Kebocoran Data Paspor Warga, Negara Kalah?

Kebocoran Data Paspor Warga, Negara Kalah?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Bocor lagi, lagi-lagi bocor. Dugaan kebocoran data 34 juta data paspor WNI ramai menjadi perbincangan. Dugaan kebocoran tersebut disampaikan oleh Teguh Aprianto dalam akun Twitternya. Dalam twitnya, Teguh melampirkan tangkapan layar laman yang menawarkan data tersebut.

Dalam tangkapan layar itu tertulis data yang diunggah berjumlah 34.900.867 dengan fail sebesar 4 GB. Data tersebut ditawarkan dengan harga US$10 ribu atau Rp150 jutaan. Ia pun mempertanyakan kinerja pemerintah selama ini. Mengapa berulang kali terjadi kebocoran data yang sebelumnya juga pernah terjadi pada aplikasi PeduliLindungi dan MyPertamina?

Kritik Mengemuka

Menanggapi kebocoran data berulang, Alfons Tanujaya selaku pakar keamanan siber mengatakan ini menunjukkan tidak adanya pengamanan data yang baik. Menurutnya, pemerintah bisa mencegah kebocoran data dengan menerapkan standar internasional ISO 27001 dan 27701 sebagai kerangka atau pedoman dalam perlindungan data pribadi. Ia juga menilai dalam hal pengamanan data, pemerintah masih kalah dari swasta yang lebih cekatan dalam melakukan evaluasi setelah mengalami kebocoran data.

Sementara itu, pihak pemerintah mengaku data biometrik (sidik jari dan wajah) pemegang paspor RI aman dan tidak ada kebocoran database. Ini disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim. Ia mengatakan data yang diduga bocor adalah data teks yang struktur datanya bukanlah data yang digunakan oleh Ditjen Imigrasi saat ini.

Sepanjang 2022, kebocoran data sudah terjadi sebanyak tujuh kasus. Pertama, kebocoran data Bank Indonesia pada Januari 2022. Setidaknya terdapat 16 komputer di Kantor Cabang BI di Bengkulu yang mengalami kebocoran. Bahkan, tidak hanya Bengkulu, kebocoran ini juga terjadi di lebih dari 20 kota dengan jumlah dokumen 52 ribu lebih berukuran 74,82 GB dan berasal dari 200 komputer.

Kedua, bocornya data pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting (PTC) yang berisi CV, nama lengkap, nomor ponsel, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, ijazah, transkrip akademik, dan kartu BPJS.

Ketiga, pada Agustus 2022, data 21.000 perusahaan di Indonesia sebesar 347 GB dikabarkan mengalami kebocoran, meliputi data laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP direksi dan komisaris, serta NPWP perusahaan.

Keempat, data 17 juta pelanggan PLN yang juga ramai di media sosial. Hasil investigasi PLN menjelaskan bahwa data yang bocor merupakan replika umum belaka atau tidak spesifik pada pelanggan PLN.

Kelima, data pengguna IndiHome sebanyak 26,7 juta yang bocor di situs breached[dot]to. Data tersebut berisikan nama lengkap, NIK, dan jenis kelamin.

Keenam, 52 GB data pelanggan Jasa Marga Toll-Road Operator (JMTO) yang kabarnya bocor di situs breached[dot]to oleh akun Bernama Desorden. Ia mengaku memiliki data pengguna, pelanggan, karyawan, data perusahaan, dan catatan keuangan Jasa Marga.

Ketujuh, data pasien rumah sakit. Data tersebut berisikan nama lengkap, rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19, dan hasil pindai X-ray dengan ukuran dokumen sebesar 720 GB.

Selain ketujuh kasus tersebut, kebocoran data juga pernah diungkap peretas bernama Bjorka. Ia mengaku memiliki 1,3 miliar data dari proses registrasi SIM Card dan 105 juta data penduduk dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi kebocoran data, semisal 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap (dark web). Masih banyak kasus serupa lainnya.

Negara Kalah?

Jika kebocoran data sering dan berulang kali terjadi, dunia siber Indonesia jelas tidak sedang baik-baik saja. Pantas jika kritik terhadap pemerintah terus mengemuka karena kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo seolah mandul. Perannya tampak minimalis untuk melakukan pencegahan dari serangan peretas.

Pihak yang paling dirugikan atas hal ini jelas rakyat. Rentannya dunia siber seiring perkembangan informasi dan teknologi mestinya bisa diantisipasi. Namun, perhatian negara dalam melakukan pengamanan dan pencegahan kebocoran data tampaknya kurang. Ibarat kantong bocor, mau diisi data berapa pun selalu bocor.

Negara harusnya belajar dari satu kesalahan kebocoran data, bukan sebaliknya. Data bocor lalu kecolongan berkali-kali. Masa iya sebuah negara dengan dana besar dengan sistem yang saling terhubung, serta infrastruktur digital yang mumpuni, kalah oleh perilaku dan “keusilan” seorang peretas? Ini kan sama halnya negara seperti tidak berdaya melawan individu. Agak menggelikan sebenarnya jika satu negara dibuat pusing oleh seorang peretas data. Di mana peran negara?

Pada era digitalisasi saat ini, kerentanan dunia siber bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki modal besar untuk memperjualbelikan data sesuai kepentingan mereka. Oleh karena itu, negara seharusnya memiliki political will sebagai negara yang memiliki potensi SDM dengan dana besar yang bersumber dari kekayaan alam negeri ini. Sayangnya, hal ini sulit terwujud jika negara tidak memiliki visi besar sebagai negara adidaya yang kuat, mandiri, serta berdikari.

Negara Kuat, Keamanan Data Tepat

Melindungi dan menjaga data pribadi warga negara adalah tanggung jawab negara. Negara harus memastikan jaminan keamanan data tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu. Bagaimanapun juga, melindung privasi warga negara adalah kewajiban negara.

Salah satu fungsi negara ialah memberikan kenyamanan, perlindungan, dan keamanan bagi setiap warganya. Pada masa keterbukaan informasi saat ini, kejahatan di dunia maya pasti terjadi, salah satunya ialah peretasan data warga. Oleh karenanya, sudah semestinya negara melaksanakan tugasnya dengan baik.

Islam sebagai sistem paripurna akan mengemban tugas tersebut secara serius dan amanah. Kepentingan dan kemaslahatan rakyat menjadi prioritas negara dalam melakukan pelayanan dan tanggung jawabnya. Islam akan mengerahkan segala potensi yang ada untuk mewujudkan negara kuat dengan teknologi hebat. Dengan ini, fungsi negara sebagai pelindung keamanan data akan tepat dan bermanfaat.

Semua ini akan berjalan tatkala tata kelola negara diatur berdasarkan syariat. Pertama, negara mengatur keuangan dengan konsep baitulmal. Sumber dana baitulmal akan sangat besar jika kekayaan milik umum seperti minyak bumi, batu bara, dan tambang lainnya dikelola negara dan tidak diprivatisasi seperti saat ini. Dengan besarnya dana, negara dapat membangun infrastruktur dan instrumen digital yang menunjang pelaksanaan keamanan data pribadi setiap warga,

Kedua, melaksanakan sistem pendidikan berbasis Islam yang mampu mencetak SDM-SDM berkualitas, andal, unggul, dan berkarakter mulia. Dukungan SDM mumpuni seperti para ahli dan pakar di bidang teknologi informasi sangat penting untuk mewujudkan sistem keamanan siber.

Ketiga, perlindungan privasi atau data pribadi haruslah memiliki prinsip berikut: (1) proaktif, bukan reaktif. Artinya, negara fokus pada antisipasi dan pencegahan, bukan baru bergerak ketika muncul masalah. (2) Mengutamakan perlindungan data pribadi warga. Negara harus memastikan data pribadi warga benar-benar terjaga secara maksimal dalam sistem IT yang hebat. (3) Perlindungan yang diintegrasikan ke dalam desain teknologi secara holistik dan komprehensif. Regulasi dan sinergi antarlembaga saling menyempurnakan, bukan saling menyalahkan. (4) Sistem keamanan total. Seluruh lembaga informasi harus bersinergi dengan baik, yakni melakukan tugas, pokok, dan fungsinya dengan jelas.

Dengan infrastruktur, instrumen hukum, serta tata kelola yang terintegrasi dengan baik, keamanan data pribadi warga negara terjamin. Visi besar sebagai negara adidaya akan mewujud dalam paradigma Islam sebagai ideologi yang tersistematis dan terstruktur dalam institusi negara Khilafah. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *