Nasib Emansipasi di Tengah Kontestasi

Nasib Emansipasi di Tengah Kontestasi

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Pemilu akan dilangsungkan tahun depan. Namun, di tengah hiruk pikuk kontestasi, sudahkah aspirasi kaum perempuan terakomodasi? Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Diah Pitaloka menyayangkan bahwa isu keterwakilan perempuan di parlemen tenggelam di antara isu popularitas bakal calon presiden.

“Orang hari ini ngomong pemilu, capres, pileg, sudah sifatnya lebih ke kompetitif. Tetapi nilai-nilai demokrasi, seperti kita bicara emansipasi, diskriminasi, afirmasi, nilai-nilai demokrasi yang sifatnya substansi, jarang dibicarakan dalam pemilu,” ujar Diah Pitaloka (Kompas, 20-6-2023).

Ini karena menurutnya, isu-isu emansipatif seperti ini perlu menjadi perhatian di tengah kontestasi elektoral. Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru menerbitkan aturan yang dianggap akan mengancam jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024.

Menurutnya, peraturan ini melanggengkan ketimpangan gender karena tidak memberi afirmasi kepada perempuan, padahal keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat membawa isu-isu yang lebih ramah gender ke dalam produk legislasi.

Sebelumnya diberitakan bahwa para aktivis gender memprotes penerapan pembulatan ke bawah oleh KPU dalam menghitung 30% keterwakilan bacaleg perempuan. Pembulatan ke bawah tersebut termuat dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU No. 10/2023. Jika hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima, diberlakukanlah pembulatan ke bawah. Menurut mereka, hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya ambang minimum keterwakilan perempuan 30%.

Diprediksi akan ada 38 dapil atau sekitar 45% dari total dapil DPR RI yang mengalami pembulatan ke bawah. Peraturan baru ini diperkirakan akan menghilangkan peluang sekitar 684 perempuan untuk masuk Senayan.

Berdasarkan data KPU, 18 partai politik tingkat nasional yang mendaftarkan bacaleg mereka untuk Pileg DPR RI telah memenuhi keterwakilan perempuan di atas 30 persen secara akumulatif. Namun, kalangan aktivis gender menilai aturan tersebut seharusnya direvisi karena dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, keterwakilan bacaleg perempuan minimum 30% harus dipenuhi di tiap dapil, bukan akumulatif nasional.

Gender dan Emansipasi, Ide Absurd

Perselisihan antara KPU dan aktivis kesetaraan gender berpangkal dari absurdnya ide gender dan emansipasi. Ide ini menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal legislasi. Target ideal mereka adalah komposisi 50:50 antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Berdasarkan hal ini, digagaslah ide batas minimum keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30% dari total anggota dewan. Pegiat gender menilai hadirnya para perempuan di parlemen akan menghasilkan produk legislasi yang berpihak terhadap kepentingan perempuan.

Nyatanya, nasib buruk perempuan hari ini bukan disebabkan oleh tidak terwakilnya perempuan dalam parlemen, melainkan karena penerapan sistem demokrasi kapitalisme yang menghasilkan kerusakan dan kezaliman. Sistem demokrasi kapitalisme telah mengukuhkan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak sehingga rakyat—bukan hanya perempuan—tidak merasakan kesejahteraan.

Ketika saat ini banyak perempuan sudah punya kursi di Senayan, misalnya, ternyata mereka justru mendukung aturan yang mengakibatkan kerusakan dan kezaliman tersebut. Mereka mendukung liberalisasi sumber daya alam sehingga melanggengkan kemiskinan. Bahkan, ketika para perempuan menjadi anggota dewan, lembaga ini tetap menjadi sarang korupsi. Lantas, apa bedanya dengan masa sebelumnya? Tidak ada. Tidakkah ini menjadi bukti nyata absurdnya ide gender?

Akibat keharusan mencapai kuota 30% perempuan, partai-partai akhirnya asal “menempel” nama dalam daftar calegnya, semata agar mencapai kuota. Masalah kelayakan dan kualitas sang caleg tidak banyak diperhatikan, yang penting perempuan. Pada akhirnya, perempuan seolah menjadi “toping” pelengkap demokrasi. Sekadar menjadi pemanis, tetapi eksistensinya tidak esensial.

Perempuan Komoditas Politik

Kehadiran perempuan dalam politik pada akhirnya hanya menjadi komoditas untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Seolah-olah partai yang mengusung caleg perempuan pasti akan memperjuangkan nasib perempuan, lalu lantas para pemilih perempuan memilihnya. Ketika sudah berkuasa, para anggota dewan lupa pada janji-janjinya. Mereka, laki-laki maupun perempuan, sibuk mengejar kepentingan pribadi dan partainya, sedangkan nasib rakyat yang memilihnya tetap melarat dan terzalimi.

Sejatinya, di dalam sistem demokrasi, tidak ada partai yang benar-benar serius memperjuangkan nasib perempuan. Ini karena di dalam demokrasi, pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” adalah jargon belaka. Realitasnya adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh politisi bayaran, untuk pemegang modal (kapitalis oligarki)”. Para politisi di gedung dewan bekerja bukan untuk rakyat, tetapi untuk pemilik modal. “Maju tak gentar membela yang bayar” sudah menjadi prinsip kerja mereka.

Oleh karenanya, berharap para politisi perempuan akan serius memperjuangkan nasib perempuan merupakan mimpi saat siang bolong. Para perempuan hendaknya tidak tertipu dengan janji palsu demokrasi.

Setiap menjelang pemilu, suara perempuan akan didewakan. Namun, setelah pemilu, suara perempuan diabaikan, nasib perempuan tidak diperhatikan. Perempuan harus paham siklus lima tahunan ini dan segera memutusnya. Caranya adalah dengan membuang demokrasi dan menerapkan sistem yang terbukti menyejahterakan perempuan, yaitu sistem Islam.

Solusi Hakiki

Sesungguhnya yang layak menjadi agenda politik perempuan adalah mewujudkan sistem Islam. Ini karena Islam merupakan satu-satunya sistem yang memandang perempuan sebagai manusia, sebagaimana laki-laki. Tidak seperti kapitalisme yang menganggap perempuan sebagai komoditas ekonomi. Tidak juga seperti sosialisme yang menganggap perempuan sebagai materi.

Islam memosisikan perempuan dengan laki-laki sama-sama sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal penghambaan dan ketaatan pada Rabb-nya. Laki-laki wajib taat syariat, perempuan juga demikian.

Allah Swt. berfirman, “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.” (QS Al-Ahzab: 36).

Perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan pun tidak memunculkan subordinasi atau tuntutan kesetaraan. Dalam Islam, perbedaan di antara keduanya justru menjadikan mereka saling melengkapi. Keduanya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dengan demikian, terwujud harmoni, bukan persaingan ataupun penindasan.

Syariat Islam hadir untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan dengan serangkaian hukum syarak. Syariat untuk laki-laki dan perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda. Hukum yang berbeda tersebut bukan untuk menindas dan menzalimi, tetapi justru untuk memenuhi hak masing-masing.

Sedangkan dalam politik dan pengaturan sumber daya alam, syariat Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama dipandang sebagai manusia yang butuh di-riayah (diurusi), yaitu dipenuhi kebutuhannya.

Oleh karenanya politik Islam merealisasikan makna politik yang sebenarnya, yaitu riayah (pengurusan) urusan umat. Sedangkan politik ekonomi Islam menempatkan sumber daya alam sebagai milik umum sehingga menjadi hak semua rakyat untuk menikmatinya. Sedangkan negara bertugas mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat.

Walhasil, kesejahteraan dan kemuliaan perempuan hanya terwujud dalam sistem Islam, bukan demokrasi yang penuh tipu-tipu. Hendaklah para aktivis gender memahaminya dan turut dalam perjuangan mewujudkan solusi hakiki ini. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *