Memerangi Thrifting, tetapi Mencurangi Rakyat, Watak Asli Kepemimpinan Kapitalistik

Memerangi Thrifting, tetapi Mencurangi Rakyat, Watak Asli Kepemimpinan Kapitalistik

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Telah menjadi rahasia umum di tengah publik kalau setiap kebijakan penguasa di negeri ini justru melahirkan masalah baru, terutama bagi masyarakat. Seperti saat ini, tren thrifting (belanja pakaian bekas) terus menggeliat, peminatnya pun cukup banyak dari kalangan anak muda. Namun, pemerintahan Jokowi menerbitkan aturan larangan masuknya pakaian bekas di Indonesia.

Aturan itu tertuang di dalam Permendag No. 40/2022 tentang Perubahan atas Permendag No. 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dampaknya, hingga kini aparat masih melakukan penggerebekan di kios-kios pakaian bekas seluruh Indonesia.

Pemerintah mengambil, menyita, membakar, serta memusnahkan barang dagangan mereka, padahal barang tersebut sudah dibeli para pedagang sendiri dari importir. Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia (HPPII) bersama seluruh perwakilan pedagang thrifting se-Indonesia akhirnya melakukan aksi di depan kantor Kemendag di Jakarta Pusat.

Turut bergabung sekitar 300 pedagang dari Sulawesi, Sumatra, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan daerah lainnya. Robert Ginting, selaku perwakilan pedagang Pasar Senen mengatakan, “Thrifting bukan sampah, kami pedagang thrifting, bukan sampah.” Ia juga menilai arogansi pemerintah ini sangat melukai hati para pedagang kecil di seluruh Indonesia yang notabene pelaku UMKM.

Pemerintah juga dinilai lebih memihak importir Cina dibandingkan pedagang thrifting di dalam negeri. Diketahui, sekitar 80% pasar pakaian se-Indonesia dikuasai oleh Cina, sedangkan pedagang thrifting di dalam negeri hanya mendapat bagian kurang dari 1% pasar nasional.

Akhirnya muncul anggapan, pemerintah memerangi thrifting untuk mengamankan perdagangan importir Cina karena mereka membayar pajak lebih besar. Sementara itu, bisnis thrifting malah disebut sebagai pengganggu industri tekstil dalam negeri.

Mencurangi Rakyat?

Jokowi mengatakan, “Yang namanya impor pakaian bekas, mengganggu. Sangat mengganggu industri dalam negeri kita.” Hal senada dikatakan Mendag Zukifli Hasan bahwa ia akan menghentikan penyelundupan yang menjadi akar persoalan peredaran pakaian bekas impor. BPS mencatat, Indonesia rutin mengimpor pakaian bekas.

Nyatanya, impor pakaian paling banyak berasal dari Cina. Pada 2021, impor pakaian jadi dari Cina sebanyak 57.110 ton, sedangkan impor pakaian bekas hanya 8 ton atau 0,01% dari impor pakaian jadi asal Cina. Kepala BPS Margo Yuwona pun menegaskan bahwa impor pakaian bekas yang tercatat di BPS merupakan impor pakaian bekas yang legal.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap larangan thrifting hanya menjadi kambing hitam sebab masalah utamanya bukanlah hal itu. Impor pakaian bekas telah ada sejak 1990 dan pelarangan pun sudah dilakukan sejak 2015. Namun, industri tekstil justru terkena imbas parah karena melesatnya angka impor pakaian dari Cina.

Dari uraian di atas, dapat kita duga bahwa pemerintah memerangi thrifting untuk mencurangi rakyat. Diakui ataupun tidak, memang ada ketakadilan dalam membuat kebijakan impor pakaian. Keduanya sama-sama melakukan impor pakaian. Bedanya, impor pakaian dari Cina dilegalkan, sedangkan impor pakaian bekas dimatikan.

Jika serius memerangi thrifting, semestinya pemerintah juga membantu para pedagang untuk mendapatkan pekerjaan lainnya. Pemerintah juga harus membatasi, bahkan menghentikan laju impor pakaian dari Cina karena hanya menguntungkan negara mereka. Beranikah pemerintah mengambil kebijakan ini?

Watak Asli Kepemimpinan Kapitalistik

Indonesia memang negeri yang sangat menggiurkan negara lain. Jumlah penduduk yang banyak serta sebagian besar bergaya hidup konsumtif, memikat para produsen untuk memasarkan produknya di negeri ini.

Berdasarkan data Trade Map, pada 2022, total volume pakaian bekas yang dikirim ke Indonesia mencapai 26,5 ribu ton. Sekitar 265 ribu bal dikirim dan diperjualbelikan di pasar dalam negeri. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Jepang, AS, Singapura, Malaysia, Cina, Prancis, dan Thailand. Negara-negara maju memiliki tingkat produksi tinggi sehingga semua harus serba baru dan barang-barang bekas dibuang ke negara ketiga. Alhasil, negara ketiga menjadi pasar baru mereka, termasuk Indonesia.

Pemerintah menganggap impor pakaian dari Cina dan beberapa negara maju lainnya sangat menguntungkan, memberi pemasukan cuan bagi negara. Namun, ketika bisnis thrifting makin menggeliat, hal ini jelas mengganggu kerja sama perdagangan yang sudah terjalin selama ini dengan Cina dan beberapa negara lainnya.

Tarik ulur kebijakan yang ditetapkan pemerintah pun memihak kepentingan negara lain, bukan rakyat. Pemerintah siap melindungi “negara sahabat”, tetapi melupakan rakyat. Menarik tegas impor pakaian bekas dari pedagang, tetapi mengulurkan tangan pada Cina dengan tetap menjamin impor pakaian berjalan lancar. Inilah watak asli kepemimpinan kapitalistik.

Akibat pelarangan thrifting ini pula, para pedagang terancam menjadi pengangguran. Oleh karena itu, rakyat perlu solusi terkait kebijakan larangan thrifting ini. Di satu sisi, bisnis pakaian bekas impor memang menimbulkan masalah lain, yakni menghasilkan sampah tekstil lantaran tidak semua pakaian layak untuk dijual.

Pada 2022, Indonesia menampung sekitar 2,7 ribu ton sampah kain dari bisnis pakaian bekas impor. Indonesia menjadi tempat limbah pakaian dan merusak lingkungan. Namun, besarnya minat masyarakat terhadap thrifting juga merupakan bentuk konsumerisme sebagian besar masyarakat Indonesia yang cenderung berpenghasilan rendah.

Jika Khilafah Menaungi Kita

Kebijakan politik luar negeri Khilafah, salah satunya perdagangan, akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dakwah dan umat. Perdagangan luar negeri tidak boleh membuat negara dan masyarakat menderita. Khilafah tidak akan menjalin perdagangan yang merugikan rakyatnya, meski ada potensi keuntungan besar di dalamnya.

Khilafah juga menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi dan kompetitif dengan kebijakan moneter yang hanya menggunakan standar emas dan perak. Masyarakat akan jauh dari gaya hidup konsumtif karena setiap perbuatan seorang muslim harus sesuai tuntunan syarak, bukan hawa nafsu semata. Selain itu, Khilafah menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi setiap muslim dan nonmuslim yang memiliki kewarganegaraan.

Dalam sistem kapitalisme, pelarangan atau perizinan thrifting adalah karena pertimbangan untung-rugi, bukan pada dampak negatif dan potensi merusak lingkungannya. Sedangkan dalam Khilafah, setiap kebijakan akan diarahkan untuk menyejahterakan dan melindungi masyarakat, serta tidak tunduk pada kepentingan materialistis.

Saat ini, umat membutuhkan Khilafah untuk memudahkan kehidupan, menjaga akidah, menjauhkan dari pemikiran sekuler dan gaya hidup konsumtif, serta menjamin kesejahteraan mereka. Perlu adanya perjuangan bersama untuk mewujudkannya, apalagi merupakan kewajiban dari Allah Taala. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *