Kisruh Izin Pendirian Tempat Ibadah, Negara Gagal Menciptakan Kerukunan Umat Beragama?

Kisruh Izin Pendirian Tempat Ibadah, Negara Gagal Menciptakan Kerukunan Umat Beragama?

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Kerukunan antarumat beragama sepertinya masih menjadi PR besar negeri ini. Kali ini, izin pendirian rumah ibadat menjadi sorotan karena dianggap menimbulkan kisruh. Sebut saja pendirian Gereja Yasmin yang berpolemik belasan tahun atau yang terbaru adalah pendirian gereja di Cilegon.

Ironisnya, akibat konflik pendirian rumah ibadat ini, sebagian pihak kerap menuduh umat Islam sebagai umat yang intoleran. Faktanya, banyak kasus terjadi karena persyaratan administrasi yang tidak memadai, bahkan hingga pemalsuan KTP.

Itulah yang melatarbelakangi sebagian pihak untuk terus berusaha menggugat aturan pendirian rumah ibadat yang dianggap memicu konflik. Seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggota DPRD Kota Surabaya Josiah Michael, dan anggota Gereja Kristen Kemah Daud Bandarlampung. Pada Maret 2023 lalu, mereka menggugat Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 terkait Pendirian Rumah Ibadat.

PSI meminta penghapusan aturan terkait syarat memperoleh IMB rumah ibadat yang mewajibkan adanya rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana termaktub dalam PBM. Menurut mereka, FKUB kerap menghambat pembangunan rumah ibadat, bahkan sering mengeluarkan rekomendasi penutupan rumah ibadat. Namun, gugatan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 8 Juni 2023.

Kemenag Malah Mendukung?

Bertolak belakang dengan MA, pada tahun ini, Kemenag menargetkan terbitnya Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama yang di dalamnya bakal mempermudah izin pendirian rumah ibadat.

Juru bicara Kemenag Anna Hasbie mengatakan, beberapa hal yang berubah dari PBM adalah pendirian rumah ibadat hanya cukup dengan satu rekomendasi dari kepala kantor Kemenag di daerah setempat. Alhasil, tidak perlu lagi ada rekomendasi dari FKUB. Ini karena mereka menganggap masih ada umat beragama yang kesulitan mendirikan rumah ibadat tersebab tidak mendapatkan rekomendasi dari FKUB.

Perubahan lainnya adalah syarat administrasi pendirian berupa 60 dukungan masyarakat dan 90 kartu identitas pengguna rumah ibadat. Menurutnya, hal ini akan lebih memudahkan sebab pemohon pendirian rumah ibadat kebanyakan kaum minoritas yang kesulitan jika harus memenuhi syarat itu.

Ia juga berpendapat bahwa aturan yang termaktub dalam PBM sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang. Pada intinya, semangat Perpres ini dimaksudkan untuk mempermudah pendirian rumah ibadat karena jika terlalu sulit bisa melanggar hak asasi manusia untuk beribadah.

Gagal Menciptakan Kerukunan?

Respons Kemenag ini jelas menuai banyak kritikan. Perpres tersebut dianggap makin memperuncing konflik kerukunan umat beragama, alih-alih menyelesaikannya. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, seharusnya Kemenag mempertimbangkan fakta sosial keagamaan yang merujuk pada data resmi yang dikeluarkan Kemenag sendiri.

Jika alasan Kemenag mengubah aturan pendirian rumah ibadat karena terjadi diskriminasi mayoritas atas minoritas, semua itu tidak ada buktinya, alias opini yang dipropagandakan saja. Ini karena jumlah gereja di Indonesia justru meningkat pesat selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data Kemenag, pada 2021, jumlah gereja sebesar 72.233 atau meningkat 23,46% dari 2019. Sementara itu, jumlah masjid pada 2021 meningkat hanya 1,97% dari 2019, yakni sebanyak 285.631.

Jumlah umat Islam sangat besar, yaitu 86,93% dari penduduk Indonesia, tetapi jumlah masjid yang didirikan hanya 74% dari total rumah ibadat. Bandingkan dengan gereja, populasi umat Kristen hanya 10,55%, tetapi jumlah gereja jauh lebih besar, mencapai 22,28% dari jumlah total rumah ibadat. Artinya, jumlah gereja sudah melebihi kebutuhan jemaat. Di mana letak diskriminasinya?

Sebaliknya, umat Islam justru merasakan adanya diskriminasi dengan berbagai kebijakan, bahkan acap mendapat tuduhan miring. Sebut saja kebijakan deradikalisasi yang pada akhirnya menuding umat Islam sebagai kaum “radikal dan intoleran”. Begitu pula keadilan hukum. Lihatlah para ulama yang lantang menyuarakan kebenaran, malah dikriminalisasi. Sebagian ajaran Islam—seperti jihad dan Khilafah—juga distigma sebagai perusak bangsa.

Masjid sebagai tempat umat beribadah dan menimba ilmu, tidak luput dari stigma tersebut. Misalnya, larangan membicarakan politik di masjid, padahal politik adalah bagian dari ajaran Islam. Lalu sertifikasi dai dan wacana penyeragaman teks khotbah Jumat yang pada akhirnya mengebiri ajaran Islam sebatas kepentingan penguasa.

Oleh karenanya, akar masalah semua konflik ini sejatinya lahir dari kegagalan negara dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama, bahkan kerukunan antarumat manusia. Lihatlah kriminalitas yang terus meningkat, bukankah ini menyebabkan hubungan antarmanusia menjadi buruk? Ataupun hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bukankah ini bentuk diskriminasi antara yang kuat dan yang lemah?

Islam Menghadirkan Kerukunan Beragama

Negara demokrasi yang berasaskan sekularisme tidak akan pernah mampu menciptakan kerukunan antarumat beragama. Selain sistemnya lemah karena buatan manusia sehingga pasti menimbulkan konflik, sistem ini pun pada dasarnya menafikan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang mengatur umat manusia sejak bangun tidur hingga bangun negara.

Sistem ini pun akan melakukan berbagai upaya untuk menyingkirkan Islam politik, lalu menghadirkan Islam ritual yang telah disesuaikan dengan kepentingan pengusungnya. Lahirlah kebijakan-kebijakan islamofobia yang dapat memperuncing konflik kerukunan beragama.

Oleh sebab itu, membuang sistem sekuler demokrasi, lalu menggantinya dengan sistem Islam, adalah solusi tuntas mengatasi konflik kerukunan umat beragama. Alasan pertama, Islam adalah agama hak yang Allah Swt. turunkan untuk mengatur umat manusia. Alhasil, penerapan seluruh aturannya akan menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt. bukan untuk mengatur umat Islam saja, melainkan juga untuk seluruh umat manusia. Setiap warga, baik muslim ataupun nonmuslim, akan diperlakukan sama sebagai penduduk negara. Tidak boleh ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Tidak boleh ada pula kebijakan yang menzalimi satu pihak sehingga keadilan akan benar-benar dirasakan seluruh umat.

Kedua, Islam memiliki aturan mengenai pembangunan rumah ibadat nonmuslim, yaitu hanya boleh dibangun di pemukiman mereka. Di pemukiman warga muslim, tidak boleh dibangun rumah ibadat, kecuali masjid. Hal ini merupakan penjagaan negara terhadap akidah umat sebab tempat peribadatan adalah sarana untuk syiar agama. Terkait hal ini, negara akan melarang semua aspek yang terkategori syiar agama nonmuslim di wilayah muslim.

Khatimah

Peradaban Islam adalah satu-satunya yang mampu menciptakan keharmonisan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, Karen Armstrong dalam bukunya, Jerusalem: One City, Three Faiths, mengakui betapa hebatnya Umar bin Khaththab ra. dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Palestina.

Konflik pendirian rumah ibadat yang tidak kunjung usai sesungguhnya merupakan bukti kegagalan negara dalam menjaga hubungan antarumat beragama. Sistem demokrasi memang meniscayakan hal yang demikian sebab sistem ini lemah dan mengantarkan pada perselisihan.

Dengan demikian, menggantinya dengan sistem Khilafah Islamiah—yang telah terbukti berabad-abad mampu menciptakan keharmonisan antarumat manusia—merupakan perkara urgen untuk diperjuangkan. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *