Pemutihan Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan, Siapa yang Diuntungkan?

Pemutihan Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan, Siapa yang Diuntungkan?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Lahan sawit seluas 3,3 juta hektare akan mengalami pemutihan. Keputusan ini berdasarkan Pasal 110 A dan 110 B UU Cipta Kerja. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan produksi dapat mengajukan pemutihan dan akan menerima denda administratif. Selanjutnya, izin usahanya menjadi legal.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres No. 9/2023 tentang Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Isinya mengenai usaha mempercepat penanganan pemutihan lahan. Satgas ini juga akan memperbaiki peremajaan sawit rakyat dan meningkatkan produktivitasnya. (Tempo, 23-6-2023).

Menguntungkan Oligarki

Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat melawan oligarki. Para oligarki itu secara ilegal membuka lahan di kawasan hutan produksi, padahal ia berfungsi sebagai penghasil sumber daya hutan, seperti kayu dan getah karet. Berdasarkan Permen LHK No. 23/2020, sawit tidak termasuk tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sehingga penanaman sawit di wilayah hutan merupakan tindakan melawan hukum.

Ironisnya, alih-alih menghukum, pemerintah justru sekadar menarik denda dari kesalahan itu, kemudian lahan sawit tersebut menjadi legal selama para oligarki membayar pajak kepada pemerintah.

Jadi, oligarki sangat beruntung. Mereka hanya membayar denda dan bisa menikmati hasil besar, padahal timbul banyak kerugian, seperti rusaknya ekosistem hutan, matinya flora dan fauna, hingga berkurangnya fungsi hutan. Kalau musim hujan tiba, misalnya, pemukiman penduduk terancam banjir karena daerah resapan air yang berkurang akibat pembukaan lahan.

UU Cipta Kerja Bukan untuk Rakyat

Jika kita lebih saksama, UU Cipta Kerja jelas dibuat bukan untuk rakyat, melainkan untuk memuluskan para pengusaha. Peran pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa fungsi pemerintah adalah fasilitator bagi oligarki agar dapat menjalankan usahanya dengan mudah. Buktinya, meskipun merugikan rakyat dan banyak kritik berdatangan, aturan tersebut tetap saja diterapkan. Para pemegang kebijakan seolah memiliki “utang budi” kepada para oligarki kala berjuang memperebutkan kursi panasnya.

Hal inilah yang biasa terjadi di dalam sistem sekarang. Pemegang kebijakan dan para pengusaha akan bekerja sama dan saling menguntungkan selama ada kepentingan yang sama. Ini menunjukkan bobroknya sistem buatan manusia, yaitu kapitalisme.

Kapitalisme adalah sebuah sistem kehidupan yang menjunjung tinggi materi dan kebebasan. Landasannya adalah sekularisme, yaitu suara manusia lebih tinggi dari titah Sang Penguasa alam. Sistem ini membiarkan penguasa dan pengusaha mencari keuntungan untuk mereka saja.

Aturan untuk Mengurusi Rakyat

Masyarakat hidup jelas memerlukan aturan. Namun, jika menyerahkan aturan ini pada manusia, hanya permasalahan yang akan muncul. Sebagaimana kasus pembukaan hutan menjadi lahan sawit, misalnya, para pemegang kebijakan membuat aturan sesuai pesanan demi memuluskan kepentingan mereka. Aturan ini jelas bukan untuk mengurusi rakyat. Akhirnya, rakyatlah yang menjadi korban.

Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita menjadikan Allah Taala sebagai tempat bersandar. Melalui Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah saw., Allah Taala memberikan petunjuk dan menjamin bagi siapa saja yang mengikuti aturan-Nya akan selamat dunia dan akhirat.

Aturan Allah Taala bukan hanya masalah individu, melainkan juga untuk mengurusi selurun umat manusia. Sistem kehidupannya lengkap, termasuk masalah mengurus kepemilikan atau mengelola SDA.

Dalam pandangan Islam, hutan adalah SDA milik umum sehingga haram dimiliki oleh individu/swasta. Jika ada pihak yang melanggar aturan ini, semestinya tidak sekadar didenda secara administrasi, tetapi harus mengembalikan fungsi hutan tersebut sebagaimana mestinya.

Islam juga tidak akan membiarkan oligarki merajai kekayaan alam negara karena kekayaan itu adalah milik rakyat. Tugas negara hanyalah mengelola dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat, bukan kepada swasta.

Jadi, UU Cipta Kerja hanya akan memberikan keuntungan bagi oligarki. Apabila kita ingin mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya, hanya dengan aturan Islam hal itu bisa terealisasi. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Pemutihan Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan, Siapa yang Diuntungkan?”

  1. Tentu yang diuntungkan para cukong2 (pengusaha) yang berselingkuh dg pr penguasa. Dan tentu pihak yg dirugikan adalah rakyat. Begitulah model pengaturan dalam sistem kapitalis yg berbeda sekali dg sistem Islam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *