Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Orang tua yang ingin menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi negeri (PTN) harus merogoh uang lebih banyak. Pasalnya, uang kuliah tunggal (UKT) sangat mahal, membebani orang tua dan memberatkan mahasiswa. Mahalnya biaya UKT ini merupakan dampak dari berlakunya PTN berbadan hukum (PTN BH), mengakibatkan terjadinya tren komersialisasi di perguruan tinggi.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matriaji mengatakan, UKT harus ditinjau ulang karena di lapangan masih sangat memberatkan mahasiswa. Banyak perhitungan tidak masuk akal, tetapi universitas tidak mau terbuka terkait hal ini.
PTN BH memang mendapatkan otonomi untuk mendapatkan keuntungan. Namun, apakah benar ini hanya akal-akalan kampus melegalkan biaya mahal? Amanat pemerintah yang tidak jelas akhirnya membuat kampus ngawur menafsirkan dan menerapkan kebijakan UKT.
Begitu pula, mengapa pemerintah seolah tidak memahami betapa mahalnya biaya pendidikan? Jika pemerintah paham akan hal ini, semestinya mereka membuat kebijakan yang berkeadilan. Ini karena pada akhirnya hanya orang kaya yang bisa mengenyam bangku perkuliahan, sedangkan si miskin hanya bisa berangan-angan.
Dosis Biaya UKT Terus Naik
Bukan hanya cita-cita saja yang harus melangit, ternyata biaya pendidikan juga terus naik. Sejak UKT diberlakukan pada 2013, hal ini justru sangat memberatkan orang tua dan mahasiswa. BEM Keluarga Mahasiswa (Kema) Unpad mengungkapkan, pada 2022, banyak calon mahasiswa baru yang diterima di kampus akhirnya mengundurkan diri gara-gara mahalnya biaya UKT.
Sementara itu, calon mahasiswa baru 2023 masih menunggu informasi tagihan pada 10 Juli 2023 ini. Ketua BEM Kema Unpad Mohammad Haikal Febriansyah mengatakan, sebanyak 50 mahasiswa yang sudah beberapa semester ini turut mengeluhkan UKT karena mereka sulit untuk membayarnya.
Para mahasiswa juga menyayangkan karena informasi kenaikan UKT tampak mendadak dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Kenaikan UKT sendiri variatif untuk prodi dan jurusan, bahkan ada yang naik hingga Rp500ribu.
Sungguh menyedihkan, harapan dan mimpi mahasiswa harus tersandung UKT yang terus naik. Kampus yang seharusnya menjadi tempat terbuka bagi setiap warga negara mendapatkan hak mereka, yakni pendidikan, kini menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh kalangan tertentu tersebab tingginya UKT dan biaya lainnya. Akibat komersialisasi kampus yang makin menggila, mahasiswa tidak kuasa memenuhi pembiayaannya.
Komersialisasi Kampus
Ironisnya, naiknya biaya pendidikan tidak seiring dengan meningkatnya gaji/pendapatan sebagian besar orang tua. Data dari Kompas menyebutkan bahwa rata-rata kenaikan biaya pendidikan per tahunnya sekitar 15—20%, sedangkan peningkatan penghasilan masyarakat Indonesia hanya sekitar 5,3%.
Ini menyebabkan banyak orang tua tidak mampu menutupi biaya pendidikan tinggi sang anak. Sedangkan makin sulit mengakses pendidikan, makin menjauhkan Indonesia menjadi negara besar pada 2045. Harapan Indonesia Emas 2045 bisa tinggal harapan semata.
Menurut Deputi Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono, dari 3,7 juta pelajar lulusan SMA/SMK/MA, hanya 1,8 juta yang melanjutkan ke PTN/PTS. Ini karena biaya untuk mengenyam pendidikan di PTN tercatat mencapai Rp14,47 juta.
Komersialisasi kampus ini sejatinya adalah konsekuensi dari diterapkannya tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip-prinsip liberalistis dan kapitalistis. Ditambah lagi terjadi disorientasi visi misi pendidikan tinggi, kian menambah PR untuk mengembalikan peran PT sebagai tempat melahirkan para ilmuwan.
Tata Kelola Pendidikan Tinggi dalam Sistem Islam (Khilafah)
Mengutip mediaumat[dot]id, Direktur IJM Agung Wisnuwardana menjelaskan mengenai tata kelola pendidikan tinggi dalam Khilafah.
Pertama, pelayanan pendidikan steril dari unsur komersial. Negara wajib menjamin setiap individu warga negara untuk mendapatkan pendidikan gratis serta berkualitas. Ini karena Islam telah menjadikan menuntut ilmu sebagai kewajiban setiap muslim yang pemenuhannya dilakukan oleh negara.
Kedua, Khalifah bertanggung jawab penuh memberikan pelayanan dalam pendidikan. Negara tidak dibenarkan melakukan langkah politik yang mengakibatkan peran Khalifah tereduksi sebatas regulator belaka.
Ketiga, strategi pelayanan mengacu pada tiga aspek, yakni kesederhanaan aturan, kecepatan memberikan pelayanan, dan dilaksanakan oleh individu yang mampu dan profesional. Jika demikian, orang tua dan mahasiswa tidak akan diberatkan dengan dengan beban biaya pendidikan setinggi langit. Ini karena Islam mengambil prinsip pelayanan tidak akan mengomersialisasikan pendidikan.
Keempat, adanya anggaran negara untuk pendidikan. Khalifah memiliki anggaran yang memadai untuk pelayanan pendidikan gratis dan berkualitas bagi setiap warga negara. Jika kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi, bisa mengakibatkan kemudaratan. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada diri sendiri, tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
Kelima, amanah dalam mengelola keuangan. Dalam sebuah hadis dikatakan, ” … maka demi Allah, tidaklah salah seorang kalian mengambil darinya (hadiah) sesuatu pun tanpa hak melainkan ia akan datang dengan membawanya pada hari kiamat.” (HR Bukhari).
Kebijakan Khalifah
Khilafah menjamin seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Sejarah Islam mencatat, para khalifah menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat. Sejak abad IV, para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan melengkapinya dengan perpustakaan. Bahkan, setiap perguruan tinggi dilengkapi dengan “iwan” (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Perguruan tinggi dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan. (Khalid, 1994).
Namun, perlu diketahui, meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya yang kaya untuk turut berperan dalam pendidikan. Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak pula orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar, seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan sebagainya, terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf. (Qahaf, 2005).
Hanya dalam sistem Khilafah masyarakat akan memperoleh pendidikan formal secara gratis dan berkualitas. Di sisi lain, para mahasiswa paham akan posisinya sebagai agen perubahan, membawa perubahan menuju Islam.
Oleh karenanya, mahasiswa tidak boleh diam ketika ada kebijakan yang membuat masyarakat makin sulit, termasuk kebijakan menaikkan biaya UKT. Sudah semestinya mereka membantu orang tua untuk keluar dari masalah yang diciptakan sistem kapitalisme lewat komersialisasi kampus. Mereka juga harus menjadikan perjuangan menegakkan Khilafah sebagai agenda utama yang harus diupayakan oleh mahasiswa dan masyarakat. [MNews/Gz]
