KTP Baru bagi Penghayat Kepercayaan, Konsistensi Demokrasi Mengukuhkan HAM

KTP Baru bagi Penghayat Kepercayaan, Konsistensi Demokrasi Mengukuhkan HAM

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI – Luar biasa kesungguhan pemerintah mengayomi rakyatnya. Hal ini tampak dari penyerahaan kartu tanda penduduk (KTP) baru kepada perwakilan dari 20 organisasi Penghayat Kepercayaan. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan bahwa dalam KTP baru yang diberikan kepada mereka, tertulis Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada kolom agama.

Penyerahan KTP baru ini dilakukan saat diselenggarakan Festival Budaya Spiritual di Surakarta, Jawa Tengah, 17—19 Juli 2023. Langkah ini ditempuh untuk memberikan hak-hak konstitusional para Penghayat Kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang judicial review UU Administrasi Kependudukan membolehkan para penganut aliran kepercayaan mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di KK dan KTP.

Sebelumnya, Mantan Ketum MUI Ma’ruf Amin pernah mengkritik putusan MK tentang pengisian penganut kepercayaan dalam kolom agama KTP elektronik (KTP-el). Saat itu ia menegaskan bahwa kolom agama seharusnya hanya diisi dengan enam agama yang diakui pemerintah.

Ia pun mengatakan, pencantuman identitas agama dalam kolom agama merupakan keputusan politik yang telah dibuat banyak pihak. Hal itu diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, MK membuat keputusan lain dan hanya berpegang pada prinsip perundang-undangan tanpa memperhatikan kesepakatan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ma’ruf Amin kala itu menyebut hal tersebut mengandung masalah. (CNN Indonesia).

Bagi-Bagi KTP Baru

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Ditjen Kebudayaan Kemdikbudristek Sjamsul Hadi menyebutkan ada 177 organisasi Penghayat Kepercayaan hingga saat ini dengan lebih dari 1.000 cabang, tersebar di 17 provinsi di Indonesia.

Dari data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, di Indonesia, ada sekitar 190 organisasi Penghayat Kepercayaan dengan jumlah pengikut yang diperkirakan mencapai 12 juta. Di Jawa Timur saja, terdapat sekitar 60 organisasi dengan anggota sebanyak 2,4 juta.

Ternyata, tidak sedikit jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengikut aliran kepercayaan. Kemendagri memprediksi ada 6–8 juta KTP-el yang akan diganti usai putusan MK terkait penulisan “Penghayat Kepercayaan” dalam kolom agama KTP-el. Pemerintah menilai bahwa pemberian KTP merupakan hak preogatif perorangan.

Bagi-bagi KTP baru untuk Penghayat Kepercayaan hampir luput dari sorotan publik. Putusan MK pada 2016–meski diwarnai pro kontra–nyatanya tetap terus dijalankan. Atas nama HAM dalam pengakuan dan perlindungan setiap warganya, mereka pun memilih memberikan KTP baru ini.

Pertanyaannya, apakah bukannya ini menyalahi aturan negara yang hanya mengakui enam agama? Atau justru mengonfirmasikan pada publik bahwa aturan buatan manusia bisa kapan pun diubah (tidak konsisten) sesuai kepentingan? Bukankah ini juga menunjukkan konsistensi demokrasi dalam mengukuhkan HAM di negeri mayoritas muslim ini?

Konsistensi Demokrasi?

HAM merupakan spirit bagi demokrasi. Negeri ini bergerak mantap menuju penguatan demokrasi dengan mengukuhkan HAM. Ada anggapan bahwa Indonesia sebagai benteng Islam moderat. Dunia internasional pun memujinya sebagai model demokrasi di dunia muslim.

Sejatinya, umat Islam harus memahami bahwa HAM adalah “barang impor” dari Barat yang bertentangan secara diametral dengan akidah Islam, mayoritas agama di negari ini. Di satu sisi, Barat ingin mengekspor ide HAM, tetapi di sisi lain justru mereka sendiri yang mengingak-injak HAM.

Percayalah, ketika HAM dijajakan di negeri-negeri muslim, ini tidak lebih dari sekadar untuk menghancurkan identitas entitas masyarakat muslim. Juga sebagai legitimasi untuk menjajalkan ide-ide Barat yang rusak dan merusak, termasuk paham-paham yang sejatinya tidak sesuai syariat Islam. Pada akhirnya, Indonesia diarahkan menuju pada kehancuran akibat penerapan demokrasi.

Konsul Jenderal AS Heather Variava saat berkunjung ke Surabaya pernah mengatakan, keberagaman agama di Indonesia merupakan salah satu karakteristik yang membantu Indonesia menjadi negara kuat, damai, dan terbuka. Nilai-nilai keterbukaan terkait dengan agama adalah nilai-nilai yang berada di AS dan Indonesia. (VOA Indonesia).

Sesungguhnya, pujian di atas tidak lebih hanya tipu muslihat. Membuat umat terlena hingga tidak menyadari bahwa kerusakan yang terus-menerus ada justru dihasilkan akibat penerapan demokrasi dan nilai-nilai HAM yang diadopsi.

Sikap Islam terhadap Aliran Kepercayaan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya berlaku bagi nonmuslim. Muslim tentu haram untuk murtad, keluar dari Islam. Rasululah saw. sampai memerintahkan sanksi bunuh bagi muslim yang murtad apabila menolak kembali ke Islam dalam waktu tertentu. “Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah.” (HR Bukhari).

Lalu, bagaimana sikap Islam terhadap aliran kepercayaan? Dari Al-Hasan bin Muhammad, ia berkata, “Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi Hijir. Beliau mengajak mereka masuk Islam. Dan barang siapa yang menerima (Islam), diterima. Dan siapa saja yang menolak, diwajibkan atasnya jizyah. Hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi.”

Sementara itu, kaum paganis Arab, mereka tidak memiliki pilihan, kecuali memeluk Islam. Jika mereka menolak, mereka harus diperangi. Sebagaimana firman Allah Taala, “Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temukan.” (QS At-Taubah: 5). (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara. hlm. 73—74).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Majusi Hijir dan paganis Arab merupakan aliran kepercayaan yang pernah ada pada masa Rasulullah (saw.). Kedua aliran kepercayaan tersebut didakwahi untuk memeluk Islam, bukan malah diberi pengakuan serta dibebaskan sesuai kepercayaannya itu. Ini karena ketika sistem Islam diterapkan, hal yang wajib dilakukan negara ialah menyeru manusia ke jalan lurus dan benar, yakni Islam.

Khilafah Menjaga Umat

Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) menjadikan agama sebagai dasar yang bisa diterima untuk membedakan warga negaranya dalam persoalan hak dan kewajiban. Zakat dan jihad wajib bagi muslim, sedangkan jizyah wajib untuk orang zimi. (Abdul Karim Zaidan, Ahkam adz-Dzimmiyin wa al-Musta’minin, hlm. 71).

Setiap warga negara Khilafah mendapat jaminan hak kebebasan pribadi. Di dalamnya terdapat hak untuk datang dan pergi, serta menjaga dirinya dari musuh; tidak boleh memaksanya, memenjarakannya, menghukumnya, kecuali dengan keputusan hukum pengadilan; bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam negara; bebas keluar dan bertempat tinggal; serta bebas dalam hal akidah (yang berarti tidak ada paksaan untuk memeluk Islam meskipun ia diajak untuk itu). Hanya saja, ada ketentuan-ketentuan dalam pandangan syariat terhadap aliran kepercayaan tertentu.

Khilafah juga melindungi umat dari aliran sesat dengan membubarkan organisasinya atau menghentikan seluruh aktivitasnya. Aliran-aliran kepercayaan juga menjadi bagian dari objek dakwah Islam yang dilakukan negara. Akidah dan ajaran Islam dijelaskan kepada mereka disertai argumentasi dan bukti, kemudian mengaktifkan akal pikiran dan melibatkan perasaan mereka sehingga akidah dan ajaran Islam bisa diterima.

Tanggung jawab Khilafah adalah membina, menjaga, dan melindungi akidah umat dari segala bentuk penyimpangan, pendangkalan, kekaburan, dan penodaan. Khilafah akan terus-menerus membina keislaman seluruh rakyat melalui pendidikan formal maupun informal.

Khatimah

Sebagai umat Islam, kita tidak bisa begitu saja membenarkan sikap penguasa melakukan pemberian KTP kepada Penghayat Kepercayaan. Negeri berpenduduk mayoritas muslim ini seharusnya menerapkan syariat Islam, bukan demokrasi. Namun, penguasa tampaknya malah makin konsisten dengan mengukuhkan HAM dalam penerapan demokrasi.

Perwujudan HAM dengan mengakui aliran-aliran kepercayaan bukanlah ide yang datang dari Islam. Penerapan syariat Islamlah yang secara hakiki mampu menciptakan harmoni beragama di tengah umat manusia.

Allah Taala berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS Al-Maidah: 50). [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *