Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Baru-baru ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan Permendikbudristek 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Beleid ini merupakan Program ke-25 Merdeka Belajar dan merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 82/2015. (Kompas, 8-8-2023).
Tujuan dari Permendikbudristek 46/2023 adalah untuk mengatasi dan mencegah kasus kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan isu toleransi yang terjadi di lingkungan sekolah. Sekaligus membantu menangani dan melindungi siswa, pendidik, maupun staf pendidikan dari kekerasan, baik dalam bentuk daring dan psikologis selama kegiatan pendidikan, di dalam maupun luar lembaga pendidikan. (Situs Itjen Kemdikbud, 9-8-2023).
Salah satu implementasinya, satuan pendidikan diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Pemprov dan pemkab/pemkot juga harus membentuk satgas. TPPK dan satgas ini harus dibentuk dalam waktu 6—12 bulan setelah peraturan diundangkan. Kedua tim harus menangani masalah kekerasan dan memastikan pemulihan korban.
Adapun latar belakang dibuatnya Permendikbudristek 46/2023 adalah akibat meningginya angka kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil survei Asesmen Nasional 2022 menunjukkan, 34,51% siswa (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% (1 dari 3) berpotensi perundungan.
Survei di atas didukung dengan hasil penelitian oleh Kementerian PPPA 2021 yang menemukan 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan berusia 13—17 tahun mengakui pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Begitu pun data dari KPAI 2022, yaitu kategori tertinggi korban anak berkaitan dengan kejahatan seksual, termasuk kekerasan fisik dan psikologis, serta kasus pornografi dan kejahatan siber dengan total 21.333 kasus.
Jangan Gagal Fokus
Menakar Permendikbudristek 46/2023 ini, perlu sekiranya kita telaah lebih dalam, apakah beleid tersebut benar-benar efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah? Ini karena regulasi serupa telah banyak diterbitkan, tetapi angka tindak kekerasan di lingkungan sekolah malah makin meninggi.
Sebut saja Permendikbud 82/2015 tentang PPKS di Lingkungan Satuan Pendidikan, Permendikbudristek 30/2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta UU TPKS 12/2022 yang menuai kontroversi. Terbaru, ada Permenag 73/2023 tentang PPKS pada Satuan Pendidikan di bawah Kemenag.
Semua regulasi ini dinilai mandul dalam menyelesaikan persoalan sebab tidak menyentuh akar persoalan. Sekadar mengotak-atik hilir tanpa membenahi hulu persoalan adalah bagaikan sibuk mencari ember untuk menampung air dari atap yang bocor, tetapi tidak menyelesaikan penyebab utama kebocoran tersebut.
Artinya, harus ada upaya serius dalam mencari akar persoalan agar memperoleh solusi tepat. Pemerintah jangan gagal fokus, mengubah-ubah regulasi tanpa menelaah lebih dalam akar persoalan tersebut.
Sekuler Liberal
Banyak faktor yang memengaruhi maraknya tindak kekerasan di lingkungan sekolah, yang jika ditelisik, berpangkal dari penerapan sistem kehidupan yang sekuler dan liberal.
Faktor pertama, sistem pendidikan sekuler yang berfokus pada akademik dan cenderung mengabaikan nilai agama. Buktinya, mata pelajaran agama dalam sepekan hanya mendapat jatah dua jam, padahal agama adalah pedoman hidup bagi manusia.
Seseorang akan mampu memahami hakikat kehidupan jika ia telah paham makna penciptaan manusia, yakni sebagai hamba yang memiliki tugas di dunia untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Keimanannya akan melahirkan ketakwaan yang totalitas sehingga akan melakukan apa pun yang Allah Swt. perintahkan, sekaligus meninggalkan segala larangan-Nya. Bukankah ini merupakan jaminan utama tercegahnya tindak kekerasan sebab paham bahwa menzalimi orang lain adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama?
Faktor kedua, keluarga. Tidak sedikit pelaku kejahatan berasal dari keluarga broken home ataupun keluarga yang ayah dan/atau ibunya abai terhadap pengasuhan. Kedua orang tua sibuk masing-masing dan sepenuhnya menyerahkan pengasuhan dan pendidikan kepada pihak lain, semisal sekolah. Anak yang haus akan kasih sayang tentu akan menjadi pribadi yang keras dan susah berempati. Ia tidak akan merasa iba pada temannya yang dirundung atau dianiaya.
Keluarga yang tidak dibangun atas ketakwaan akan menjadi malapetaka bagi anggotanya. Mereka yang jauh dari agama akan merasa bebas melakukan apa pun. Lihatlah kasus pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya yang kian marak, ataupun ibu yang tega menjual anak-anaknya di prostitusi daring. Sedangkan seharusnya mereka menjadi orang-orang yang terdepan melindungi anak-anak dari kejahatan. Bukankah kondisi ini akan memicu si anak melakukan perilaku asusila di sekolah?
Faktor ketiga, media, termasuk media sosial. Media menjadi martil makin melejitnya tindak kejahatan di sekolah. Anak-anak dengan mudahnya mengakses pornografi dan adegan kekerasan yang bisa menstimulus terjadinya kasus kekerasan. Kasus pembunuhan mahasiswa UI, misalnya, disebut-sebut pelakunya terinspirasi dari film serial Narcos yang penuh adegan kekerasan.
Jauhnya mereka dari agama terjadi seiring tingginya konektivitas mereka dengan internet. Alhasil, apa pun yang ada di media sosial akan mereka telan bulat-bulat tanpa peduli benar atau salahnya. Inilah yang pada akhirnya akan makin menyuburkan tindak kejahatan di kalangan anak muda, tersebab pemahaman liberal alias kebebasan bertingkah laku menjadi hal yang mereka perjuangkan.
Oleh karena itu, regulasi yang dibuat tanpa merujuk persoalan utamanya, yaitu penerapan sistem kehidupan sekuler liberal, tidak akan membawa perubahan apa-apa. Alih-alih menyelesaikan permasalahan, yang terjadi justru sebaliknya.
Sexual consent (persetujuan seksual) dalam UU TPKS, misalnya, bukankah seolah sedang melegalkan perzinaan yang akan merembet ke tindak kejahatan lainnya? Lihatlah kasus seorang laki-laki yang tega membunuh pacarnya yang sedang hamil di Jakarta Barat. Bukankah ini berawal dari perzinaan suka sama suka?
Tindak Kejahatan Akan Selesai dalam Islam
Islam sebagai agama yang komprehensif akan sangat mampu menyelesaikan persoalan maraknya tindak kekerasan, termasuk di lingkungan sekolah. Dalam Islam, negara adalah pihak yang bertanggung jawab penuh sehingga bukan sekadar menetapkan regulasi, melainkan juga menjaga keamanan kehidupan bermasyarakat, termasuk di sekolah.
Negara akan memastikan sistem pendidikan berbasis akidah Islam sehingga semua anak didik memiliki fondasi kuat dalam berinteraksi sosial. Agama harus menjadi landasan, bukan malah diabaikan. Dengan memahami agama, mereka akan bisa memahami tujuan hidup di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt. dan menjadi insan kamil yang bermanfaat untuk sesama. Inilah jaminan utama tercegahnya tindak kejahatan.
Negara juga akan memastikan media (termasuk media sosial) hanya menayangkan dan membincangkan konten kebaikan. Sebaliknya, konten yang menyebabkan kemudaratan, seperti pornografi dan kekerasan, akan diputus sepenuhnya. Produsen dan penyebarnya juga akan mendapat sanksi tegas sebab ia telah dianggap merusak generasi.
Begitu pun keluarga, negara akan menjamin kesejahteraan mereka. Lapangan kerja terbuka lebar bagi para kepala keluarga. Alhasil, ibu akan fokus mengurus rumah, serta menjadi sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu yang melandasi kehidupan keluarganya dengan takwa tentu akan melahirkan generasi emas yang siap membangun peradaban manusia.
Khatimah
Pada intinya, Permendikbudristek 46/2023 PPKSP tidak akan mampu meredam tindak kejahatan di lingkungan sekolah. Selain tidak menyentuh akar persoalan, sistem sekuler liberal akan terus melahirkan generasi rusak dan merusak.
Dengan begitu, menjadi sangat penting untuk segera mengembalikan kehidupan Islam yang penuh dengan rahmat-Nya. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga seluruh umat manusia akan merasakan kehidupan yang aman dan damai. [MNews/Gz]
