Anggaran Habis untuk Rapat, Hak Rakyat Dikerat-kerat

Anggaran Habis untuk Rapat, Hak Rakyat Dikerat-kerat

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Belanja pemerintah saat ini sedang mendapatkan sorotan. Presiden Jokowi menyatakan bahwa belanja negara kerap dilakukan tidak optimal, utamanya dalam APBD. Jokowi mencontohkan, ada pemerintah daerah (pemda) yang 80% anggarannya habis untuk kegiatan yang tidak konkret, yaitu rapat dan perjalanan dinas.

Sorotan terhadap belanja negara juga datang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan temuan BPKP, terdapat potensi pemborosan belanja daerah hingga 21% dalam pelaksanaan RPJMN 2020—2024.

“Kami menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (CNN Indonesia, 14-6-2023).

BPKP juga menemukan bahwa 43% program sasaran di daerah berpotensi tidak optimal. Juga terdapat 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang pembangunannya belum dimulai, padahal telah ditetapkan pada RPJMN 2020—2024.

Mirisnya, pembelanjaan anggaran stunting juga bermasalah. Jokowi menyatakan, “Sepuluh miliar untuk stunting, dicek. Perjalanan dinas tiga miliar, rapat-rapat tiga miliar, penguatan, pengembangan, apa-apa, bla bla bla, dua miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu hanya dua miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini?” (MetroTV News, 14-6-2023).

Pembelanjaan Buruk!

Pernyataan Jokowi dan BPKP menunjukkan buruknya pembelanjaan anggaran di Indonesia. Uang negara dihambur-hamburkan untuk rapat, perjalanan dinas, serta belanja barang yang tidak terkait langsung dengan program pembangunan. Sebaliknya, anggaran yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, justru dikerat-kerat sehingga sangat minim.

Akibatnya, rakyat yang menjadi korban. Banyak anak Indonesia saat ini mengalami stunting karena kekurangan asupan gizi. Anggaran yang seharusnya disalurkan untuk memberi mereka makanan bergizi, seperti daging, telur, ikan, dan susu, justru dihabiskan oleh para aparat untuk rapat. Entah rapat model apa yang sampai menghabiskan dana sebegitu besar.

Bisa kita prediksi, yang terjadi di lapangan sebenarnya adalah penggunaan uang negara untuk keperluan pribadi pejabat dan aparat, bukan untuk kemaslahatan rakyat. Hanya saja, praktik tersebut ditutupi dengan pelaporan yang mencitrakan seolah-olah para pejabat telah bekerja optimal.

Berbagai pos pengeluaran di-mark up sehingga angkanya berlipat-lipat dari yang sebenarnya. Selisih dari pengeluaran yang sebenarnya dengan yang terlapor itu begitu besar sehingga bisa dijadikan bancakan pihak-pihak yang terlibat. Perut para pejabat makin gendut, sedangkan anak Indonesia tetap terbelit stunting.

Pola belanja yang buruk ini sebenarnya bukan fakta baru. Sejak dahulu kita mengenal ada istilah “menghabiskan anggaran” setiap akhir tahun. Anggaran yang masih tersisa dalam jumlah besar dipaksa untuk habis sebelum tutup tahun. Akhirnya, berbagai pengeluaran yang tidak produktif pun diada-adakan demi satu tujuan, yaitu habisnya anggaran.

Pihak yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran pemerintah, seperti DPR dengan fungsi budgeting-nya, justru menjadi pihak yang juga bermasalah dalam hal anggaran. Publik tentu tidak lupa kasus anggaran toilet dan gorden untuk rumah dinas anggota DPR yang nilainya fantastis.

Bahkan, tidak optimalnya belanja negara tidak terjadi di satu dua instansi, tetapi merata dari pusat hingga daerah. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, semuanya mengalami problem serupa. Itulah sebabnya korupsi akhirnya terjadi di mana-mana.

Sistemis

Kondisi tersebut membuktikan bahwa tidak optimalnya pembangunan di Indonesia bukan disebabkan tidak ada uang, tetapi uang yang ada dihambur-hamburkan untuk kepentingan para pejabat. Ini adalah gambaran negara yang tidak memiliki tujuan pembangunan yang jelas. Asalkan anggaran habis, perkara selesai, meski anggaran yang ada tidak untuk menyejahterakan rakyat.

Buruknya pengelolaan anggaran negara ini sejatinya tidak lepas dari salah persepsi terhadap posisi pejabat di hadapan rakyat. Mereka seharusnya berposisi sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) urusan rakyat. Namun, mereka malah bersikap tidak amanah dengan menghambur-hamburkan uang rakyat, padahal setiap rupiah yang diamanahkan pada mereka kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. pada hari akhir. Setiap penyalahgunaan amanah akan Allah Swt. balas dengan azab yang pedih.

Tidakkah mereka takut terhadap murka-Nya? Nyatanya, mereka seolah mengabaikan ancaman siksa akhirat. Terbukti banyak pejabat tertangkap karena menyalahgunakan amanah dan terbukti mengorupsi uang negara.

Sikap para pejabat ini disebabkan pemerintahan yang ada merupakan pemerintahan sekuler, yaitu tidak dibangun berasas akidah Islam. Akibatnya, tidak muncul sikap amanah pada diri para aparat. Negara di dalam sistem sekuler memang tidak bekerja untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi para penyelenggara negara beserta kroninya. Uang dan fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan dana yang benar-benar sampai ke rakyat hanya seuprit.

Dengan tata kelola anggaran yang sekuler ini, keberhasilan pembangunan jelas tidak akan terwujud karena kesejahteraan rakyat tidak pernah menjadi hal yang diprioritaskan. Kalaupun ada program pembangunan yang berjalan, kualitasnya di bawah ketentuan. Bahkan, ada program yang benar-benar tidak berjalan, padahal anggarannya mencapai triliunan. Sungguh miris!

Hentikan dengan Aturan Islam!

Untuk memutus rantai penyalahgunaan uang negara ini, tidak bisa sekadar dengan mengganti orang-orang yang menjabat. Sistemnya yang memang tidak amanah sehingga memunculkan pejabat dan aparat yang tidak amanah pula. Alhasil, butuh perubahan sistem, yaitu dengan menerapkan sistem yang amanah.

Sistem yang amanah ini akan terwujud jika negara mendasarkan pada akidah Islam. Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya akan menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan setiap program pembangunan. Semua program akan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini hanya ada dalam sistem Islam.

Allah Taala berfirman,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27).

Sistem Islam akan memastikan uang negara dipakai untuk keperluan rakyat. Penerapan syariat Islam kafah akan memastikan tidak ada anggaran yang bocor. Di antara mekanismenya adalah sebagai berikut.

1. Perekrutan pejabat dan aparat yang bertakwa sehingga bersikap adil dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Pembuatan anggaran yang riil, tidak ada penggelembungan anggaran.

3. Orientasi anggaran adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan “asal bapak senang”.

4. Setiap dinar dan dirham yang dianggarkan akan dilaporkan penggunaannya secara jujur. Pengawasan dilakukan oleh khalifah dan majelis umat yang berisi representasi rakyat. Setiap penyalahgunaan anggaran oleh pejabat akan dilaporkan kepada mahkamah mazalim dan diadili dengan seadil-adilnya.

5. Khalifah mengawasi harta kekayaan para pejabat, jika ada kenaikan yang tidak wajar, Khilafah akan memberi sanksi tegas, termasuk pemecatan.

6. Khalifah memberi contoh sikap amanah dalam hal anggaran. Hal ini sebagaimana perilaku Rasulullah yang diikuti khulafaurasyidin, yaitu segera membagikan harta yang diterima untuk kepentingan rakyat dan tidak menumpuk-numpuknya di baitulmal.

Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan di dalam Ajhizah Daulah al-Khilafah fi al-Ahkami wa al-Idarati, Rasulullah saw. bergegas membagikan harta berupa emas kepada rakyat yang membutuhkan. Beliau saw. bersabda, “Aku ingat akan emas yang belum dicetak yang ada pada kami. Aku tidak suka untuk tetap menyimpannya. Oleh karena itu, aku memerintahkan untuk membagikannya.” (HR Bukhari).

Khulafaurasyidin juga selalu menyalurkan harta baitulmal untuk kemaslahatan rakyat. Ibnu Abdil Bar menuturkan di dalam Al-Istidzkar bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah membagi-bagikan harta untuk kepentingan rakyat hingga mengosongkan baitulmal.

Demikianlah sikap amanah para pejabat dalam Khilafah. Sistem Khilafah terbukti mewujudkan para aparat yang amanah. Hasilnya adalah kesejahteraan rakyat karena setiap uang negara tersalurkan untuk kemaslahatan rakyat. Inilah sistem yang kita butuhkan untuk negeri ini. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *