Utang Melangit, Paradoks Negeri Kaya dan Merdeka

Utang Melangit, Paradoks Negeri Kaya dan Merdeka

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang mencapai Rp497.3 triliun pada tahun depan. Angka tersebut naik 12,7% dibandingkan alokasi APBN tahun ini. Alokasi pembayaran bunga utang itu meningkat hampir dua kali lipat selama lima tahun periode kedua Jokowi atau sejak 2019 sebesar Rp275,8 triliun. (Katadata).

Problem utang negeri ini bisa dikatakan klasik karena dari tahun ke tahun utang Indonesia terus bertambah. Selain karena penambahan utang yang nyaris tiap tahun pemerintah lakukan, bunga utang di tahun sebelumnya menjadi penyebab membengkaknya utang negeri ini. 

Pembayaran bunga sangat dipengaruhi oleh target pembiayaan utang tahun berjalan, tingkat suku bunga utang (khususnya imbal hasil atau yield) yang dinamis mengikuti pergerakan pasar keuangan, serta perkembangan ekonomi domestik maupun global.

Alasan Berutang

Mengapa harus berutang? Mengutip penjelasan pemerintah di laman resmi Kementerian Keuangan, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus masyarakat tanggung. Ketertinggalan ini berdampak pada rendahnya daya saing nasional.

Untuk itulah, pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, keinginan untuk mengakselerasi pembangunan tidak seimbang dengan modal yang negara miliki. Alhasil, berutang dianggap resep yang tepat untuk mengejar segala ketertinggalan.

Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif. Ini merupakan kebijakan yang pemerintah tempuh saat ekonomi melemah dengan meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangi nominal pajak. Dalam kondisi ini, belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Jadi, utang merupakan instrumen untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

Pemerintah beralasan bahwa saat ini utang terus bertambah karena proses pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada saat yang sama, negara juga perlu membayar bunga utang untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. 

Adapun alokasi pembayaran bunga utang pada tahun depan mencakup pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp456.8 triliun dan utang luar negeri sebesar Rp40,4 triliun. Pembayaran bunga utang didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR). 

Pembayaran bunga utang didasarkan tingkat bunga SBN tenor 10 tahun, referensi suku bunga pinjaman serta asumsi spread-nya, diskon penerbitan SBN, serta perkiraan biaya pengadaan utang baru. (Katadata).

Terjerat Lingkaran Utang

Entah serius atau sekadar tantangan, netizen pernah meminta Jerome Polin—pesohor yang terkenal lihai hitung-hitungan—untuk menghitung berapa rupiah yang harus rakyat bayar apabila ingin melunasi utang negara saat ini. Dalam konten tersebut, Jerome lantas menuliskan utang negara sebesar Rp7.849,8 triliun, sedangkan jumlah rakyat Indonesia sebagai pembaginya sebanyak 273,52 juta orang.

Jerome pun membagi total utang negara dengan total rakyat Indonesia. Hasilnya, rakyat Indonesia harus patungan sebesar Rp28.690.000 per orang agar utang negara bisa terlunasi. Angka yang membuat siapa pun geleng-geleng kepala.

Selain itu, untuk menggeliatkan perekonomian nasional, agaknya pemerintah tidak memiliki jalan lain selain berutang dan berburu investasi. Keduanya seolah merupakan resep manjur untuk memantik pertumbuhan ekonomi. Logika ini pula yang mendorong pemerintah untuk membentuk tim satuan tugas percepatan investasi pada 4 Mei 2021 lalu. Alih-alih terbebas, negeri ini justru kian larut dalam jerat utang.

Banyak pihak yang sudah memberikan warning melonjaknya utang negeri. Anehnya, negara tetap saja berutang. Dalihnya tetap, mengakselerasi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, apa benar tidak ada jalan lain selain berutang?

Paradoks Negeri Kaya dan Merdeka

Utang bukanlah satu-satunya pilihan untuk memulihkan ekonomi. Indonesia yang memiliki SDA, memiliki modal untuk itu. Sayangnya, sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini menjadikan tata kelola ekonomi menjadi semrawut. Prinsip ekonomi yang menitikberatkan pada pemodal membuat kendali ekonomi berorientasi pada segelintir orang.

Teori trickle-down effect pun sekadar fatamorgana. Ini karena stimulus yang bersumber dari pemodal, entah itu berbentuk utang maupun investasi, bukannya memeratakan sirkulasi ekonomi, melainkan sebaliknya, makin menampakkan ketimpangan ekonomi. Mirisnya, rakyatlah yang terkena imbas lewat beragam pajak yang pemerintah bebankan. Inilah paradoks di negeri kaya lagi merdeka.

Paradigma mengenai utang harus diubah. Utang bukanlah satu-satunya solusi, melainkan alternatif solusi. Itu pun tanpa embel-embel intervensi negara lain dalam bentuk perjanjian ekonomi. 

Faktanya, seluruh paradigma ekonomi kapitalisme selalu berujung masalah sehingga ada paradigma sistemis yang harus dirombak. Banyak pihak yang menawarkan ekonomi Islam sebagai solusi. Hanya saja, gagasan ini terhenti pada praktik perorangan. Kalaupun ekonomi syariah saat ini banyak dilirik, rata-rata masih dari sudut pandang kapitalisme.

Mengurai Utang, Mewujudkan Ekonomi Islam

Suatu negara tentu berpeluang untuk mengalami masalah ekonomi. Di sinilah mekanisme pemulihan secara sistemis hadir untuk menyelesaikannya. Dalam Islam, hukum utang boleh-boleh saja. Akan tetapi, dalam hubungan kenegaraan, pemerintahan Islam (Khilafah) menghindari berbagai bentuk skema utang yang ribawi.

Terlebih saat ini utang telah menjelma menjadi senjata politik. Negara kreditor tidak segan mendikte kebijakan negara-negara debitor. Negara jelas tidak boleh tunduk pada skema utang seperti ini.

Andai negara sedang mengalami krisis, dalam hal ini kas baitulmal mengalami kekosongan, negara akan memobilisasi pengumpulan dana dari kalangan orang kaya (aghniyah). Jika kondisi ini belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat, baru negara boleh berutang dengan syarat sesuai syariat.

Meski demikian, sistem ekonomi Islam sejatinya merupakan sistem ekonomi mandiri. Semaksimal mungkin, negara membangun kemandirian ekonomi. Negara akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap, yakni fai, ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Juga pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, dan milik negara, (usyur, khumus, rikaz, dan tambang).

Indonesia yang kaya akan SDA sesungguhnya berpotensi untuk terbebas dari jerat utang. Hanya saja, butuh para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam megelola negeri. Bukan mereka yang doyan teriak cinta negeri, padahal pada saat yang sama sibuk menggadaikan negeri kepada asing dan aseng.

Selain itu, paradigma ekonomi kapitalisme tidak akan bisa bersanding dengan ekonomi Islam. Keduanya lahir dari paradigma yang berbeda. Jika hari ini spirit ekonomi Islam yang hadir pada beberapa transaksi ekonomi sudah mampu mengakselerasi perekonomian rakyat, apatah lagi jika terwujud dalam sebuah sistem kenegaraan. Maha Benar Allah dalam firman-Nya, “Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96). Wallaahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *