Indonesian Incorporate, Manifestasi Privatisasi Seutuhnya

Indonesian Incorporate, Manifestasi Privatisasi Seutuhnya

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Indonesian Incorporate di kantor perwakilan BUMN Hongkong yang sekaligus menjadi bisnis center dari perwakilan beberapa negara. Peresmian Indonesian Incorporate ini diharapkan sebagai sebuah terobosan BUMN “go global player” yang menjadi visi BUMN semenjak Erick Thohir menjabat menjadi Menteri BUMN.

Dengan Indonesian Incorporate, BUMN diharapkan memiliki daya saing tingkat global dan masuk ke dalam kategori the Fortune 500 perusahaan global yang mampu berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Indonesian Incorporate telah menjadi harapan lama ahli ekonomi dan beberapa pengamat ekonomi yang merupakan amanah juga dari UU 19/2003 tentang privatisasi BUMN. Pada masa Erick Thohir inilah Indonesian Incorporate baru terealisasi dan rencananya juga akan membuka cabang di beberapa negara, seperti di Amerika dan Eropa.

Sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir memang melakukan banyak terobosan. Misalnya, restrukturisasi BUMN dari sekitar 130 BUMN menjadi hanya sekitar 40 BUMN. Kini, ia menargetkan sekitar 20 BUMN menjadi the Fortune 500 dunia.

Dari 40 BUMN tersebut, Erick Thohir lalu membentuk Indonesian Incorporate. Artinya, BUMN ini menjadi sepenuhnya perusahaan swasta sebagaimana pada umumnya. Dengan Indonesian Incorporate, BUMN bisa memiliki peluang tidak terbatas untuk mengumpulkan dana, lalu melakukan merger dan sebagainya selayaknya perusahaan lainnya.

Artinya pula, secara status kepemilikan, BUMN tidak lagi terkait pemilik sesungguhnya, yakni rakyat Indonesia. Indonesian Incorporate—atau bisa kita sebut “privatisasi BUMN”—juga dianggap dapat meningkatkan daya saing kinerja nilai BUMN bagi rakyat Indonesia. Namun, benarkah demikian?

Privatisasi BUMN

Semenjak Erick Tohir menjabat sebagai Menteri BUMN, amanah yang dibebankan kepadanya memang terkesan untuk memprivatisasi seluruh BUMN. Tujuannya tidak lain agar bisa menarik para investor menggelontorkan dananya di Indonesia sehingga meningkatkan kinerja BUMN dan mengurangi utang yang menjadi beban APBN.

Sekilas, privatisasi BUMN ini baik untuk rakyat Indonesia pada umumnya. Namun, kalau kalau kita mencermati, privatisasi BUMN ini jelas bertentangan dengan amanah undang-undang. Salah satu konsekuensi dari berpindahnya kepemilikan BUMN dari milik negara menjadi milik swasta, serta sepenuhnya dijadikan sebagai perusahaan komersial, BUMN tidak lagi menjadi milik rakyat, melainkan milik swasta yang setiap saat bisa berubah kepemilikannya.

Kebijakannya pun tidak lagi melayani rakyat sebagaimana mestinya. Rakyat yang ingin mengakses kepemilikan umum yang terkait dengan pengelolaan BUMN pun harus membayar sejumlah harga karena BUMN tidak lagi menjadi milik negara.

Bertentangan

Semua ini jelas bertentangan dengan Islam yang memandang kepemilikan umum adalah milik rakyat dan pengelolaannya dilandasi sebesar-besarnya untuk memenuhi hajat hidup dan urusan rakyat. Dengan berpindahnya kepemilikan menjadi swasta, semangat itu tidak akan ada lagi, berganti menjadi semangat mencari untung atau berbisnis dengan rakyat.

Sementara itu, dalam Islam, kepemilikan umum adalah milik seluruh rakyat yang dikelola oleh negara atau mitra negara dan dipergunakan hanya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Walhasil, dengan adanya Indonesian Incorporate, sama saja membuka peluang sebesar-besarnya bagi oligarki asing untuk mengakses BUMN yang bisa jadi merupakan aset strategis milik negara. Hal-hal yang terkait ketahanan dan kedaulatan sebuah negara tentu sangat berbahaya jika sampai kehilangan eksistensi dari negara dan rakyatnya.

Sudah saatnya BUMN dikelola secara mandiri dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Ini hanya bisa dikelola dengan model sebagaimana Islam mengelola kepemilikan umum atau fasilitas publik untuk rakyatnya dengan menegakkan sistem Islam (Khilafah). Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *