[Kabar] Pemerhati: Kurikulum Kesehatan Reproduksi Bukan Solusi

Muslimah News, NASIONAL — Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rini Handayani menyampaikan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, perlu masuk kurikulum.

Ia menilai bahwa pendidikan kesehatan reproduksi (kespro) sangat penting bagi anak. Sebab, jelasnya dalam acara bertajuk Peluncuran Laporan Studi Dispensasi Kawin di Jakarta, Senin (19-6-2023), perkawinan anak yang meningkat, lebih disebabkan edukasi Kespro yang belum optimal. Ia menambahkan, pendidikan Kespro diharapkan ada di semua jenjang pendidikan dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat usia anak.

Bukan Solusi

Namun, pemerhati kebijakan anak Dr. Retno Palupi, drg., M.Kes. mengkritisi bahwa kurikulum Kespro bukan solusi atas permasalahan yang saat ini dihadapi.

Ia lantas memaparkan realita materi Kespro yang mencakup banyak hal. “Cakupan materi Kespro yang masuk dalam Pendidikan Biologi, terutama di bangku SMP kelas IX dan SMA kelas XI, sangat luas, mulai dari sistem anatomi dan fisiologi reproduksi, perubahan pubertas, prinsip-prinsip dasar tentang menjaga kesehatan reproduksi, termasuk praktik kebersihan pribadi dan pencegahan infeksi menular seksual (IMS),” terangnya kepada redaksi MNews pada Jumat (30-6-2023).

Selain itu, lanjutnya, juga mencakup bahasan seksualitas dan hubungan sehat yang mengajarkan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan seksual, pencegahan kekerasan seksual, dan perlindungan diri terhadap pelecehan seksual.

Namun, sesalnya, informasi tersebut nyatanya tidak memberikan dampak pada sikap remaja saat ini. “Informasi tersebut tidak berdampak pada pola pikir dan pola sikap remaja dalam berperilaku dengan lawan jenis karena hanya dipandang sebagai sebuah informasi saja,” ucapnya.

Bahkan lebih fatal lagi, menurutnya, informasi Kespro yang masuk kurikulum hari ini lebih didominasi ala sekuler. “Di mana peserta didik hanya diberikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Namun, tidak ditekankan pada perilaku halal haram,” ungkapnya prihatin.

Selain itu, imbuhnya, ada pengaruh environment yang kian liberal, media sosial yang 24 jam berada di genggaman peserta didik, begitu masif menayangkan pornografi-pornoaksi. “Perilaku seksual remaja yang di luar batas dianggap sebagai life style zaman, bahkan tak sedikit yang melakukan tindakan buka-bukaan aurat agar viral dan terkenal,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa Kespro tidak memberikan solusi. “Walhasil, kurikulum Kespro akhirnya hanya menjadi muatan materi semata tanpa memberikan efek perubahan yang signifikan,” tukasnya.

Membuang Waktu

Pakar pendidikan Tatik, Ph.D., juga menanggapi masalah ini. Ia menegaskan, upaya ini membuang waktu. “Memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan hanya akan membuang waktu, tenaga, dan biaya jika materinya dikembangkan berdasarkan konsep liberalisme,” tuturnya kepada redaksi MNews pada Sabtu (1-7-2023).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada saat ini menunjukkan angka ajuan dispensasi pernikahan dini tinggi, sebagian besarnya disebabkan karena hamil di luar nikah atau seks bebas.

“Artinya, jika kita ingin menurunkan angka pernikahan dini, maka kita harus menghentikan praktik perzinaan atau seks bebas. Namun sayangnya, pendidikan kesehatan reproduksi yang ada saat ini justru secara tidak langsung melegalkan seks bebas,” kritiknya.

Selain berisi tentang materi perkembangan reproduksi, ujarnya, pendidikan Kespro juga membahas konsep otoritas tubuh, kebebasan berekspresi seksual, identitas dan keragaman gender serta konsen seksual.

“Hal ini sejalan dengan comprehensive sexual education yang dicanangkan Badan Kependudukan PBB (UNFPA). Beberapa di antara targetnya adalah penundaan hubungan seksual dan peningkatan pemakaian alat kontrasepsi,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa program itu sudah terbukti gagal dicapai di berbagai negara seperti Inggris dan AS. “Kenyataan juga menunjukkan perzinaan yang merupakan penyebab terbesar pernikahan dini, justru tidak dilarang,” sesalnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, meski sudah banyak program pendidikan kesehatan reproduksi, seperti Generasi Berencana (GenRe) dan Konseling Remaja (PIK-R) yang dilaksanakan oleh BKKBN, serta program sejenis yang didukung oleh lembaga dari dalam maupun luar negeri, pernikahan karena kehamilan di luar nikah, justru makin tinggi.

“Dengan demikian, usaha untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum akan sia-sia jika konsep materi yang diajarkan tidak efektif mengatasi persoalan mendasar pergaulan bebas remaja,” simpulnya.

Apalagi, ia menyayangkan, pengembangan kurikulum membutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit. “Minimal untuk pengembangan modul ajar dan instrumen penilaian dari PAUD hingga perguruan tinggi, pelatihan tenaga pengajar, serta penambahan tenaga pengajar baru yang bisa saja diperlukan jika materi tersebut menjadi mata pelajaran tersendiri,” ucapnya.

Tidak Berdiri Sendiri

Tatik menilai, dalam mengatasi kehamilan di luar nikah dan seks bebas yang merupakan penyebab utama pernikahan dini, kurikulum tidak berdiri sendiri. “Dibutuhkan kurikulum pendidikan yang menanamkan konsep ketakwaan dan ketundukan kepada aturan Allah dalam penyaluran naluri seksual,” ungkapnya.

Di antaranya, imbuhnya, membahas mengenai pernikahan, sistem pergaulan laki-laki dan perempuan yang sesuai syariat.

“Namun, kurikulum di sekolah juga harus sejalan dengan visi pendidikan keluarga. Selain itu, perlu ada penjagaan dari lingkungan masyarakat serta negara agar setiap individu menyalurkan naluri seksual sesuai aturan Allah,” harapnya.

Panduan Lengkap

Senada dengan Titik, Retno meyakinkan Islam mampu memberikan panduan lengkap mengenai pendidikan terkait kesehatan reproduksi, khususnya pada anak.

Kemudian, ia menjelaskan tiga pilar utama yang dibangun Islam telah terbukti nyata dapat menyelesaikan problem akibat pergaulan antara laki dan perempuan. “Pertama, pilar Individu. Sejak dini, remaja dipahamkan mengenai posisinya sebagai hamba Allah yang memiliki potensi akal dan potensi kehidupan, termasuk naluri menyalurkan kasih sayang (gharizah nau) dan sebagai seorang muslim, Allah telah memberikan tuntunan kepada kita,” paparnya.

Ia mengungkapkan bahwa Islam memerintahkan remaja yang siap menanggung beban untuk segera menikah. “Akan tetapi, jika belum siap, dianjurkan untuk berpuasa dan tetap menjaga kesucian diri. Selain itu, tambahnya, remaja perlu dimotivasi menuntut ilmu, mencari aktivitas positif, menjaga auratnya, menundukkan pandangannya, meningkatkan ketakwaannya, tidak berdua-berduaan dengan lawan jenis, tidak bercampur laki-laki dan perempuan, serta menjauhi tempat-tempat maksiat,” urainya.

Kemudian, terangnya, pilar kedua adalah masyarakat. “Diperlukan kolaborasi berbagai pihak, di antaranya orang tua, keluarga, masyarakat yang peduli terhadap perilaku remaja, guru-guru, pimpinan sekolah, para praktisi-pakar kesehatan untuk memastikan peserta didik berada dalam area ketaatan kepada Allah,” jelasnya.

Terakhir, lanjutnya, pilar ketiga yaitu negara. “Posisi negara sebagai sistem riil yang dapat menciptakan atmosfer sistem pergaulan yang islami, tatanan sistem ekonomi yang kuat, arah kurikulum pendidikan yang dapat melahirkan insan-insan cerdas dan bertakwa yang menjaga kesucian diri, sistem informasi-komunikasi yang dapat menyuasanakan keimanan, hingga penegakan sistem hukum yang tegas bagi pelaku zina sehingga berefek jera bagi pelaku dan pencegah bagi masyarakat,” tandasnya. [MNews/Hen]