bagus, tetapi dengan apa negara membayar dan menanggung biaya penggantian? Ditambah, jika negara harus menyubsidi Pertamax Green 92 sebagaimana subsidi untuk Pertalite, tentu menambah biaya dua kali lipat. Seakan-akan subsidi untuk rakyat adalah beban berat yang dipikul negara. 

Inilah salah satu dampak liberalisasi migas. Negara, dalam hal ini Pertamina, bukan lagi pemain tunggal dalam pengelolaan migas. Di sektor hilir mungkin Pertamina masih mendominasi, tetapi di sektor hulu belum tentu. Siapa yang bisa menjamin kepemilikan migas yang dikelola Pertamina selamanya milik negara? Mengingat perusahaan Pertamina yang sudah lama go public memungkinkan mengggaet investor untuk menanamkan sahamnya di Pertamina. Dalam kamus ekonomi kapitalisme neoliberal, investasi bisa datang dari mana saja, yakni individu, swasta, bahkan asing. Siapa pun berpeluang menanamkan investasi di sektor strategis, seperti migas dan tambang lainnya. 

Bukti lainnya ialah subsidi BBM untuk rakyat terus dikurangi demi mendapat untung yang lebih besar. Dalam ekonomi kapitalisme, subsidi adalah hambatan dalam perdagangan internasional. Pemberian subsidi kepada rakyat akan “memaksa” produsen menjual barang dengan harga lebih murah. Alhasil, investor akan merasa rugi jika subsidi ada. Kalaulah subsidi tidak bisa dihilangkan, biasanya negara melakukan pembatasan subsidi secara bertahap. Tidak heran  jika pemerintah kerap menaikkan BBM bersubsidi dengan dalih naiknya harga minyak dunia atau ketakpastian perekonomian global. 

Tidak selayaknya negara berbisnis terhadap harta yang menjadi milik rakyat. Program “Langit Biru” sangat sejalan dengan program ekonomi hijau yang digagas pemerintahan Jokowi dalam RPJMN 2020—2024. Kebijakan strategis ini jelas membutuhkan biaya besar dan suntikan investasi yang banyak. Beginilah dampak liberalisasi ekonomi. Harta milik umum dilihat dengan kacamata bisnis strategis yang mendatangkan profit lebih besar. Sangat disayangkan, tujuan baik sekalipun, akan tercemari jika menggunakan paradigma kapitalisme dalam mengelola harta milik rakyat, seperti migas. 

Kebijakan Migas dalam Islam

Menyajikan dan memenuhi kebutuhan migas yang ramah lingkungan dan ramah harga adalah tugas pokok negara. Dalam hal ini, Islam menetapkan migas sebagai harta milik umum yang mana negara wajib mengelolanya, dari pengeboran, penyulingan, hingga pendistribusiannya. Pengelolaannya tidak boleh dipindahtangankan kepada individu atau swasta. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara agar hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik atas kekayaan tersebut.

Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Daud). Larangan penguasaan harta milik umum yang jumlahnya banyak berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abidh bin Hamal al-Mazaniy, “Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majlis, ‘Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda, ‘(Kalau begitu) tarik kembali darinya.’” (HR Tirmidzi)

Syekh Abdul Qadim Zalum menjelaskan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, tindakan Rasulullah Saw. yang meminta kembali (tambang) garam yang telah diberikan kepada Abidh bin Hamal dilakukan setelah mengetahui bahwa (tambang) garam tersebut jumlah (deposit)-nya sangat banyak dan tidak terbatas.

Tersebab migas membutuhkan tahapan proses yang panjang dan berdana besar, seperti pengeboran, penyulingan, dan pendistribusian, maka negaralah yang diserahi kewenangan tersebut untuk mengelolah dan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Demikianlah, tujuan pendistribusian minyak ke rakyat bukanlah untuk berbisnis, tetapi untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan begitu, biaya yang dikenakan atas BBM untuk masyarakat bisa murah bahkan gratis. Tidak boleh ada tujuan komersialisasi dalam pengelolaan kekayaan milik umum. Semua hasilnya harus dikembalikan ke masyarakat.

Negara juga harus memastikan hasil penyulingan minyak benar-benar berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan migas berdasarkan syariat Islam, semua aspek diperhatikan, baik dari sisi lingkungan, pengelolaan hingga pendistribusiannya. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *