Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Bagaimana perasaan kita jika diminta memilih utang lunas atau subsidi nol persen? Pasti bingung. Sayangnya, pilihan itu justru terlontar dari Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai utang negara. Menurutnya, pemerintah bisa saja tidak berutang asalkan menghilangkan subsidi. Uang subsidi itulah yang akan dipakai untuk menutup utang. (Tempo, 14-6-2023).
Mendengar pernyataan ini, tentu kita merasa seolah-olah rakyat adalah beban negara. Pemerintah seakan terpaksa berutang karena harus memberi subsidi kepada rakyat. Jadi, kalau mau bebas utang, rakyatlah yang harus berkorban. Ketika subsidi benar-benar dikurangi atau malah dihilangkan sama sekali, maka semua harga barang dan jasa akan naik. Saat ini saja—ketika masih ada subsidi—harga seluruh barang dan jasa sudah naik.
Masyarakat juga susah cari kerja. Hasilnya, daya beli menurun. Pada saat yang sama, mereka harus merasakan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Apalagi waktu harga kebutuhan pokok naik, mayoritas masyarakat jelas merasa panik.
Bisa kita bayangkan, dalam sistem saat ini, jikalau benar-benar nol subsidi, masyarakat akan sulit membeli berbagai kebutuhan, kemiskinan bisa meningkat, dan negara akhirnya gagal mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen. Kericuhan dapat sewaktu-waktu terjadi, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, bahkan demonstrasi besar-besaran.
Kalaupun pemerintah akhirnya bisa melunasi utang, tidak menutup kemungkinan pula akan kembali mengambil utang. Situasi krisis ekonomi yang lebih parah bisa saja terulang. Pada akhirnya, pemerintah tetap terbelenggu utang dan rakyat tinggal gigit jari.
Masalah Sebenarnya
Sejatinya, masalah utang yang menumpuk ini sebenarnya bukan karena pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat, melainkan karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis riba. Negara adidaya sengaja menjerat negara-negara lainnya dengan utang. Mereka memainkan politik ekonomi dunia sehingga membuat banyak banyak negara kolaps. Dengan begitu, negara dipaksa berutang ke IMF ataupun negara lainnya.
Kapitalisme sendiri mementingkan keuntungan yang bersifat materi semata. Apa pun boleh dilakukan asalkan mendatangkan manfaat. Prinsip ekonomi kapitalisme yang mengajarkan “berusaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya” memberi pandangan bahwa meminjamkan uang dengan mengambil keuntungan itu hal yang benar. Konsep ini akhirnya diambil oleh semua negara dan lembaga keuangan, padahal riba atau tambahan ini sejatinya yang melahirkan masalah.
Rakyat Bukan Beban
Rakyat Indonesia bukanlah beban, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Layaknya orang tua yang mendapat amanah anak, mereka wajib memenuhi dan memastikan anak-anaknya selamat, bisa makan, dan mendapatkan fasilitas yang layak. Begitu pula negara, pemerintah merupakan pihak yang mendapat amanah untuk mengurusi kebutuhan rakyatnya. Mereka wajib memastikan semua rakyat mendapatkan haknya.
Jadi, dalam hal ini, subsidi dari pemerintah untuk rakyat bukanlah beban. Ini karena negara memang berkewajiban memenuhi segala kebutuhan. Pemimpin—dalam hal ini pemerintah—juga akan mempertanggungjawabkan semua tugasnya, tidak hanya di hadapan manusia, melainkan di hadapan Allah Taala.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Bukhari).
Riba dalam Pandangan Islam
Islam sebagai agama yang paripurna memiliki pandangan yang khas tentang riba. Allah Taala mengharamkan riba, berapa pun jumlahnya. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah: 275, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau saw. bersabda, “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah itu?” Beliau saw. menjawab, “Syirik kepada Allah, … memakan riba, …” (HR Bukhari dan Muslim).
Sebagai seorang muslim yang bertakwa, seyogianya kaum mukmin memahami larangan ini. Sampai kapan pun, aturan mengenai riba tidak akan berubah, baik oleh individu, lembaga, ataupun negara. Hukumnya tetap haram.
Saatnya Mengambil sikap
Selama masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme, negeri ini tidak akan pernah bisa keluar dari jerat utang. Negara besar seperti AS atau inggris saja, yang punya pengaruh besar, tetap punya utang. Hal ini menguatkan kita bahwa kapitalismelah biang keladi utang.
Oleh karena itu, negara perlu mengambil sikap tegas. Pemerintah wajib berani meninggalkan sistem kapitalisme dan seperangkat aturannya. Negara juga wajib mencari sistem alternatif lainnya untuk menggantikan kapitalisme. Sebagai orang yang beriman, mengambil sistem apalagi kalau bukan Islam?
Islam sejatinya memiliki cara untuk menyelamatkan bangsa ini. Apabila berani memilih Islam sebagai landasan utamanya, negeri ini akan menjadi negeri yang mengadopsi aturan Islam secara penuh, kita mengenalnya dengan sebutan Khilafah.
Segala bentuk akad batil yang dilakukan sebelum Khilafah tegak, akan dihapuskan, termasuk mengenai pinjaman yang menyertakan riba, perjanjian international yang batil, hingga kerja sama investasi yang haram. Khilafah akan membayar utang pokok saja. Dengan begitu, utang negara bisa segera lunas.
Keuangan Khilafah ini didapat dari pengelolaan SDA serta pendapatan dari jizyah, kharaj, fai, ganimah dsb. Khilafah memanfaatkan pendapatan ini untuk keperluan administrasi hingga memenuhi kebutuhan rakyat, seperti fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
Khilafah juga punya pos khusus, yaitu zakat. Pos ini hanya untuk delapan golongan yang sudah dinyatakan dalam Al-Qur’an. Namun, seluruh kebijakan ini bukanlah tergolong subsidi. Khilafah memahami ini merupakan bagian dari kewajibannya mengurusi rakyat.
Jadi, negara bisa bebas utang jika pemerintah mau mengambil Islam sebagai landasan. Begitu pula kesejahteraan rakyat, tidak perlu mengandalkan subsidi. Cukup dengan menempatkan kepengurusan harta sesuai syariat Islam, kebutuhan masyarakat akan bisa terpenuhi. [MNews/Gz]

Subhaanalloh. Ga ada pilihannya. Satunya jalan hanya kembali pd Islam kaffah.