Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan peluang investasi lestari di Indonesia dilirik oleh banyak negara. “Yang melirik-lirik sudah banyak, seperti Cina, Amerika Serikat, Jerman, dan negara-negara lainnya,” ujar Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi Saribua Siahaan di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22-6-2023). (Republika).
Apa itu Investasi Lestari?
Indonesia adalah negara yang kaya akan SDA. Walaupun telah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), tetapi Indonesia masih menghadapi berbagai problematik dalam mengelola SDA secara bijak dan berkelanjutan, seperti eksploitasi, kerusakan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan korupsi.
Digadang-gadang, solusinya adalah Indonesia membutuhkan investasi lestari. Investasi lestari adalah investasi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dari kegiatan usaha. Investasi lestari juga disebut sebagai investasi berkelanjutan atau investasi hijau yang mengacu pada konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang baik.
Namun, benarkah pernyataan bahwa investasi lestari tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial bagi oligarki, tetapi juga dapat menyejahterakan rakyat?
Masih Banyak Kendala
Meski investasi lestari dikatakan memiliki potensi besar di Indonesia, tetapi masih terdapat banyak kendala. Di antaranya ialah pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari para investor, bisnis, dan pemerintah tentang konsep dan manfaat investasi lestari.
Kedua, tidak adanya regulasi yang jelas, juga kurangnya data dan informasi yang valid dan tepercaya tentang investasi lestari di Indonesia.
Ketiga, kurangnya kapasitas dan kompetensi dari para pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip LST yang baik dalam kegiatan usaha mereka. Bahkan, ketaktahuan itu akibat abainya para investor terkait dampak-dampak tersebut akibat tata kelola sistem kapitalisme yang merepresentasikan kepentingan dan keuntungan di atas segalanya.
Walhasil, kondisi lingkungan hidup makin rusak akibat eksploitasi SDA yang tidak bertanggung jawab. Kesejahteraan sosial pun makin rendah akibat ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, para kapitalis ini malah makin kaya di atas penderitaan rakyat miskin, padahal SDA itu notabenenya merupakan kepemilikan umum yang merupakan hak bagi setiap masyarakat.
Untuk Kepentingan Siapa?
Realitasnya, investasi lestari sejatinya untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah membangun opini investasi yang ramah lingkungan dan sustainable yang berkeadilan. Namun faktanya, justru terjadi greenwashing, perusakan lingkungan, dan hanya fokus pada profit atau pertumbuhan kekayaan perusahaan dan individu, daripada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Faktanya pula, jumlah penduduk miskin terus bertambah, sedangkan kekayaan orang kaya makin meningkat saja. Jadi, bisa kita katakan sebenarnya investasi lestari hanya untuk kepentingan oligarki dibanding kesejahteraan rakyat.
Investasi lestari ini juga membuka keran utang baru. Konsekuensi dan dampaknya tentu akan berefek jangka panjang daripada manfaat yang bisa didapatkan. Negara akan terjerat ke dalam jebakan utang yang tidak akan terbayar. APBN pun akan tersedot hanya untuk membayar utang riba yang seharusnya bisa dipakai untuk menyejahterakan rakyat dengan kualitas pelayanan publik yang memadai dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Rakyat Sejahtera dengan Islam
Dalam sistem Islam (Khilafah), investasi diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Investasi asing tidak boleh masuk dalam pengelolaan SDA milik umum, kebutuhan pokok rakyat, ataupun kebutuhan hidup orang banyak. Investasi ribawi dan melanggar syariat juga tidak akan diperbolehkan. Investasi asing tidak boleh menjadi jalan penjajahan ekonomi yang mengancam kedaulatan negara.
Sistem Islam juga akan menyejahterakan rakyat dengan politik ekonomi Islam. Dalam mengatur keuangan di bawah baitulmal, pos pendapatan dan pengeluaran dijalankan secara transparan, profesional, dan berorientasi melayani umat, bukan untuk melayani kepentingan oligarki.
Menurut sistem Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum yang wajib dikelola negara atau kontrak karya di bawah penguasaan negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Rakyat juga diberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mudah dan murah.
Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi asing. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepentingan umum adalah merujuk sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah).
Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan asasi tiap individu dan membuka peluang bagi rakyat untuk terpenuhi kebutuhannya secara kamali. Negara pun akan membuka lapangan kerja, memudahkan investasi syariah dengan syirkah, menjalankan mekanisme nonekonomi, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara. Tentunya, semua ini akan dikelola oleh kepala negara, yakni khalifah yang beretos kerja tinggi, bertakwa, amanah, kafaah, dan himmatul amal. Wallahualam. [MNews/Gz]

Eksploitasi gaya baru sistem kapitalisme. Layaknya menawarkan madu padahal sejatinya racun