Impor Beras, Gara-Gara El Nino atau Liberalisasi Pangan?

Impor Beras, Gara-Gara El Nino atau Liberalisasi Pangan?

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Pemerintah akan melakukan impor beras lagi. Kali ini, satu juta ton beras akan didatangkan dari India. Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, impor dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca panas ekstrem atau El Nino.

“Beras kita memang harus ambil (impor) walaupun kadang-kadang enggak populer, ya, tapi kita harus ambil inisiatif karena nanti kalau El Nino berat keadaannya kita enggak boleh bertaruh beras kurang, kan,” ujar Zulkifli Hasan (Detik, 15-6-2023).

Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa sudah ada kesepakatan harga antara Pemerintah Indonesia dengan India. “Jika sewaktu-waktu butuh, kita bisa beli. Kita sudah pesan satu juta ton,” ungkap Zulkifli Hasan (Katadata, 17-6-2023).

Rencana impor satu juta ton beras ini berbeda dengan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk melakukan impor beras dua juta ton sepanjang 2023 sebagai upaya memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan demikian, total impor beras tahun ini adalah tiga juta ton dan sudah terealisasi sebanyak 415 ribu ton.

Kurang Perencanaan dan Merugikan Petani

Rencana impor tiga juta ton beras dengan alasan El Nino menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang. El Nino merupakan fenomena alam yang sudah bisa diprediksi sejak sebelumnya. Dengan demikian, semestinya sejak tahun lalu pemerintah bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan stok beras dari dalam negeri.

Pemerintah bisa memberi insentif pada petani agar produksi beras lokal meningkat. Misalnya dengan memberikan bantuan benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian (saprotan) lainnya. Bukan justru memperbanyak impor yang pada akhirnya akan merugikan petani.

Kebijakan impor memang akan menambah stok beras nasional dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, impor bisa merugikan petani. Apalagi saat ini sedang panen raya di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Cirebon, Bali, dan Kendari. Impor beras pada saat panen raya akan mengakibatkan harga gabah jatuh sehingga petani rugi.

Ketika menanam padi, petani sudah menghabiskan biaya yang besar untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan sebagainya. Juga untuk membayar biaya tenaga kerja, pengairan, dan sebagainya. Namun, ketika panen, ternyata harga gabah anjlok. Kondisi ini kerap kali terjadi.

Doyan Impor, Membahayakan Kedaulatan Pangan

Jika kita menelusuri rekam jejak impor beras, tampak bahwa selama lima tahun terakhir Indonesia melakukan impor beras antara 350 ribu—450 ribu ton setiap tahunnya. Namun, lonjakan impor hingga jutaan ton terjadi setahun menjelang tahun politik. Pada 2018, setahun menjelang Pemilu 2019, realisasi impor beras mencapai 2,2 juta ton. Lonjakan ini terjadi lagi tahun ini, setahun menjelang Pemilu 2024.

Terlepas dari tahun politik, nyatanya setiap tahun ratusan ribu ton beras impor membanjiri Indonesia. Hal ini tentu memukul para petani. Akibat anjloknya harga gabah, banyak petani yang enggan menanam padi. Akibatnya, produksi padi pun menurun.

Dalam jangka panjang, generasi muda enggan berprofesi sebagai petani karena tidak menjanjikan keuntungan yang cukup. Hal ini bisa berbahaya bagi kedaulatan pangan Indonesia. Jika pemerintah tetap doyan impor, Indonesia akan tergantung kepada negara lain dalam pengadaan pangan.

Harga Beras Tetap Mahal

Di sisi lain, meski pemerintah gencar melakukan impor beras, harga beras di Indonesia tetap tergolong tinggi. Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia merupakan yang termahal di antara negara-negara Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir.

Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2022 menuliskan bahwa harga eceran beras Indonesia 28% lebih tinggi dari harga di Filipina dan dua kali lipat harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. (Katadata, 3-1-2023).

Dengan demikian, tampak bahwa impor beras tidak menyolusi persoalan mahalnya harga beras di Indonesia. Tampak pula bahwa kebijakan impor tidak berpihak pada rakyat. Petani dirugikan oleh impor karena membuat pendapatan petani makin ciut. Sedangkan masyarakat juga tidak diuntungkan oleh impor karena harga beras tetap tinggi dan terus naik dari tahun ke tahun.

Kebijakan impor hanya menguntungkan segelintir pihak yang menjadi bagian dari rantai impor beras. Kebijakan doyan impor menunjukkan adanya liberalisasi pangan. Keran impor dibuka lebar dengan dalih agar stok cukup dan harga beras turun.

Liberalisasi pangan dimulai sejak 1995 ketika Indonesia meratifikasi Perjanjian World Trade Organization (WTO) yang mewajibkan Indonesia meliberalisasi pasar secara bertahap. Pelaksanaannya dimulai pada 1998 sebagai bagian LoI dengan IMF dengan melakukan pencabutan subsidi pupuk, membuka keran impor beras, dan penerapan tarif impor nol persen. Liberalisasi berlanjut dengan penandatanganan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010 yang menjadikan produk pangan Cina membanjiri pasar Indonesia.

Liberalisasi pangan makin parah dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Pasal 14 UU 18/2012 tentang Pangan berbunyi bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Jika belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan.

Namun, UU Cipta Kerja merevisi pasal ini bahwa sumber penyediaan pangan ada tiga, yaitu produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor. Dengan revisi ini, impor bisa dilakukan kapan saja, tidak menunggu adanya kekurangan stok dalam negeri.

Liberalisasi pangan juga menyusup pada tujuan ke-2 SDGs yang digagas PBB, yaitu “No Hunger”. Salah satu targetnya adalah memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat The Doha Development Round. Dibukanya keran impor beras ini juga sesuai arahan Bank Dunia pada laporan Indonesia Economic Prospect, World Bank (2022).

Walhasil, impor beras besar-besaran yang Indonesia lakukan bukan semata karena adanya fenomena El Nino, tetapi memang sudah menjadi bagian dari liberalisasi pangan yang digariskan negara-negara besar melalui lembaga-lembaga dunia seperti PBB, IMF, dan WTO. Penindasan oleh negara besar terhadap Indonesia ini merupakan praktik ekonomi kapitalisme yaitu ketika yang besar memangsa yang kecil. Untuk bisa lepas dari jerat liberalisasi pangan, Indonesia harus melepaskan diri dari tatanan kapitalistik ini dan menerapkan aturan Islam.

Solusi Islam

Islam mewajibkan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan. Pemenuhan ini berdiri di atas asas akidah Islam dan bersandar pada syariat Islam. Oleh karenanya, pengadaan pangan tidak berlangsung secara liberal, tetapi sesuai aturan syarak.

Allah Taala melarang umat Islam berada dalam kendali orang kafir. Firman-Nya,

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS An-Nisa: 141).

Berdasarkan ayat ini, Khilafah tidak boleh tergantung kepada impor pangan karena akan menyebabkan umat Islam dikuasai oleh orang kafir. Sebaliknya, Khilafah mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengoptimalkan pertanian di dalam negeri.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, ekstensifikasi pertanian, misalnya dengan menghidupkan tanah mati. Kedua, intensifikasi pertanian, misalnya dengan penggunaan alat pertanian berteknologi canggih hasil karya dalam negeri. Ketiga, penelitian untuk menghasilkan bibit unggul dan alat-alat pertanian modern. Keempat, bantuan pupuk, benih, dan saprotan lainnya. Kelima, memastikan tidak ada gangguan dalam pasar, seperti monopoli, penimbunan, dan penipuan.

Semuanya ini hanya bisa diwujudkan oleh Khilafah karena posisi pemimpin dalam Islam sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) rakyat. Pemerintah bekerja untuk melayani rakyat, bukan justru membuat rakyat menderita. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

2 thoughts on “Impor Beras, Gara-Gara El Nino atau Liberalisasi Pangan?”

  1. Pemimpin dalam Islam mengurusi dan mencukupi semua kebutuhan rakyat nya bukan sibuk dengan impor mengimpor yang justru membahayakan kedaulatan pangan . Tidak kah kita ingin di pimpin dengan Islam?

  2. Pemimpin dalam Islam mengurusi dan mencukupi semua kebutuhan rakyat nya bukan sibuk dengan impor mengimpor yang justru membahayakan kedaulatan pangan .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *