LSD Merebak pada Ternak, Pemerintah Lambat Beraksi, Peternak pun Rugi

LSD Merebak pada Ternak, Pemerintah Lambat Beraksi, Peternak pun Rugi

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian menangguhkan impor sapi dari empat fasilitas peternakan di Australia. Ini karena sapi-sapi tersebut terdeteksi secara klinis memiliki penyakit lumpy skin diseases (LSD atau penyakit kulit menggumpal). Kepala Barantan Ir. Bambang, M.M. mengatakan, penangguhan ini dilakukan sampai dengan hasil investigasi temuan penyakit LSD lebih lanjut. (VOA Indonesia, 1-8-2023).

Komoditas Strategis

Jamak diketahui bahwa penyebab terus bergejolaknya harga daging setiap tahun disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan sapi lokal dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi daging sapi secara nasional. Realitasnya, daging sapi adalah komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun. Tidak heran, meningkatnya harga daging disebabkan oleh ketergantungan terhadap impor sapi bakalan sebagai sumber utama pasokan daging segar.

Industri peternakan sapi di Indonesia sendiri ma sih belum pesat, padahal permintaan terhadap sapi domestik sangat besar. Konsumsi daging serta susu sapi juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, kendala beternak sapi lokal muncul di seputar persoalan modal dan teknologi di sektor usaha peternakan. Sebagian besar pelaku usaha peternakan adalah peternak tradisional dengan jumlah kepemilikan sapi yang masih sangat sedikit. Ternak sapi sering dipelihara sebagai sumber tenaga kerja untuk mengolah lahan, tabungan untuk acara tertentu, dan bukan untuk sapi pedaging.

Di samping itu, banyak pelaku atau pemilik sapi/hewan ternak hanya mengembangkan ternak seadanya saja. Cara perawatan yang digunakan juga masih tradisional sehingga pertumbuhan sapi cenderung lambat. Kondisi tersebut menyebabkan hasil peternakan yang didapatkan tidak optimal. Keuntungan yang dihasilkan pun tidak maksimal.

Oleh sebab itu, sungguh urgen untuk adanya kebijakan menurunkan volume impor sapi bakalan dan daging sapi melalui peningkatan produksi daging sapi lokal. Sayangnya, acap kali idealisme menerbitkan kebijakan tersebut harus kalah oleh kepentingan kapitalistik.

Lambat Beraksi, Peternak Rugi

Memang, sebagai upaya awal, pemerintah Indonesia langsung melakukan koordinasi dengan Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (DAFF) Australia untuk menyelidiki temuan LSD pada empat peternakan yang kini ditangguhkan itu.

Hanya saja kasus ini menjadi lebih ironis ketika kita menyadari bahwa perihal LSD ini pemerintah tampak lambat beraksi. Efektivitas vaksinasi yang sejauh ini menjadi solusi LSD, nyatanya belum membuat pemerintah bergerak cepat untuk menanggulangi. Vaksinasi masif bahkan belum terlaksana, meski memang sifat penyebaran LSD lebih lambat tidak secepat) daripada PMK. Terlebih, impor sapi hidup dari Australia malah tetap berjalan di 56 peternakan lain dari total 60 yang terdaftar.

Meski mungkin saja rangkaian kebijakan impor sapi itu sudah berlangsung dan mustahil dihentikan di tengah jalan, tetapi pada titik ini pemerintah semestinya lebih tegas. Pasalnya, peristiwa ini adalah tentang penyakit. Upaya karantina ternak impor dan pengobatan pada ternak lokal memang bisa dilakukan. Namun jika keran impor tidak dihentikan, setidaknya selama masa penanggulangan, ini menunjukkan bahwa penguasa terlalu spekulatif, bahkan kurang berhati-hati menangani urusan publik, khususnya di sektor ternak hidup.

Faktor lain yang tidak kalah urgen untuk diperhatikan tentunya adalah kerugian peternak lokal. Ternak sapi mereka yang sudah telanjur tertular LSD, jelas membutuhkan waktu untuk pengobatan. Di samping itu, risiko ternak yang sudah pernah tertular LSD adalah penurunan kualitas kulitnya sehingga menyebabkan kulitnya tidak laku dijual, atau jikalau laku maka harganya jatuh (rendah).

Politik Sahih Pengelolaan Peternakan Sapi

Merebaknya PMK pada 2022 lalu semestinya menjadi pelajaran berharga bagi negara kita. Kebijakan penguasa seputar pengelolaan peternakan sapi semestinya didasarkan pada problematik holistik yang selama ini melingkupi sektor peternakan nasional, juga seputar pemenuhan dan ketahanan pangan nasional.

Jika persoalan muncul di seputar sapi hidup (untuk pedaging maupun perah), peternakan sapi nasional jelas membutuhkan revitalisasi total. Solusinya tidak boleh terus-menerus terfokus pada pemenuhan kebutuhan melalui impor yang sejatinya adalah solusi parsial sekaligus pragmatis. Hanya solusi ideologis dan sahih yang berlandaskan ideologi Islam yang mampu menghasilkan kebijakan politik sahih pengelolaan peternakan sapi.

Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Penguasa muslim dalam sistem Islam (Khilafah) akan mengamalkan hadis ini sehingga dirinya akan menyelenggarakan pengurusan urusan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam hal penyediaan sapi hidup sebagai bahan pangan sumber protein hewani, penguasa Khilafah akan mengupayakan kebijakan-kebijakan terbaik agar pemenuhannya mampu mencapai kebutuhan individu per individu.

Menilik kandungan gizi pada daging dan manfaatnya dalam mencerdaskan generasi, penguasa akan memfasilitasi pengelolaannya dari hulu hingga ke hilir. Keberadaan LSD yang berada di sisi hulu peternakan, akan diatasi dengan sungguh-sungguh, baik itu dari sisi karantina, vaksinasi maupun aspek medis lainnya, demi kesehatan ternak sapi. Di samping itu, kualitas pakan ternak, kemampuan peternak, modal usaha, kekondusifan pasar, hingga tingkat harga sapi/daging sapi, juga tidak diabaikan.

Khatimah

Jelas sekali, isu LSD pada ternak sapi impor yang masuk ke Indonesia harus tetap membuat negara kita waspada. Lambatnya sifat penyebarannya jangan sampai membuat kita lengah apalagi lalai untuk menanggulanginya. Bagaimanapun, upaya-upaya preventif tetap lebih baik daripada sekadar upaya kuratif.

Selama kebijakan peternakan nasional masih sarat kapitalisme, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan urgensi kepemimpinan semata dengan ideologi Islam. Hal itu ada dalam penyelenggaraan suatu negara, yakni di bawah naungan Khilafah yang pasti membawa keberkahan bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *